SULTRALINE.ID, KOLAKA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka, Sulawesi Tenggara kembali menggelar aksi unjuk di depan kantor Kejaksaan Kolaka, Kantor Bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka, Senin (01/08/2022).
Aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka agar segera memeriksa Armansyah yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi selama menjabat Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha.
Setelah menyampaikan orasi didepan Kantor Kejaksaan, Massa HMI kemudian menyampaikan laporan secara tertulis yang dilampirkan sejumlah dokumen sebagai bukti permulaan yang diterima oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kolaka.
Unjuk rasa itu kemudian beralih kedepan Kantor Bupati, dan DPRD Kolaka massa aksi menuntut agar Armansyah yang menjadi salah satu calon Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kolaka didiskualifikasi.
Koordinator lapangan unjuk rasa, Fadli, dalam orasinya mengatakan tidak ada alasan bagi Bupati dan DPRD untuk meloloskan kembali Armansyah sebagai calon direksi mengingat PD. Aneka Usaha saat dipimpin oleh Armansyah banyak mengalami kerugian.
“Terlalu banyak pertimbangan etis yang seharusnya menjadi alasan agar saudara Armansyah tidak lagi ditunjuk sebagai direksi, Dugaan Korupsi, pelanggaran perundang-undangan tentang kehutanan dimana Aktifitas Perusda tidak mengantongi izin IPPKH adalah bukti ketidakmampuan Armansyah dalam mengelola perusda untuk mendatangkan keuntungan bagi kabupaten Kolaka” Ungkap Fadli.
Setelah menyampaikan orasinya massa aksi kemudian beralih kedalam gedung DPRD Kolaka untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP), massa HMI diterima oleh ketua DPRD Kolaka Ir. Syaifullah Halik dan Ketua Komisi III Dr. Hakim Nur Mampa yang juga merupakan bagian dari Panitia Seleksi (Pansel).
Ketua Umum HMI Cabang Kolaka, Munawir saat RDP menyampaikan kepada Ketua DPRD Kolaka dan juga Pansel Direksi Perusda agar mengambil langkah yang kongkrit agar Armansyah tidak ditunjuk kembali menjadi Direktur PD. Aneka Usaha.
“Apa yang menjadi alasan untuk meloloskan saudara Armansyah, Ketua DPRD Kolaka saat ini paham betul bagaimana sepak terjangnya saat menjabat direktur utama perusda, berapa banyak tongkang keluar yang tidak tercatat dan juga pelanggaran yang lain yang dilakukan, ini sudah cukup menjadi dasar bahwa saudara Armansyah tidak layak memimpin Perusda” Ungkap Munawir
Terkait tuntutan dari HMI Cabang Kolaka, DPRD berjanji akan merapatkan kembali terkait tuntutan mendiskualifikasi Armansyah sebagai calon Direksi PD Aneka Usaha dan akan meneruskan pertimbangan ini kepada Bupati Kolaka untuk tidak menggunakan hak prerogatifnya menunjuk menunjuk Armansyah sebagai direktur PDAU.
Tidak hanya itu DPRD juga akan membuat dan mengeluarkan rekomendasi untuk menempuh jalur Hukum tentang beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Armansyah selama menjabat Dirut Perusda sesuai fakta-fakta hasil Investigasi PANSUS DPRD Kab. Kolaka pada tahun 2019 lalu.
Sekedar informasi, sebelumnya panitia Seleksi (Pansel) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Aneka Usaha di Kabupaten Kolaka, telah mengumumkan peserta yang lolos seleksi uji kelayakan dan kepatutan. Dari sembilan pendaftar, hanya lima yang dinyatakan berhak mengikuti ujian selanjutnya. Lima calon direksi Perusda tersebut adalah Awal Riyadi Yulianto, Muhammad Taufik Eduard, Gunawan Wibisono, Armansyah (Direktur Utama sebelumnya) dan Abdul Malik.
