SULTRALINE.ID, KENDARI – PT. Jagat Raya Tama merupakan salah satu tambang di kabupaten konawe selatan, tepatnya di desa watumbohoti, kecamatan palangga selatan. yang notabenenya selama melakukan pertambangan sedikit sekali memberikan kontribusi pada masyarakat tempatnya melakukan proses pertambangan. salah satunya kejelasan tentang CSR yang seakan di tutupi untuk masyarakat. di tambah lagi selama pandemi covid 19 ini. PT. Jagat Raya Tama seakan menutup mata dan telinga terhadap kesengsaraan masyarakat di tengah pandemi covid19.
“ini menjadi masalah yang serius untuk tambang tersebut, dan saya akan memberikan warning dengan perilaku tambang yang tidak memperdulikan rakyat tersebut. padahal jelas telah menyalahi UU no. 13 thn 2011 Tentang penanganan fakir miskin yg terdapat 2 pasal yang menyinggung CSR, menyalahi UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan masih banyak lagi aturan yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat dalam cakupan CSR.” terang Rabbil Awaluddin selaku pengurus Forum Mahasiswa Pemerhati Masyarakat Sultra (FMPM-SULTRA) yang sekaligus Ketua Karang Taruna Desa Watumbohoti tempat PT. Jagat Raya tama beroperasi melakukan penambangan.
” Padahal PT. Agung Jaya Perkasa yang juga yg merupakan tambang didaerah tersebut minimal tidak sudah memberikan santunan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid 19 dan juga PT. WIN yang dari tetangga desa pun sudah memberikan santunan kepada masyarakat desa tempat dia beroperasi melakukan pertambangan artinya bahwa memang PT. Jagat Raya Tama sudah melahirkan mosi tidak percaya dan hanya sekedar mencari keuntungan tanpa memperhatikan masyarakat tempat dia melakukan penambangan, ada banyak sekali masalah yang di buat oleh PT. JRT tersebut namun seakan tidak bersalah yang berdampak pada keresahan masyarakat sekitar. seperti penyerobotan lahan di kecamatan Palangga menurut laporan masyarakat kecamatan Palangga, tidak memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan ketidak transparannya. dan ini akan menjadi masalah yang besar, setelah pandemi covid 19 ini, kami bersama kawan-kawan lain akan melakukan advokasi serta melaporkan hal tersebut secara hukum dengan tuntutan menutup pertambangan dan mencabut IUP dan SIUP PT.JRT tersebut.” tambah Rabbil yang juga Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik FISIP UHO tersebut.
Rahman Selaku Kepala Desa Watumbohoti membenarkan masalah PT.JRT tersebut. ” hal tersebut benar dimana tambang tersebut membuat masyarakat geram, tidak memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat saya, saya mewakili masyarakat desa watumbohoti juga menyayangkan sikap PT. JRT yang tidak terbuka kepada kami selaku pemerintah desa tempat melakukan penambangan terlebih pada masyarakat saya melalui pandemi covid 19 ini harusnya PT. JRT sebagai mitra masyarakat bisa memberikan kontribusi lebih pada masyarakat saya di desa watumbohoti” tutupnya.
Laporan : Ismar Indarsyah
