SULTRALINE.ID, KENDARI – Setelah beberapa kali diisi oleh pejabat sementara, akhirnya kursi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tenggara dijabat oleh Hj. Nur Endang Abbas. Penunjukan Nur Endang Abbas sebagai Sekda tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor : 117/TPA Tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bedasarkan Surat Keputusan Presiden Joko Widodo, selanjutnya Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal Otomomi Daerah Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Drs. Akmal Malik, M.Si, telah mengirimkan surat yang tujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH.
Surat tersebut bernomor : 800/3764/OTDA tanggal 21 Juli 2020, yang memerintahkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi untuk segera melantik Hj Nur Endang Abbas sebagai Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara yang definitif. Yang kemudian, pada Senin 3 Agustus 2020 secara resmi dilantik oleh Gubernur Sultra Ali Mazi. Atas itu menjadikan Kepala BKPSDM itu sebagai Srikandi pertama dipucuk Sekdaprov.
Namun yang perbincangan halayak publik, pasca pelantikan. Pasalnya sejumlah warga menilai Gubernur Sultra tidak menepati janji politiknya ketika masih masa kampanye Pemilihan Gubernur 2018 kemarin.
Melihat kondisi membuat salah satu tokoh pendidikan Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr. Azhari Membuat postingan di media sosial (Facebook) pribadinya yang sangat menarik untuk dibaca. Adapun tulisan Rektor USN Kolaka ini sebagai berikut:
JOB SEKPROV UNTUK SRIKANDI SULTRA
Azhari: Antara karier Profesional dan Tarikan Politik Praktis
Sy cukup sering membaca berita tentang proses rekrutmen Sekprov Sultra kali ini. Mungkin karena ini erah medsos hingga berita begitu muda diakses demikian juga setiap orang berhak berpendapat dan mempublikasikannya via medsos seperti saya saat ini.
Sebagai orang yg sekolah dibidang pemerintahan dan menekuni kajian politik birokrasi, pro kontra seperti ini adalah lumrah. Lumrah dalam kajian umum studi kebijakan publik. Sayangnya diskusi seperti ini lumrah di daerah yg secara ekonomi miskin PAD. Apakah Sultra miskin PAD? Ya iyah. Satu lagi ini lumrah bagi daerah yg warganya susah mendapatkan lapangan kerja disektor privat dan orang kemudian sibuk berbondong bondong mendiskusikan apa saja yg terkait dengan pemerintahannya. Ciri diskusinya bukan diskusi profesional tentang kebijakan publik yg dipilih, dan dijalankan oleh pejabat publik tetapi diskusi tentang personality person pejabat publik itu sendiri. He he he. Satu lagi ini ciri maraknya politik komunal. Politik komunal yg mencirikan kuatnya tarikan kepentingan dan keterkaitan pribadi orang terhadap orang lain yg menjabat. Itulah yg dianalisis Gertz sebagai kesatuan karena darah, suku, agama dan almamater. Gertz cendekiawan erah masa lalu itu memotret perilaku masyarakat Indonesia khususnya Jawa dimasa lalu. Saat ini rupanya masi relevan, karena kita belum mencapai titik kesejahteraan berbangsa.
Dulu dosen saya bilang, ekonomi disuatu daerah itu dibagi dua besar saja membacanya, satu ekonomi sektor publik yaitu ekonomi yg digerakan oleh anggaran pemerintah. Kedua ekonomi privat yaitu ekonomi yg digerakan dari aktivitas masyarakat itu sendiri. Lalu sebagai akademisi atau pembelajar dibidang kebijakan publik kita sudah bisa memahami, daerah dengan minus ekonomi privat pasti akan berkorelasi dengan tingginya tingkat perhatian publik terhadap personal leader didaerah. Entengnya, diskusi politik tentang orang yg menjabat sangat intens. Kenapa karena banyak yg berharap dari remah bisnis yg dijalankan oleh public sector. Ya tadi karena sektor wirausaha masyarakat tdk berjalan dengan baik. Kenapa tdk berjalan karena proses kebijakan publik yang tertutup.
Saat ada orang mengkritisi kebijakan pemerintah, yg pertama dilihat dia siapa, org mana, dia orangnya siapa. Maka org org yg tadinya semangat utk memberi masukan dianggap musuh karena apa? Karena tirani kepentingan atas akal sehat.
Sampai kapan kita begini terus???, sampai kapan kita terbuai dengan situasi yang terbelakang ini. Sampai kapan akal sehat dan kecerdasan harus tunduk atas tekanan akal cerdik nan berduit. Duitnya juga tidak jauh jauh sumbernya selain dari kecerdikan mengeruk apbd, dan SDA.
Kembali ke seleksi Sekrov. Apa yg salah dengan ibu Endang, dia birokrat karier profesional yg rekam jejaknya jelas. Berproses dengan mekanisme seleksi yg jelas. Jangankan dia yg juga adalah salah satu putri terbaik Sultra, orng luar Sultra atau bahkan org luar negeri pun kalau dia yg dipandang kapabel utk mengurus birokrasi Sekprov Sultra kenapa tidak? Dia dipercaya oleh para selektor berpuncak pada Presiden, bukan dipilih. Karena jabatan itu jabatan karier bukan pilihan. Persoalan dalam penentuan pilihan kepercayaan tersebut ada unsur subyektif para pemberi kepercayaan itu hal lain. Karena mekanisme yg disepakati begitu ya begitu. Yang “pilih” dia utk dipercaya, juga orang pilihan bukan asal asalan. Ini sudah janji politik, makanya kalau menerima janji harus jeli. Menjanjikan bulan dan matahari kuberikan padamu juga bisa kukatakan kalau itu untuk mendapatkan cintamu, salahnya yg punya cinta buta, kenapa menerima gombalan tanpa berpikir logis. Semoga kedepan kita bersepakat memilih karena org yg kita pilih kapabel dan menjaga marwa moral kepemimpinan bukan karena janji utk bagi bagi. Pejanji sudah berusaha maksimal tapi memang bukan seperti job lain yg penentu akhirnya adalah dia. Ini penentu akhirnya diatas dia. Dia yg juga bisa menghukum dia yg berjanji sekalipun. Mari kita edukasi masyarakat kita tentang janji karena ini mendekati musim bertaburannya lagi janji janji.
