SULTRALINE.ID, KENDARI – Sebanyak 146 orang tenaga kerja asing (TKA) asal China dijadwalkan akan tiba di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 23 Juni 2020. Mereka merupakan gelombang pertama dari total 500 TKA yang akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI dan PT OSS di Morosi, Konawe. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (LAP2-Sultra) Roman, S.Pd mengutuk keras sikap Gubernur Sulawesi Tenggara, karena ia menilai kebijakan gubernur sudah membohongi rakyat Sulawesi Tenggara mengingat pada kamis, 30 April 2020 Gubernur sultra sempat konfrensi pers menolak kedatangan 500 TKA asal China.
“Masyarakat saat ini sedang berjuang memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Gubernur malah mengizinkan 500 TKA masuk di Bumi Anoa. Perlu saya tegaskan bahwa wabah Covid 19 ini kita ketahui dari Negeri tirai bambu asal 500 TKA yang akan masuk di Bumi Anoa,” katanya, Kamis (18/6/2020).
Lanjut Roman (sapaan akrabnya red), Kalau hal ini tetap dipaksakan maka tidak menutup kemungkinan 500 TKA ini akan menjadi sumber pintu masuk penularan Covid 19 di daerah yang kita cintai ini.
“Kami secara kelembagaan menolak keras kedatangan 500 TKA asal china dan akan memboikot bandara,” tegasnya.
Ditempat yang terpisah. Dewan Pembina sekaligus Pendiri LAP2 Sultra, La Ode Hasanuddin Kansi, menambahkan bahwa dirinya akan menyediakan dan membayarkan fasilitas demonstrasi dan menantang ketua DPRD Sultra untuk memimpin demo yang sudah diagendakan dalam menolak kedatangan 500 TKA asal china gelombang pertama pada 23 Juni 2020 ini.
Lanjut Hasan (nama panggilan) menambahkan, ketua DPRD Sultra sudah berjanji pada rakyat Sultra akan memimpin demo jika 500 TKA asal china dipaksakan masuk di Sultra.
“Saya juga merindukan suara lantang dari mantan aktivis yang hari ini sudah duduk di kursi empuk. Jika ketua DPRD Prov. Sultra tidak membuktikan pernyataannya pada media, yang diucapkan pada 30 April 2020 lalu, maka saya yang akan pimpin demo dan bukan lagi 500 TKA asal china yang akan kami tolak, akan tetapi kami akan menolak ketua DPRD Prov. Sultra untuk memimpin lembaga DPRD dan berarti sudah membohongi kami rakyat Sultra yang sama halnya telah di lakukan oleh gubernur Sultra saat ini,” tandasnya.
Laporan : TIM
