SULTRALINE.ID, KENDARI – Pengumuman hasil Verifikasi berkas terkait calon Tenaga Kerja Lokal (TKL) yang akan bekerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe dinilai sangat memprihatinkan untuk wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara (Sultra)
Hal itu diungkapkan Koordinator Pergerakan Pemuda Sulawesi Tenggara (P2S) Wawan Soneangkano.
Menurutnya, dengan pengumuman hasil verifikasi berkas penerimaan karyawan PT VDNI dan OSS merupakan sarat akan kepentingan.
“Bayangkan saja dari ribuan penerimaan karyawan TKL di dua Perusahaan Tambang di Morosi tidak satupun yang lulus dari zona 5 dalam artian Sultra kepulauan meliputi Kabupaten Wakatobi, Buton, Baubau, Buton Selatan, Buton Tengah, Muna Barat dan Muna. Melainkan semua yang lolos Verifikasi berkas dari Daratan Sultra,” beber Wawan kepada awak media, Rabu (5/8/2020).
Hal Ini tentu sangat memicu akan adanya Konflik antara Daratan dan Kepulauan. Kata ia, bahwa Pemda konawe yang secara langsung di pimpin oleh Bupati Kery Saiful Konggoasa yang semestinya bisa menaungi seluruh kepentingan masyarakat Sultra dalam hal penerimaan karyawan PT VDNI Dan OSS Sesuai hasil MOU dengan 2 perusahaan tersebut, namun ternyata menjadi pahit bagi pencari kerja bagi warga Sultra Zona 5.
“Dan Fakta yang ada bahwa Pemda konawe yang langsung dipimpin oleh Kery Saiful Konggoasa ternyata lebih besar kepentingannya dari pada LAT (Lembaga Adat Tolaki),” cetusnya.
Ia menegaskan, Kery dalam hal ini pimpinan Pemda konawe telah memperlihatkan kapasitasnya sebagai Bupati bahwa ia tidak bisa merepresentasikan kepentingan warga Sultra, dalam hal ini TKL Sultra Kepulauan Zina 5.
“Sebab ia hanya bermain pada kepentingan pribadi, dengan melihat asli kebaradaan TKL. Dan saya katakan bahwa beliau sangat tidak layak menjadi 01 di Sultra 2024 nanti,” geramnya.
“Yang lebih tidak masuk akalnya, bahwa TKL yang sudah memasukan berkas dengan persyaratan administrasi yang lengkap juga tidak lolos. Bayangkan, berkasnya saja tidak ada yang lolos. Ini sangat sangat lucu, dan pemda konawe telah berkomedi di atas penderitaan Rakyat Sultra Kepulauan,” lanjutnya.
Wawan menambahkan, tentu kejadian inipun akan menjadi catatan bagi masyarakat di wilayah Sultra Kepulauan terhadap Pemda Konawe yang sama sekali tidak mampu menjadi pepresentasi masyarakat Sultra.
“Dan saya fikir, ini juga merupakan sebuah tamparan besar buat Bapak Gubernur Sultra sebagai 01 Sulta yang notabenenya beliau asli dari Kepulauan Buton. Oleh karenanya semua masyarakat sultra dari Zona 5 sepatutnya mensaksi dan menolak hasil verifikasi berkas penerimaan karyawan di PT. VDNI dan OSS agar segera di tinjau kembali pengumuman hasil verifikasi berkas itu. Sebab pengumuman hasil berkas itu sangat tidak murni dan keras ada permainan Panitia dalam hal ini Pemda Konawe,” tandasnya.
Hingga berita ini ditayangkan awak media masih mencoba mengkonfirmasi kepihak yang dimaksud.
Laporan : TIM
