SULTRALINE.ID, KENDARI – PT. Waja Inti Lestari dan PT. Babarina Putra Sulung (BPS) mengklarifikasi terkait berbagai tudingan miring yang dialamatkan kepada pihaknya, Jumat 2 Juli 2021.
Menurut Andika selaku Div. eksternal PT BPS, semua tudingan yang selama ini berseliweran itu tidak benar. Sebab, tidak sama sekali melakukan penambangan liar di kawasan hutan Kecamatan Wolo, Kabupaten kolaka.
“Itu tidak benar karena kami sudah miliki IPPHK, dan kami telah membayar kewajiban kami ke negara,” ujarnya saat ditemui di salah satu Warkop di Kota Kendari, Jumat (2/7/2021).
Diperkuat lagi, berdasarkan penulusuran Tim Sultraline bahwa memang benar perusahaan tersebut telah mengantongi izin. Hal itu terkonfirmasi langsung setelah awak media ini melakukan konfirmasi ke kantor Dinas Kehutanan (Dishut) provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurut Dishut PT. BPS sudah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
“Sudah memiliki IPPKH dari pemerintah berdasarkan SK Nomor : 363/MENLHK/sekjend/pla.0/5/2019 tertanggal 28 Mei 2019 dan penetapan areal kerja sesuai keputusan Menteri KLHK Nomor : 4251/MENLHK-PKTL/ren/pla.0/7/2020,” ungkap Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Beni Raharjo, S.Hut, MNatRes Ph.D, saat ditemui diruang kerjanya, Jumat 2 Juli 2021.
Laniut ia, bahkan PT BPS sudah membayar kewajibannya kepada negara sebagai tindak lanjut dari IPPKH tersebut dengan telah membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pemanfaatan sumber daya alam dari Tahun 2020 sebesar Rp 140 Juta
“Dan tahun 2021 ini perusahaan juga sudah membayar PNBP yang disetorkan langsung secara self assessment ke Bank sebesar Rp 166 juta lebih,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dengan pembayaran PNBP tersebut tidak ada lagi permasalahan, terlebih lagi saat ini Dishut terus melakukan pengawasan kepada penggunaan kawasan hutan yang ada.
Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBP, khususnya perbaikan tata kelola PNBP untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Laporan : TIM
