SULTRALINE.ID, KENDARI – Polemik Partai Beringin Berkarya (Berkarya) terus memanas. Apalagi adanya saling klaim kepengurusan yang sah Partai Berkarya yang belum usai juga meski kepengurusan Muchdi PR sudah mengantongi SK Kemenkumham. Kini, Tommy Soeharto melawan di pengadilan dan gugatannya dikabulkan.
Akibat konflik interen tersebut, membuat Partai Berkarya seakan diujung tanduk. Terlebih banyak pengurus dan kader yang kebingungan dengan adanya saling klaim tersebut.
Terbaru datang dari Agusalim Sapri Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melayangkan surat pengunduran diri sebagai pengurus maupun kader yang ditujukan langsung ke DPP.
“Sejak beberapa hari yang lalu saya sudah menyatakan mundur dari partai berkarya, dan ini benar-benar kemauan saya karena melihat kondisi carut marut nya partai hari dari kisruh Internal DPP dengan adanya 2 Bendahara Umum, 1 Bendahara Umum Hasil Munaslub dan 1 Bendahara Umum Hasil Rapimnas, serta kisruh eksternal adanya gugatan PTUN antara pihak Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto, red) melawan Pihak Muchdi PR,” jelasnya kepada Sultraline.id, Kamis (22/4/2021).
Agusalim Sapri sendiri bisa dibilang kader yang membesarkan nama Partai Berkarya di Sultra, menjadi pengurus sejak Oktober 2016 silam dan berhenti pada 13 April 2021 lalu dengan Jabatan Sekretaris wilayah dalam 3 Kepimpinan Ketua DPW serta 3 kepimpinan DPP Partai Berkarya.
Disinggung apakah akan pindah ke partai lain. Ia menegaskan untuk saat ini akan beristirahat dulu dalam dunia kepartaian, dan menikmati kebersamaan bersama keluarga.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pengurus dan kader Partai Berkarya yang selama ini bersama-sama, dengan pengunduran diri, saya akan istirahat dulu untuk masuk ke partai lagi,” tutupnya.
Dikutip dari berbagai media, dualisme kepengurusan Partai Berkarya bermula ketika sejumlah kader menilai kepemimpinan Tommy Soeharto kala menjabat sebagai ketua umum tidak berjalan dengan baik.
Maka dari itu, pada Maret 2020, sejumlah kader Partai Berkarya membentuk Presidium Penyelamat Partai untuk meminta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dipercepat.
Meski sejumlah pengurus partai kemudian diberhentikan, Presidium Penyelamat Partai tetap menggelar Munaslub pada Juli 2020.
Dari Munaslub itu, Muchdi PR terpilih sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai sekretaris jenderal.
Hasil Munaslub kubu Muchdi pun diserahkan ke Kemenkumham dan disahkan lewat SK yang diterbitkan kementerian tersebut.
Hal itu membuat kubu Tommy tersingkir dan berujung pada gugatan ke PTUN Jakarta.
Laporan : IJ
