SULTRALINE.ID, KENDARI – Angka pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2022 alami penurunan 3,36 persen dibandingkan tahun 2021 yakni 3,92 persen.
Hal tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sultra. Namun meski demikian, angka pengangguran terdidik yang masuk dalam penilaian pengangguran terbuka justru mengalami peningkatan hingga mencapai 80 persen.
Pengamat Ekonomi Sultra, Dr Syamsir Nur mengatakan bahwa secara umum tingkat pengangguran terbuka menurun, hanya untuk kasus pengangguran terdidik relatif unik karena mengalami peningkatan.
“Walaupun tidak signifikan tapi kan itu menjadi bom waktu jika tidak ditangani secara baik,” katanya, Rabu (22/2/2023)
Ia menyampaikan, pengangguran terdidik karakteristiknya adalah mereka yang merupakan alumni SMA sederajat dan Perguruan Tinggi.
“Nah itu angkanya cukup besar, untuk SMK itu lima koma sekian persen, kemudian SMA 4,8 persen dan seterusnya,” ucapnya.
Syamsir mengatakan bahwa, hal tersebut terjadi karena adanya mismatch atau tidak ketemu, tidak matching antara kompetensi yang dimiliki pekerja dengan pasar kerja.
“Kemudian, kalau bicara di Provinsi Sultra problemnya adalah karena dunia usaha maupun dunia industri terbatas, sehingga tidak mampu menjadi sumber lapangan kerja,” ungkapnya.
Sehingga, mau tidak mau pengangguran terdidik atau tenaga kerja yang mempunyai pendidikan kemudian menunggu untuk melakukan pekerjaan di sektor pemerintahan.
“Nah, itu problemnya sebetulnya,” tegasnya.
Karena angka pengangguran yang cukup tinggi dan didominasi oleh terdidik maka pemerintah daerah baik di level provinsi maupun kabupaten mesti memperhatikan hal tersebut untuk dijadikan sasaran pembangunan didalam menyusun perencanaan.
Misalnya adalah, bagaimana melakukan peningkatan kualitas terhadap tenaga kerja yang terdidik melalui upskilling atau reskilling.
“Jadi upskilling itu meningkatkan skillnya berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Atau kemudian di reskilling, disesuaikan, dilakukan pelatihan dan pendampingan untuk kemudian bisa matching,” bebernya.
Kemudian nantinya akan diterjemahkan oleh OPD tehnis untuk bisa dilakukan, karena persoalan tenaga kerja itu bukan hanya disektor hulu bagaimana mereka menyiapkan tenaga kerjanya.
“Tetapi di sektor hilir juga dipastikan bahwa ada investasi, ada industri, dunia usaha yang kemudian bisa menampung tenaga kerja kita yang terdidik itu,” ungkapnya.
“Apalagi sekarang Sultra itu masuk sebagai provinsi yang bonus demografi, bonus demografi ini harus di machingkan dengan bagaimana menyelesaikan problem pengangguran terdidik,” tutupnya.
Laporan: Andi Irna
Editor: Irdwan Jeko
