SULTRALINE.ID, KENDARI – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengelar rapat koordinasi dalam rangka Penganugerahan Parahita Ekapraya (APE) di tahun 2020.
Dalam rapat itu membahas tentang verifikasi lapangan yang rencanannya akan dilaksanakan di Media Center Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Kendari, sebagai komitmen Pemkot dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Plt. Kepala DP3A Andi Dadjeng mengatakan, verifikasi lapangan akan dilaksanakan tanggal 5 April 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Proses penilaiannya diperpanjang hingga tahun 2021, jadi tahap ini sedang masuk dalam tahap verifikasi lapangan. Karena dalam situasi pandemi Covid-19 maka verifikasi lapangan akan digelar secara virtual,” ucap Andi Dadjeng, Senin (29/03/2021) di ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari.
Sekretaris Daerah Kota Kendari, Nahwa Umar mengungkapkan, pengarusutamaan gender (Pug) dapat kembali diraih oleh Pemkot Kendari di tahun ini. Karena menurutnya secara umum indikator untuk mencapai itu telah tercapai secara umum.
“Saya ingat di tahun 2013 itu, kita pernah mendapatkan penghargaan untuk pengarusutamaan gender (Pug). Secara umum saja indikatornya kita sudah mencapai dan mencukupi,” ungkap Nahwa Umar.
“Contohnya saja anggota dewan kita yang duduk di parlemen sudah sesuai dengan standar pengarusutamaan gender yaitu 30 persen. Kemudian kita di OPD, Kepala OPD itu sudah lebih dari 30 persen, artinya kita untuk pengarusutamaan gender sudah memiliki itu, begitu juga untuk esselon dari Pemkot dan para pengusaha,” kata Nahwa Umar.
Selain itu, Nahwa Umar meminta, OPD terkait yang terlibat dalam gugus tugas bahu – membahu untuk mendapatkan penghargaan itu.
“Jangan kendor, kita sebagai ibukota provinsi yang merupakan barometer keberhasilan Sulawesi Tenggara (Sultra) ada di Kota Kendari,” lanjutnya.
Sementara itu, ditempat yang sama hal senada disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ridwansyah Taridala selaku Ketua Pokja Pug mengatakan, verifikasi lapangan yang diselenggarakan secara virtual nanti, kemungkinan akan lebih dimudahkan, namun menurutnya, terdapat banyak plus minus ketimbang berhadapan langsung saat diskusi.
“Ukuran kita adalah indikator, maka keberadaannya mutlak kita penuhi. Mohon maaf ada empat OPD yang mesti proaktif didalam kegiatan ini,” kata Ridwansyah Taridala
“Bappeda sendiri, kemudian Dinas BP3A, BKAD dan Inspektorat,” sambung Ridwansyah Taridala.
Dalam rapat koordinasi itu dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, Dinas Kesehatan Kota Kendari dan, Ketua Rumpun Perempuan Sultra (Husna) serta Forum Anak Kota Kendari (Fantari).
Laporan : Ismar Indarsyah
