Oleh : Anselmus AR Masiku (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kendari)
Mungkin belum banyak pekerja yang mengetahui tentang Bidang Pembinaan Pengawasan dan kesehatan Kerja pada dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara. Tetapi bagi pengusaha Bidang ini sudah cukup banyak diketahui.
Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bidang ini diatur dalam pasal 173 sampai pasal 182. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyidikan.
Kemudian dalam Peraturan turunan Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Tenaga Kerja, kemudian tentang tugas dan tanggung jawab Pengawasan juga diatur dalam Permenaker Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Ketenagakerjaan.
Dalam pasal 3 permenaker nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Ketenagakerjaan mengatur tentang fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu Penegakan Hukum ketenagakerjaan, memberikan nasihat tentang teknis ketenagakerjaan kepada Pekerja dan pengusaha, dan mengumpulkan bahan ketenagakerjaan dalam arti seluas-luasnya.
Dalam praktek apakah tugas dari bidang Pembinaan Pengawasan dan kesehatan Kerja berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat.
Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang sudah banyak menangani masalah hukum pekerja mencoba mengkomparasi tugas dari bidang pengawasan ketenaga kerjaan dengan pengaduan yang diterima LBH Kendari.
Saat LBH Kendari menerima pengaduan dan terjadi Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dan Pengusaha maka masalah perselisihan yang timbul yaitu;
1. Adanya upah yang tidak dibayar sesuai dengan Upah Minimum tahun berjalan.
2. Tidak adanya perjanjian kerja tertulis antara Pekerja dan Pengusaha
3. Tidak adanya peraturan Perusahaan dan kalaupun ada peraturan perusahaan tidak didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja setempat.
4. Adanya perusahaan outsourcing yang tidak daftar tetapi dapat menyalurkan tenaga kerja outsourcing.
5. Adanya jenis pekerjaan yang tidak masuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu tetapi diberlakukan Perjanjian kerja waktu tertentu.
6. Tidak adanya jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan perusahaan.
7. Lemahnya posisi tenaga kerja harian lepas dan tenaga kerja borongan khusus pada perusahaan perikanan.
8. Cuti hamil, cuti haid yang tidak diberlakukan secara maksimal oleh Perusahaan.
9. Upah lembur yang tidak bayar sesuai dengan hitungan lembur bahkan upah lembur tidak dibayarkan.
10. Lemahnya kesadaran pekerja untuk membentuk serikat.
11. Dan banyak hal lain lagi.
Dari 11 item diatas yang paling sering terasa oleh Pekerja adalah pembayaran upah yang tidak sesuai dengan Upah minimum yang diatur oleh Peraturan Gubernur.
Pembayaran yang tidak sesuai upah banyak terjadi di perusahaan di Kota Kendari, dimana posisi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan berkantor.
Namun dalam catatan LBH Kendari terhadap pembayaran upah dibawah upah minimum , tidak pernah ada satupun kasus di Sulawesi Tenggara yang diproses oleh bidang pengawasan.
Pembayaran upah dibawah upah minimum dalam UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat 185 ayat 1 mengatur pengusaha dapat dipidana minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun dan/atau denda minimal Rp. 100.000.000,- maksimal Rp. 400.000.000,-. Terhadap pasal 185 ayat 1 belum ada satu kasus pun yang diproses oleh bidang pengawasan, padahal sangat jelas dalam ayat 2 menyatakan bahwa tindakan ini merupakan kejahatan.
Dari fakta tersebut sudah sangat jelas kalau bidang pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menjalankan fungsinya tentang penegakan hukum ketenagakerjaan.
Fakta ini untuk satu pasal 185 ayat 1. Kejahatan terhadap pembayaran upah yang tidak sesuai upah minimum telanjang didepan mata tetapi ternyata bidang pengawasan tutup mata.
Nah lalu apa kaitannya Bidang Pengawasan dengan kedatangan TKA China di Sulawesi Tenggara
Dari uraian tentang fungsi Bidang Pengawasan dimana fungsinya yaitu pertama Penegakan Hukum ketenagakerjaan, kedua memberikan nasihat tentang teknis ketenagakerjaan kepada Pekerja dan pengusaha, dan Ketiga mengumpulkan bahan ketenagakerjaan dalam arti seluas-luas. Dari tiga fungsi Bagian Pengawasan, dapatkah dijalankan oleh Bidang Pengawasan sedangkan hal yang paling TELANJANG didepan mata yaitu Pembayaran Upah dibawah Upah minimum sampai saat ini tidak satu kasuspun yang diungkap. Padahal membayar upah dibawah upah minimum adalah KEJAHATAN, bukan pelanggaran.
Penolakan terhadap kedatangan TKA China di Sulawesi Tenggara tetap dilakukan beberapa kelompok masyarakat terutama mahasiswa. Namun terlepas dari penolakan tersebut, walaupun ditolak TKA tetap saja masuk.
Masuknya TKA Cina di Sulawesi Tenggara didasarkan pada Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Dari sisi regulasi secara umum Pepres ini memberikan syarat yang cukup ketat dalam hal penempatan TKA di suatu Perusahaan. Walaupun aturannya cukup ketat, namun aturan tersebut harus diawasi pelaksanaannya.
Dalam Pepres nomor 20 tahun 2018 Pengawasan terhadap TKA diatur pada pasal 33 ayat 1 Pengawasan ketenagakerjaan untuk TKA dilakukan dinas tenaga kerja Provinsi. Tugas ini tentunya harus dilakukan, namun melihat kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara yang banyak tindak pidana ataupun pelanggaran, namun sampai saat ini belum ada satupun data dan informasi yang diketahui PUBLIK jika bidang pengawasan ketenagakerjaan melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan.
Dengan fakta seperti itu kondisi ketenagakerjaan lokal saja masih carut marut kemudian dibebankan untuk mengawasi TKA, kira-kira Pengawasan Dinas tenaga kerja provinsi Sulawesi tenggara bias bekerja professional dan transparan. Atau Seperti apa kinerja mereka?????
Dalam kondisi ini peran serta masyarakat khususnya Serikat Pekerja untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara agar pekerja dapat meningkat kesejahteraannya.
