SULTRALINE.ID, KENDARI – Menanggapi maraknya tuntutan mahasiswa terkait penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi Covid-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) akhirnya mengeluarkan regulasi baru terkait keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).
Melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, Nadiem menyebutkan, Kemendikbud akan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa PTN yang menghadapi kendala finansial selama pandemi Covid-19.
Regulasi tersebut, lanjut Nadiem, dibuat untuk memastikan bahwa keringanan dan fleksibilitas UKT bisa terjadi di semua perguruan tinggi negeri.
Permendikbud tersebut menjawab keresahan mahasiswa akibat Pandemi Covid-19. Seperti yang dialami mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Sulawesi Tenggara yang menilai perkuliahan yang dipindahkan sistem online dinilai tidak maksimal karena banyaknya kendala dilapangan.
Menyikapi soal itu, salah seorang perwakilan mahasiswa UHO, La Ode Abdul Wawan kembali angkat bicara. Ia meminta kepada Rektor UHO agar segera mengambil langkah tegas untuk menerbitkan keringanan/pemotongan 50% Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa tanpa terkecuali penerima beasiswa.
“Bahwa tuntutan ini merupakan suara seluruh mahasiswa yang merasa sangat di beratkan ketika pembayaran UKT tidak dikompensasi di masa pandemi covid-19 ini,” kata yang juga Wakil Ketua Komisi III MPM UHO ini, Sabtu (20/6/2020)
Wawan juga mengatakan bahwa pihaknya tidak menuntut agar di gratiskan, namun meminta agar pihak kampus dalam hal inik Rektor sebagai pengambil kebijakan tertinggi di Universitas Halu Oleo dapat bijak memberikan keringanan/Pemotongan 50% Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa.
“Karena kami juga memahami bahwa sampai saat ini, UHO pun harus mengembalikan penstabilan keuangan kampus agar bisa berjalan normal seperti pada umunya,” ucapnya.
Mantan Ketua DPM FIB UHO ini menegaskan dalam kompensasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa nanti bisa berjalan dengan baik, ia meminta agar pihak kampus dapat memberlakukan persyaratan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) seperti biasanya, yaitu Stanbuk/NIM Mahasiswa saja, serta tidak mempersulit atau memberikan beban pengurusan berkas dan administrasi lainnya yang dapat memberatkan mahasiswa selama proses pembayaran berjalan. Sebab ini merupakan tanggung jawab kampus yang suda diamanahkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud).
“Sehingga dengan tegas saya menyampaikan selaku mewakili suara seluruh mahasiswa Universitas Halu Oleo yang terberatkan agar pengumuman mompensasi UKT Itu dapat di umumkan dan diberlakukan sebelum pembayaran UKT terlaksana,” pungkasnya.
Laporan : TIM
