SULTRALINE.ID, KENDARI – DPR RI bersama pemerintah pada akhirnya sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat Paripurna pada Senin 5 Oktober 2020. Alasan DPR dan Pemerintah menjadikan pembahasan Omnibus Law ini sebagai Program Super Prioritas sebap merupakan salah satu upaya dalam menyederhanakan obesitas regulasi. Versi Pemerintah selain berupaya mempermudah investasi, Omnibus Law diyakini memiliki banyak dampak positif diantaranya menyerap tenaga kerja.
Namun sehari pasca disahkan gelombang protes pun berjalan di sejumlah kota. Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja lalu berujung kericuan pada 6 sampai 8 Oktober 2020, tidak hanya dari Organisasi-organisasi Buruh dan Mahasiswa, Dari berbagai foto dan Video yang beredar para publik figur sampai Siswa STM pun ikut ambil bagian dalam proses unjuk rasa tersebut, mereka berteriak dalam satu hela nafas bahwa Omnibus Law harus dicabut.
Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian dari Sekretaris Umum Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Muna Barat, Sahir. Menurutnya setelah membaca beberapa bab dari 905 halaman RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut memang memiliki pasal-pasal yang sedikit banyaknya menguntungkan Koorporasi dan para Investor, akan tetapi disisi lain juga sedikit banyaknya ikut berpihak kepada para pekerja.
Maka untuk itu, SAPMA PP Muna Barat, menginisiasi sebuah kegiatan bertajuk SAPMA TAKL’S untuk membicarakan isu-isu yang ada dalam Omnibus Law tersebut.
“Memang betul SAPMA PP Muna Barat akan menggelar kegiatan ini, pada Sabtu 24 Oktober mendatang,” jawabnya saat berkunjung ke Sultraline, Jumat (16/10/2020)
“Ini menjadi penting sebab ada hal-hal yang perlu ditelaah dan didengarkan oleh publik sendiri, seperti apa penjelasan dari Pemerintah Daerah terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, mengingat Gubernur Sulawesi Tenggara sudah mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Terpadu Sosialisasi UU Cipta Kerja pada 12 Oktober 2020 kemarin,” lanjutnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, harusnya Pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sejak ada ide diciptakannya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. “Menurut saya ada manajemen komunikasi yang tidak dilakukan secara optimal oleh pemerintah sehingga publik hanya mengetahui pasal-pasal Kontoversi dalam UU sesuai apa yang dilihat di berbagai media sosial saja, bahkan sebagian belum ada yang membaca draf UU tersebut,” cetusnya.
“Maka untuk itu, didalam kegiatan yang akan digelar oleh SAPMA PP Muna Barat, kami mengundang narasumber dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai Latihan Kerja Kendari, untuk memberikan penjelasan secara utuh kepada publik bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja itu ada sisi yang patut kita apresiasi,” sambungnya.
“Mengingat juga para Narasumber tersebut merupakan bagian dari Tim Terpadu Sosialisasi UU Cipta Kerja. Sehingga kemudian diskusi yang tercipta baik yang menolak dan mendukung UU ini akan lebih teratur. Bahkan kami juga mengundang Praktisi Hukum untuk membahas UU tersebut,” tutupnya.
Laporan : TIM
