Indonesia Built Trus oleh Nizar Fachry Adam.S.E.M.E pengamat ekonomi dan Keuangan Negara, menjelaskan mengenai sejumlah permasalahan di BUMN.
Dari tahun 2005 hingga 2023 , terdapat Dari total 180 perusahaan BUMN , sejumlah 10.047 temuan, dari hal tersebut telah di lakukan ,telaah dan mengeluarkan rekomendasi sebanyak 22.811 rekomendasi temuan atau dengan total sebesar 302.381 Triliun,
Adapula di tindak lanjut sebesar temuan yang memiliki status belum di tindak lanjuti rekomendasi sebesar 2.391 temuan atau sebesar 19.746 triliun,
Dan tidak dapat di tindak lanjuti.,sebesar 497 temuan Atau dengan total kerugian negara sebesar 11,93 triliun (Sumber LHP BPK Tahun 2023)
Dari hal tersebut di temukan sejumlah BUMN yang bermasalah yakni :
1. PT Antam tbk
2. PT Inhuttani
3. PT Perkebunan indonesia
4. PT Semen Padang
5. PT Pelita Air Servis
6. PT Indonesia Asahan Ilaminium
7. PT Geo Dipa Energi
8. PT Reasuransi Indonesia Utama
9. PT Perusahaan Pengelolaan Aset
10.PT Brantas Adijaya
11. Perum Jasa Tirta
12.PT Berdikar
13. PT Sucofindo
14. PT Sarina
15. PT Pos Indonesia
16. PT Biro Klasifikasi Indonesia
17. Perum jaminan kredit Indonesia
18. PT bahana pembina usaha
19. Asuransi jiwa araya
20. Asuransi jasa marga
21. BNI
22 PT rajawali Nusantara Indonesia
23. PT perhutani
24. PT perikanan indonesia
25. PT sang hang seri
26. PT Dok kapal bahari Koja
27. PT industri sandang Nusantara
28. PT Barata Indonesia
29 PT Krakatau steel
30. PT pengembangan pariwisata Indonesia
31. PT perhotelan indonesia
32. PT kawasan Berikat Nusantara
33. PT telekomunikasi Indonesia
34. Perum pengembangan perumahan
35. PT Hutama Karya
36. PT Adi karya
37. PT Pelabuhan indonesia
38. PT merpati Nusantara
39. PT Timah
40. PT PLN Persero
Dari 40 BUMN , ada beberapa persoalan di temukan beberapa fakta kerugian negara, yang sangat signifikan, sehingga hasil rata-rata fakta BUMN di dalam negeri tidak dapat melakukan operasional secara mandiri.
Pertama :
Beban Operasional lebih besar, dibandingkan pagu anggaran BUMN, sehingga kecenderungan mark-up belanja barang dan jasa.
Ke dua: pengelolaan Aset
Pengelolaan aset lancar lebih kecil, ketimbang aset tidak lancar, artinya setiap pengelolaan keuangan BUMN. Terindikasi ada Pengalihan Aset BUMN ke afiliasi lainya.
Sehingga dari pengelolaan keuangan dan aset BUMN cenderung merugikan Negara.
Perlunya perbaikan dalam, tata kelola keuangan di BUMN terutama sistem pengendalian intern.
