SULTRALINE.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) siap mendukung penerapan Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030.
Hal tersebut ditandai dengan dimulainya sosialisasi FOLU Net-Sink 2030 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) kepada Pemerintah Provinsi Sultra, Rabu (8/3/2023).
Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Tasdiyanto mengatakan, bahwa hal itu merupakan komitmen Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030 untuk mendorong tercapainya tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030.
Akan dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Dimana, pelaksanaan program tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen sektor kehutanan Indonesia.
“Tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk berkontribusi kepada masyarakat global menuju pemulihan hijau, sekaligus membangun ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, bahwa tantangan kehidupan manusia itu adalah menjaga kualitas lingkungan hidup terutama terkait perubahan iklim dan hal itu harus diantisipasi. Menurutnya, masyarakat sudah paham bahwa pemanasan global dan perubahan iklim sudah semakin nyata terjadi.
“Untuk Kota Kendari, kemarin ada angin kencang itu juga menjadi salah satu indikasi adanya pemanasan global dan perubahan iklim, di daerah lain ada yang banjir kemudian juga ada pengamatan terhadap permukaan air laut yang naik,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, negara-negara di dunia harus mulai peduli bagaimana untuk berkomitmen mengurangi efek gas rumah kaca.
Kata dia, fenomena perubahan iklim itu juga akibat dari perilaku manusia yang secara kolektif melalui berbagai aktivitas, seperti aktivitas transportasi, industri, tambang dan juga kegiatan lain yang menghasilkan gas antropogonik utamanya adalah karbondioksida.
“Ditambah ada gas metana dari aktifitas sektor pertanian dan peternakan jika dalam jumlah yang besar itu akan terakumulasi dan memanaskan atmosfer,” bebernya.
Sehingga, sebagai tindak lanjut, berbagai kegiatan akan direncanakan di dalam rencana operasional tingkat sub nasional di seluruh provinsi di indonesia termasuk Provinsi Sultra.
“Utamanya dalam mempertahankan tutupan hijau atau menghijaukan kembali tempat bekas penambangan. Nanti KLHK juga bisa membantu yah tentunya bagaimana penghijauan atau strategi penghijauan itu lebih optimal,” tutupnya.
Tempat sama, Asisten I Setda Sultra Bidang Administrasi Pemerintah, Suharno mengatakan bahwa Pemprov Sultra akan menindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja dan rencana aksi yang terstruktur, disesuaikan dengan kondisi situasi di Sultra.
“Sehingga saat direalisasikan dampak dari perubahan iklim secara global dan pengaruh emisi gas rumah kaca ini bisa diminimalisir,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, bahwa Sultra kaya akan sumber daya alam, yang harus terus dijaga kelestariannya, bukan hanya dieksplotasi tapi juga dilakukan konservasi.
“Artinya kondisi hutan kita bagaimana kondisi sumber daya kita ini bisa memberikan manfaat banyak orang, meskipun dieksploitasi tapi juga dipikirkan untuk keberlanjutannya,” tutupnya.
Laporan: Andi Irna
Editor: Irdwan Jeko
