SULTRALINE.ID, KENDARI – Konflik internal Partai Berkarya nampaknya akan berlanjut. Terlebih Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Atas putusan itu kubu Mayjend TNI (Purn) Muchdi PR langsung bereaksi cepat dengan menyampaikan pernyataan resmi yang didampingi oleh Sekjend Badaruddin Andi Picunang, Ketua Harian Sonny Pudjisasono serta beberapa ketua DPW Provinsi (Sumut, Sumbar, Banten, Jakarta, Jateng, Jatim, Kaltim, Kalsel, Sulut, Maluku) dan pengurus DPP lainnya di kantor DPP Partai Berkarya Rabu (17/02/2021).
Sehubungan dengan hasil putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta Selasa (16/02/2021) pada perkara No.182/B/2020 PTUN Jakarta mengabulkan gugatan penggugat, dimana DPP Partai Berkarya atau Beringin Karya sebagai tergugat kedua intervensi SK Kemenkumham RI No M.HH-16.AH.11.01 tahun 2020 tentang pengesahan pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai Berkarya tertanggal 30 Juli 2020 . Dan No M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan perubahan susunan pengurus DPP Partai Berkarya periode Tahun 2020 – 2025 tertanggal 30 Juli 2020. Dengan ini dinyatakan bahwa proses – proses yang dijalani mulai dari persiapan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub hingga pelaksanaannya tanggal 10 sampai 12 Juli 2020, telah dilakukan sesuai aturan main organisasi, yaitu berdasarkan AD dan ART Partai Berkarya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI hingga terbitnya SK tersebut.
“Dengan dikabulkannya gugatan penggugat atas 2 SK Kemenkumham RI tersebut, maka Kami akan tetap menempuh jalur hukum dengan mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut”, ujar Ketua Umum Muchdi PR di Kantor DPP Partai Berkarya ,Graha Mabes Berkarya Taman Margasatwa No.11 Jakarta Selatan, Rabu, (17/02/2021) dikutip dari berbagai
“Kami sebetulnya menghadapi gugatan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sebanyak 6 gugatan dan PTUN 4 serta Sulsel 1. Dari 11 gugatan tersebut, 10 gugatan telah dimenangkan oleh DPP Partai Berkarya dibawah pimpinan kami, jadi hanya 1 gugatan yang dimenangkan oleh Partai Berkarya sebelumnya,” imbuhnya.
“Berdasarkan hal tersebut, kami menyampaikan kepada seluruh kader dan pengurus disemua tingkatan agar tetap solid, berjalan seperti biasa sampai ada putusan MK atau putusan yang berkekuatan hukum tetap, kami tegaskan lagi SK Kemenkumham No.16 dan 17 tanggal 30 Juli 2020 tetap berlaku dan sah sampai dengan proses hukum selesai Tetap semangat dan berkarya, Salam berkarya,” tutup Muchdi.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Sultra menegaskan pihaknya tetap solid dibawah kepimpinan Muchdi PR. Hal itu diungkapkan Sekretaris DPW, Agusalim Sapri saat dihubungi via WhatsApp nya, Jumat (19/02/2021).
“Kami sebagai pengurus DPW tetap tegak lurus dibawah pimpinan dan arahan pak Ketum (Muchdi PR,red) olehnya itu sesuai arahan beliau kami akan terus menjalankan kerja-kerja partai dalam hal menguatkan struktur hingga kepaling bawah,” ungkapnya.
“Jadi kami berharap kepada pengurus dan kader tingkatkan Kabupaten/Kota se Sultra agar tetap bekerja dalam besarkan partai,” tutupnya.
Untuk diketahui, susunan struktur pengurus DPW Partai Berkarya Sultra dipimpin oleh La Ode Umar Bonte sebagai Ketua dan Sekretaris dipercayakan kepada Agusalim Sapri.
Laporan : TIM
