Oleh : Asrul Ashar Alimuddin, SE (Statistisi Pertama BPS Kota Kendari)
Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi sosial demografi wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja transportasi di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi melayani kebutuhan masyarakat. Di perkotaan, kecenderungan yang terjadi adalah meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi karena tingkat kelahiran maupun urbanisasi. Tingkat urbanisasi berimplikasi pada semakin padatnya penduduk yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi daya saing dari transportasi wilayah. Dampak dari kegagalan sistem transportasi antara lain pembangunan jalan yang menyingkirkan masyarakat akibat pembebasan lahan, perambahan ruang -ruang jalan oleh pedagang kaki lima, penggunaan ruang jalan untuk parkir secara ilegal, dan makin terpinggirkannya angkutan angkutan tradisional seperti becak dan semacamnya yang berpotensi mencip takan kemiskinan kota. Kemiskinan telah menjerat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akibat dari sistem transportasi yang tidak mampu melindungi mereka, Sistem transportasi merupakan elemen dasar infrastruktur yang berpengaruh pada pola pengembangan perkotaan. Pengembangan transportasi dan tata guna lahan memainkan peranan penting dalam kebijakan dan program pemerintah. Pengembangan infrastruktur dalam sektor transportasi pada akhirnya menimbulkan biaya tinggi.
Keterlibatan masyarakat dalam pembenahan atau restrukturisasi sektor transportasi menjadi hal yang mendesak.
Kerumitan dalam transportasi publik bukan hanya menjadi masalah pemerintah, operator saja, melainkan juga masyarakat. Fenomena yang muncul akhir-akhir ini mengedepankan wajah transportasi publik yang kurang memberikan kenyamanan, keamanan dan keterjangkauan dan masih mengesankan biaya sosial dan ekonomi tinggi. Hal ini berakibat pada peminggiran masyarakat secara tidak langsung untuk melakukan mobilitasnya. Manfaat terbesar bagi pengendara dan bukan pengendara dari peningkatan perbaikan transportasi publik akan sangat membantu mengurangi kemacetan jalan, polusi udara, serta konsumsi minyak dan energi. Kota merupakan sebuah ciptaan yang bertujuan untuk memaksimalkan pertukaran (barang-barang, jasa, hubungan persahabatan, pengetahuan dan gagasan), serta meminimalisasi perjalanan. Peran transportasi adalah untuk memaksimalkan kegiatan pertukaran. Kajian tentang transportasi bisa dilakukan dari berbagai perspektif, ya itu dari lingkup pelayanan spasialnya yang menjadi dasar bagi birokrasi dalam membagi kewenangan pengaturan penyelenggaraan transportasi. Transportasi dipilah menjadi transportasi privat dan publik. Transportasi publik dapat diartikan sebagai angkutan umum, baik orang maupun barang, dan pergerakan dilakukan dengan moda tertentu dengan cara membayar.
Fenomena transportasi publik terkait dengan logika modernisasi dan kapitalisme. Fenomena mencuatnya persoalan transportasi publik di kota-kota besar di Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan secara teknis saja. Pergeseran pola perilaku masyarakat dengan adanya angkutan massal, berupa bus way, kereta api misalnya dapat dimaknai sebagai suatu perubahan yang cukup berarti dalam pemilihan moda transportasi oleh masyarakat. Bagi pengguna jasa transportasi dengan adanya angkutan massal berarti ada perubahan itu menyangkut pola mobilitas penduduk, pola perilaku bertransportasi. Bagi pemerintah penyelenggaraan transportasi publik berarti adanya pemerintah membuat kebijakan untuk pengadaan transpor itu mulai dari yang bersifat teknis, sosiologis hingga politis, seperti pengadaan lahan, penataan ruang, modal, dan sebagainya. Ini berlanjut pada interaksi pemerintah dengan kekuatan kapital. Untuk membangun sistem transportasi publik berkelanjutan perlu adanya revitalisasi dalam semua aspek yang berkaitan dengan transportasi publik.
