Sebenarnya saya tidak setuju dengan program MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) yang sejatinya tidak benar-benar GRATIS. Dari awal, program ini lebih terasa sebagai jualan politik ketimbang solusi nyata untuk masalah gizi. Seriuskah bisa menuntaskan persoalan?. Dan kini, ada berita bahwa sejumlah anggota DPR punya DAPUR MBG membuat kita harus bertanya ulang: sebenarnya apa itu wakil rakyat? Politisi yang merangkap pebisnis, atau pemegang mandat konstitusi untuk mengurus nasib bangsa?
Pernyataan politisi Gerindra yang diberitakan oleh (nowdots) bahwa TIDAK AKAN MENGGANGGU KINERJA, justru memperlihatkan betapa rendahnya standar integritas yang sedang berlaku. Apakah DPR saat ini sudah bekerja maksimal sehingga bisa dengan enteng berkata urusan lain tak akan mengganggu? Bukankah kinerja DPR selama ini sering dikritik rakyat karena minim keberpihakan, sibuk drama politik, dan lamban dalam legislasi?
Yang lebih mengkhawatirkan, normalisasi rangkap kepentingan ini akan membuat publik makin apatis. Jika bisnis dianggap sah-sah saja berjalan beriringan dengan jabatan, siapa yang bisa menjamin keputusan-keputusan DPR bebas dari konflik kepentingan? Apakah benar rakyat yang jadi prioritas, atau justru jaringan bisnis pribadi dan kolega?
Yang menjadi persoalan utama sebenarnya bisnis ini bersentuhan langsung dengan pemerintah melalui program Badan Gizi Nasional. Kita tidak pernah tahu pasti ada potensi kompromi untuk menutupi berbagai kesalahan yang terjadi di dalamnya. Dan jika itu benar terjadi, yang dikorbankan bukan hanya uang negara, tapi juga masa depan generasi bangsa.
DPR seharusnya belajar bahwa legitimasi politik tidak dibangun dari klaim TIDAK GANGGU KINERJA, melainkan dari transparansi, integritas, dan fokus penuh mengabdi kepada rakyat. Kalau anggota DPR masih sibuk mengurus dapur MBG, rakyat akan semakin yakin bahwa parlemen hanyalah panggung perdagangan kepentingan, bukan rumah aspirasi.
KASIAN RAKYAT hanya jadi penonton, semua peluang diambil oleh WAKILNYA….
Catatan: OPINI berdasarkan data dari penulis