Saya sebagai orang Indonesia kelahiran Sultra dan bersuku bangsa salah satu suku di Sultra, akan welcome dgn sukacita bila Gubernur, bupati, walikota, hadir dari luar Sultra, dengan catatan dia punya road map yg jelas bagaimana membuat Sultra, bangkit sejahtera dalam batas waktu 5 tahun menjabat, tentunya latar belakang pengalaman kariernya harus menjadi catatan jelas sehingga dia bisa menjanjikan road map kesejateraan itu. Ukurannya harus jelas tahun pertahun kalau tidak mampu tidak perlu didemo sadar diri saja minggir berikan kepada yang mampu. Tapi itu tamparan bagi kita kita yg lahir, sekolah, beranak dan makan tidur, tinggal matinya saja yg belum jelas, di bumi Sultra ini, atau dibumi lain. Kita permisiv mengalah massal dgn pembodohan uang dan kapital yg dikuras atau hendak diproyeksikan untuk dikuras dibumi yg ditakdirkan kita terlahir dan dibesarkan. Kita tumpulkan obyektifitas akal sehat kita karena takut tidak akan mendapatkan apa apa. Sementara kita mayoritas berkeyakinan bahwa rezki dan ajal urusan yang diatas. Tapi itu hanya ucap karena laku kita berlari bersebrangan dengan ucap kita.
Ciri daerah yg susah berkembang primordial tinggi, logika akal sehat dikesampingkan, kemampuan SDM dijadikan ukuran terakhir, bahkan yg dijadikan ukuran adalah kemampuan mengorganisir, akal primordial dan uang serta kuasa untuk membungkam logika akal sehat yg terstruktur. Sultra yg kaya SDA akan begini begini saja dari periode keperiode. Pembangunan yg ditonjolkan tdk menyentuh akar persoalan utama. Mengapa rakyat meninggalkan profesi kelautan, profesi pertanian, peternakan. Terkaget kaget saat dengar cerita tentang tambang. Mimpi milyar milyar dari hasil menjual tanah tumpa darah. Sekarang hasilnya mana? Hampir semua yg dibangun sebagai monument keberhasilan itu hasil anggaran APBD. Lalu cek APBD berapa porsi ABPD dari sektor PAD? Bukankah kah itu bukti kedangkalan dalam memandang pembangunan kesejateraan. Sejahtera itu bukan bagunan mentereng yg biaya perwatannya saja masi harus menguras APBD lagi. APBD itu uang rakyat bukan sejenis uang perusahaan apalagi uang pribadi. Itu harus maksimal dipakai untuk mensejahterakan rakyat bukan utk mengkalkulasi pembagian hasil utk pribadi.
Sejahtera itu, rakyat kenyang tabungannya berisi karena hasil laut, empang, kebun, dan peliharaan ternaknya bisa terjual maksimal dengan mudah dan layak, anak anaknya sekolah tanpa takut tak bisa bayar spp. Ini petani, peternak, nelayan dipesisir. Sayur, buah, ikan, telur ayam dan sapinya tidak bisa dijual layak karena jalan dan jembatan didesa, antar desa dan atar kabupaten hancur dibiarkan sebagai bukan prioritas oleh para pejabat hebat yg mungkin saja terlahir dari proses akal bulus.
Selamat bu Endang, anda top manajerial birokrasi bukan politik. Anda hanya peramu dibelakang layar bukan penentu, sebaik apapun ramuan resep yg kamu sajikan kalau penentunya tidak peduli tetap kemauan pejabat politik yg harus dijalankan olehmu. Karena demikian itulah yg biasa terjadi dalam birokrasi publik didaerah minus. Penunjukan pejabat bukan karena jenjang karier, kemampuan akademis, membuat ramuan strategis yg baik. Tapi siapa dia, darimana, orangnya siapa. Apa untungnya kita kalau dia. Akhirnya birokrat karier yg hebat frustasi dan berlaku masa bodoh yg penting aman. Kita pun menyaksikan akrobat kebijakan para pembual miskin moral kepemimpinan, tapi kaya fulus yg entah kalau diadakan pembuktian terbalik atas asal usul fulusnya sepertinya rutan rutan tak akan cukup untuk menampung mereka.
Ibu Endang adalah pilihan kepercayaan Tim Penilai Akhir seleksi jabatan struktural birokrasi teringgi di negara ini. Buktikan anda memang layak dipercaya oleh mereka sebagai jenderal para birokrat tertinggi di bumi Sultra. Berikan perlindungan yg profesional bagi para pasukannmu, saya tau itu berat, tapi bukankah itu harga atas kepercayaan yang disematkan kepadamu.
Tks. Sukses selalu.
Itulah tulisan singkat dari Rektor USN Kolaka Dr Azhari, semoga bisa bermanfaat persoalan Sekdaprov Sultra.
