Oleh : Erra Septy Vibriane, S.Si, M.E (Statistisi Muda BPS Kota Kendari)
Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup. Sebagai makluk hidup, tanpa pangan manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya untuk berkembang biak dan masyarakat. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup merupakan salah satu penentu bagi perwujudan ketahanan pangan nasional. Akan tetapi kondisi di lapangan justru menunjukkan bahwa nilai neraca perkembangan perdagangan subsektor pertanian, tanaman pangan mempunyai nilai ekspor dan impor yang negatif. Dimana ekspornya rendah dan impornya tinggi. Dalam kebutuhan pangan, sektor pertanian digunakan untuk memproduksi beras yang merupakan makanan pokok warga Negara Indonesia.
Beras merupakan komoditi pangan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Dalam hal ketahanan pangan mencapai swasembada beras menjadi prioritas pemerintah dalam kebijakan pembangunan pertaniannya. Kebijakan swasembada beras merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian dan dinilai telah meningkatkan produksi beras dan pendapatan petani. Konteks ketahanan pangan tidak hanya menyangkut masalah ketersedian bahan pangan pokok bagi masyarakat saja, tetapi meliputi pula bagaimana akses kepemilikan dan akses terhadap pangan itu oleh setiap anggota masyarakat.
Dalam hal pemenuhan kebutuhan beras di Indonesia menghadapi dilema antara upaya mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan cara peningkatan produktivitas dan impor beras, dengan upaya menjaga kestabilan harga beras agar tetap terjangkau oleh semua pihak. Namun dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap beras dan upaya peningkatan produktivitas dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Konsumsi beras nasional di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, mencapai 29,13 juta ton di tahun 2017 atau sekitar 111,58 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut telah diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 31,7 juta ton pada tahun 2045 seiring dengan pertumbuhan populasi. Konsumsi beras Indonesia per kapita lebih tinggi daripada negara-negara tetangga di mana beras juga merupakan makanan pokok, seperti misalnya Malaysia (87,9 kilogram per kapita) dan Brunei Darussalam (75,1 kilogram per kapita) . Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan Thailand yang mengonsumsi 103,5 kilogram beras per kapita.
Berlawanan dengan peningkatan tersebut, produksi beras Indonesia justru turun dalam beberapa tahun terakhir. Perpaduan meningkatnya permintaan dan menurunnya produksi berpotensi menyebabkan semakin besarnya ketidakseimbangan pasok beras dan permintaan yang ada. Sementara Indonesia masih mengimpor beras, negara ini juga memenuhi sebagian besar kebutuhan beras secara domestik. Rantai pasok domestik di Indonesia menjadi hal yang terpenting agar bisa mendapatkan pasok beras yang stabil, terjangkau, dan mudah diakses. Akan tetapi, ada beragam saluran distribusi di tiap provinsi di Indonesia. Dari petani ke konsumen, rantai pasok bisa melibatkan tengkulak, penggiling, penjual grosir, dan penjual ritel. Setiap dari mereka memiliki fungsi yang unik. Mengatur jumlah pihak yang terlibat dalam rantai distribusi dan pemrosesan beras yang diproduksi secara domestik sebetulnya tidak diinginkan, karena pihak penengah yang terlibat ini diperlukan untuk menghubungkan petani dengan konsumen.
Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras menuai kontra dari banyak pihak. Bahkan di internal pemerintah seolah ada beda suara soal rencana impor yang diperuntukkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog. Stok hingga akhir Desember lalu mencapai 7.389.575 ton, sementara perkiraan produksi dalam negeri pada panen raya ini mencapai 17.511.596 ton sehingga jumlah stok beras hingga akhir Mei mencapai 24.901.792 ton. Jumlah tersebut lebih dari cukup karena estimasi kebutuhan mencapai 12.336.041 ton. Klaim Kementerian Perdagangan yang menyebut impor beras tidak akan menjatuhkan harga gabah, karena kenyataannya berbeda dengan di lapangan.
Hanya dengan wacana impor beras saja harga gabah di petani sudah jatuh di angka Rp 3.500 per kilogram bahkan ada yang lebih rendah dengan kondisi tersebut, impor beras bakal jadi beban buat Perum Bulog. Ini karena Bulog juga masih menyimpan stok beras sisa impor lalu, bahkan kini kualitasnya semakin mengkhawatirkan karena lama menumpuk di gudang. Perum Bulog dapat menampung beras hingga 3,6 juta ton sesuai kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia. Namun, agar ada jaminan pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap. Bulog telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun dikarenakan Program Rastra (beras untuk keluarga sejahtera) diganti oleh pemerintah menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Yang tadinya masyarakat mendapatkan bansos berupa beras dari Bulog, kini diberikan bantuan secara nontunai yang bisa dibelanjakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat di warung-warung yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial. kebijakan impor satu juta ton beras merupakan kebijakan yang perlu dikaji ditengah kondisi pandemik seperti sekarang ini, semoga saja impor beras ini tidak kaitan dengan unsur politis, seperti kita ketahui pada masa pandemik sektor pertanian lah yang dapat tumbuh dibandingkan dengan sektor lain yang porak poranda akibat dari covid-19. Hal itu terlihat dari pertumbuhan sub sektor tanaman pangan yang mengalami pertumbuhan positif 3,54 %.
Angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selain itu, pemerintah juga berhasil meningkatkan ketersediaan lahan baku untuk komoditas beras dari 7,1 juta hektar menjadi 7,46 juta di 2020. Sebagaimana yang dihimpun dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA).
Peningkatan jumlah populasi dan juga pendapatan berarti juga peningkatan permintaan makanan, terutama beras sebagai bahan makanan pokok. Pemerintah memperkirakan konsumsi beras nasional akan meningkat sebesar 1,5% tiap tahunnya hingga menjadi 99,08 kilogram per kapita di tahun 2025 dan terus meningkat bertahap sebanyak 2% menjadi 99,5 kilogram per kapita di tahun 2045, sehingga akhirnya diprediksi mencapai total konsumsi beras tahunan sebesar 41,7 juta ton pada tahun 2045. Akan tetapi, berbeda dengan permintaan yang bertambah, produksi beras Indonesia terus turun. Menurut data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture atau USDA), produksi beras giling Indonesia telah menurun dari 38,31 juta ton pada 2008 menjadi 33,5 juta ton pada 2019.
Berdasarkan estimasi dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2018 dan 2019, total produksi beras nasional (Gabah Kering Giling [GKG]) pada tahun 2019 adalah sebesar 54,6 juta ton, menurun dari 59,2 juta ton pada tahun 2018. Di masa yang akan datang, penurunan tersebut dapat semakin diperparah baik oleh ketidakpastian perubahan iklim, maupun oleh perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi industri, atau penggunaan lainnya. Rantai pasok domestik di Indonesia kemudian menjadi penting untuk mendapatkan pasok beras yang stabil, terjangkau, dan mudah diakses.
Akan tetapi, sistem distribusi beras domestik yang tidak efisien dianggap menjadi salah satu penyebab utama tingginya harga beras konsumen di Indonesia. Beras melewati empat hingga enam pihak dan hal itu mengakumulasi biaya transaksi di setiap fase proses distribusi sebelum akhirnya mencapai konsumen.
