SULTRALINE.ID, KENDARI – Polemik aktivitas pertambangan yang ada di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali disoroti oleh aktivis mahasiswa, salah satunya datang dari Zulzaman Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
Sesuai keterangan persnya, Zulzaman menyampaikan bahwa aktivitas Hauling (Pengangkutan Ore) yang dilakukan PD. Aneka Usaha (Perusda) dari Desa Pesouha sampai Desa Tambea dengan jarak kurang lebih delapan kilometer yang menggunakan jalan umum propinsi yang menghubungkan poros Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Bombana diduga tidak sesuai dengan SOP izin dispensasi jalan yang di keluarkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ia mengatakan bahwa pihak BPJN lah yang berkewenangan untuk melaksanakan berbagai perencanaan, pengadaan, pembangunan jalan dan jembatan, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Aktivitas Hauling ore ini harus sesegera mungkin untuk diberhentikan sampai dengan dikeluarkannya izin dari BPJN Sultra untuk penggunaan jalan itu dipenuhi oleh perusda” ungkap Zulzaman, Jumat (20/11/2020).
Ketua DPP GMNI Bidang SDA & LH Bung Zulzaman menambahkan bahwa dengan adanya aktivitas hauling ore tersebut juga sangat berdampak bagi masyarakat yang menggunakan jalan tersebut, salah satunya potensi rawan kecelakaan bagi pengguna jalan utama yang menghubungkan kabupaten Kolaka dan kabupaten Bombana itu.
“Saya rasa aktivitas hauling ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat disana tersebut apalagi ketika musim hujan, sudah pasti jalan itu berlumpur dan sangat licin. Itu sangat rentan dengan kecelakaan lalulintas bagi masyarakat yang melewatinya” kata Zulzaman.
Mantan Ketua DPC GMNI Kendari inj juga sangat menyayangkan sikap dari perusahaan tambang tersebut yang terkesan enggan dan kurang memperhatikan warga sekitar dan para pengguna jalan itu dan hanya mengejar keuntungan semata.
Olehnya itu, Zulzaman meminta kepada pihak BPJN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tidak menerima dokemumen pengajuan Izin atau tidak menerbitkan Izin Operasional Perusda Aneka Usaha tersebut dimasa berakhirnya pada tanggal 21 November 2020 nanti.
“Saya menghimbau kepada BPJN Sultra untuk tidak menerbitkan izin operasionalnya Perusda itu, sebab perusahaan milik pemerintah daerah Kabupaten Kolaka ini dinilai sudah banyak kali melakukan pelanggaran yang itu sangat meresahkan masyarakat setempat” Tutup Zulzaman.
Untuk diketahui, PD Aneka Usaha Kolaka beberapa bulan terakhir ini terus mendapat sorotan dari berbagai elemen terutama dari Mahasiswa Kolaka. Bahkan hari ini mahasiswa kembali mendatangi kantor DPRD Kolaka untuk mengambil langkah konkret demi kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan awak media ini mencoba mengkonfirmasi kepihak yang dimaksud guna menjaga keberimbangan sebuah berita.
Laporan : TIM
