SULTRALINE.ID, KENDARI – Sekelompok pemuda yang tergabung dalam lembaga Barisan Pemerhati Rakyat Sulawesi Tenggara (BAPERKA SULTRA) menilai PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) melanggar peraturan perundang undangan berdasarkan kajian hukum yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Ketua Baperka Sultra, Aziz Munandar mengatakan, hal itu berdasarkan data yang dihimpun dari keterangan dan fakta yang ada di lapangan yang diperoleh masyarakat setempat. kaya ia, PT WIN merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penambangan yang berjenis logam yakni nikel, di nilai bermasalah dari perolehan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang beroperasi di desa Torobulu dan desa Mondoe, Kabupaten Konawe Selatan.
“Kami telah menelaah tentang aktivitas penembangan logam yang di lakukan oleh PT WIN, telah melanggar hukum dari segi lokasi atau wilayah penambangan berdasarkan permohonan IUPnya,” beber Azis Munandar dalam keterangan persnya.
Menurutnya, IUP yang di gunakan oleh PT.WIN tidak sesuai dengan WIUP, karena IUP yang digunakan di peroleh dari IUP PT. Billy Indonesia (BI), karena berdasarkan Peraturan Mentri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).nomor 7 Tahun 2020 tepatnya pasal 66 Huruf g, bahwa pemegang IUP/IUPK dilarang menjaminkan IUP/IUPK dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain. Junto pasal 76 huruf d, bahwa pemegang IUP produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dilarang memindah tangankan IUP tersebut kepada pihak lain.
“Secara kelembagaan kami duga IUP yang di gunakan PT.WIN merupakan IUP yang Ilegal dan telah berakhir pada tanggal 7 april 2020, dari atas kajian hukum kami, kami meminta agar pihak pihak yang terkait agar dihentikan sementara aktivitas penambangan tersebut karna tidak sesuai dengan pasal 66 huru d permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 bahwa tegas dijelaskan pemegang IUP/IUPK dilarang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, /IUPK,” tegas pria yang biasa disapa Andar.
“Kami meminta proses hukum tetap dilaksanakan dan di tindak lanjuti berdasarkan UU yang berlaku,” tambahnya.
“Karena erdasarkan Permen ESDM nomor 7 Tahun 2020 tentang sanksi administrasi pasal 96 ayat 2a, peringatan tertulis ayat 2b, perhentian sementara, sebagian /seluruh kegiatan usaha dan/atau ayat 2c pencabutan izin. Jika tidak di indahkan akan ada langka selanjutnya yang akan di lakukan untuk menuntaskan kasus ini,” tutupnya.
Laporan : TIM