Pemerintah berperan penting dalam membuat perencanaan dan implementasi kebijakan transportasi publik. Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seluruh negara di dunia mengalami masa kesulitan, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) menyatakan wabah virus tersebut menjadi pandemi telah menyebar secara global, begitu cepat dari waktu ke waktu. Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan pergerakan moda transportasi karena dibatasi adanya kebijakan pemerintah.
Menurut data BPS tahun 2020 transportasi di Indonesia dimasa pandemi yaitu Total keberangkatan penumpang pesawat dibandara utama domestik, keberangkatan penumpang pesawat dibandara utama internasional, keberangkatan penumpang pelayaran dalam negeri di Pelabuhan utama dan penumpang kereta api pada bulan januari 2020 sebesar 106.530.897 orang turun sebesar 10.226.410 orang dibandingkan dengan bulan desember 2019. Pada bulan februari 2020 sebesar 100.211.401 orang turun 6.319.496 orang dibandingkan bulan januari 2020. Pada bulan maret sebesar 72.618.857 orang turun 27.529.544 orang dibandingkan bulan februari 2020. Pada bulan April sebesar 18.039.475 turun sebesar 54.642.382 dibandingkan bulan maret 2020. Jika dibandingkan penumpang bulan April 2020 dengan desember 2019 total penurunan mencapai 85%.
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan total keberangkatan penumpang pesawat dibandara utama domestik, keberangkatan penumpang pesawat dibandara utama internasional, keberangkatan penumpang pelayaran dalam negeri di Pelabuhan utama dan penumpang kereta api mengalami pelemahan selama masa pandemi covid-19 hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah terkait dengan PSBB. Total barang yang dimuat melalui bandara utama nasional, bandara utama internasional, Pelabuhan utama dalam negeri dan transportasi kereta api pada bulan januari 2020 sebesar 2.084.000 ton turun sebesar 789.915 ton dibandingkan dengan bulan desember 2019. Pada bulan februari 2020 sebesar 2.562.122 ton naik 478.122 ton dibandingkan bulan januari 2020. Pada bulan maret sebesar 2.505.838 ton turun 56.274 ton dibandingkan bulan februari 2020. Pada bulan April sebesar 2.475.455 ton turun sebesar 30.393 ton dibandingkan bulan maret 2020. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan total barang yang dimuat melalui bandara utama nasional, bandara utama internasional, Pelabuhan utama dalam negeri dan transportasi kereta api mengalami pelemahan selama masa pandemi covid-19.
Dalam keadaan seperti ini, Pemerintah harus cepat tanggap menyelesaikan permasalahan yang dibilang berat , bukan hanya pemerintah saja, namun masyarakat juga memiliki pengaruh besar dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Masyarakat memiliki kewajiban dan harus lebih sadar mematuhi kebijakan dari pemerintah dalam penanganan COVID-19. Untuk itu, pemerintah dan semua lapisan masyarakat harus bekerja sama melawan virus tersebut. Guna mencegah dan mengurangi penyebaran virus agar permasalahan cepat tertuntaskan. Aksesibilitas diupayakan dengan perencanaaan jaringan transportasi dan keragaman alat angkutan dengan tingkat integrasi yang tinggi antara satu sama lain. Kesetaraan diupayakan melalui penyelenggaraan transportasi yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, menjunjung tinggi persaingan bisnis yang sehat, dan pembagian penggunaan ruang dan pemanfaatan infrastruktur secara adil serta transparansi dalam setiap pengambilan kebijakan. Pengurangan dampak negatif diupayakan melalui penggunaan energi ramah lingkungan, alat angkut yang paling sedikit menimbulkan polusi dan perencanaan yang memprioritaskan keselamatan.
Memperhatikan kondisi makro yang ada terutama pengaruh iklim globalisasi menempatkan persoalan transportasi menjadi layanan kebutuhan atau aksesibilitas yang harus disediakan oleh Negara. Aksesibilitas transportasi menjadi penting seiring dengan meningkatnya peradaban umat manusia.
