SULTRALINE.ID, KENDARI – Aliansi Mahasiswa Konsel (AMK) meminta Bupati Konawe Selatan untuk bertanggung jawab atas defisitnya utang di Kabupaten Konawe Selatan membuat para hak-hak masyarakat terabaikan khususnya para ASN dan aparat-aparat desa.
Menurut salah satu ASN yang tidak ingin disebut namannya, bahwa iya pernah menghadap mempertanyakan gaji mereka terkait sertifikasi guru yang tdak terbayarkan, tunjangan daerah terpencil triwulan 4 bulan Oktober, November dan Desember dengan alasan dipakai untuk hari pangan sedunia (HPS) tahun 2019 yang lalu.
Membuat Ketua AMK Hendra Yus Khalid angkat bicara. Iya mengatakan, bahwa tidak dibayarkan gaji para ASN ini sangat mengotori sistem pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan dan atas kejadian tersebut sangat disayangkan.
“Tentu menjadi PR (pekerjaan rumah) besar khusus Bupati Konsel untuk memperhatikan perangkat-perangkat yang ada dipemerintahannya untuk mengambil langkah agar perangkat-perangkat dipemerintahannya jangan seeenaknya mengambil yang bukan haknya,” ungkap hendra disalah satu Warkop kota kendari. Sabtu, 22 Agustus 2020.
Lebih lanjut, ia mengatakan dengan keterangan yang disampaikan bahwa gaji ASN itu dipakai untuk perayaan hari pangan seduni (HPS) pada tahun 2019 itu sangat melukai hati ASN itu sendiri dan sangat membingungkan.
“Kenapa tidak perayaan hari pangan sedunia (HPS) tahun 2019 yang menjadi tuan rumah yaitu di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kendari dan Konsel sudah ada anggarannya, tapi kenapa disangkutpautkan dengan gaji mereka dengan alasan dipake saat perayaan
HPS. Terus anggaran dalam perayan itu Dikemanakan?,” beber Hendra dengan nada kesal dan curiga itu
Ia menambahkan, tentu ini menjadi PR besar kepada Bupati Konsel untuk cepat bertindak dan memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel yang merupakan jendral ASN di Konsel untuk segera memperjelas mengapa parah gaji ASN yang ada di Konsel tidak dibayarkan.
Belum lagi, kata ia, aparat-aparat desa yang belum dibayarkan gaji mereka.
Hendra menegaskan, bahwa memang ini menjadi tugas dari dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) Konawe selatan, tapi tidak terlepas dari tanggung jawab kepala daerah dalam hal ini Bupati Konawe Selatan, untuk mempertanyakan kepada dinas DPMD Konsel yang juga membayar gaji aparat desa.
“Tentu dengan tidak dibayarkannya gaji aparat-aparat desa di Konsel ada dugaan kami bahwa Bupati Konawe Selatan, para kepala Desa dan kepala dinas DPMD Konsel selatan bermain mata. Olehnya itu kami meminta kepada bupati Konawe selatan untuk segera bertanggung jawab, dan segera memeriksa sekda dan DPMD Konsel jika tidak kami akan konsolidasi ke semua lembaga-lembaga yang ada di Konsel untuk melakukan aksi besar-besaran dikantor bupati Konsel dan di DPMD,” tegas Hendra yang juga kader himpunan mahasiswa islam cabang kendari itu.
Hingga berita ini ditayangkan awak media masih mencoba mengkonfirmasi kepihak yang dimaksud.
Laporan : TIM
