SULTRALINE.ID, MUNA – Pelaksana tugas (Plt) ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Raha, Suar Santo, menyatakan mosi ketidak percayaan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pernyataaan itu keluar, mengingat belum lama diterapkannya New Normal, Sultra kembali menjadi buah bibir dari berbagai golongan terutama para penggiat media, aktivis. Pasalnya, seusai menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk bidang ketenagakerjaan di Aula Merah Putih, rumah jabatan Gubernur Sultra, Jumat (12/6).
yang dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah, tokoh agama, rektor berbagai universitas, serta beberapa ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ada di Sultra.
Langsung menyetujui atas rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina di kawasan industri Kecamatan Morosi kabupaten Konawe.
“Ini sangat berbanding terbalik dengan pernyataan Ketua DPRD provinsi sulawesi tenggara bahwa ia akan pimpin demo jika 500 TKA ini masuk diwilayah Sulawesi Tenggara, terlebih pernyataaan di media bahwa Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh mengatakan akan pimpin demo jika 500 TKA di Sultra,” katanya, Rabu (17/6/2020).
Beserta pernyataan Gubernur, wakil ketua DPRD dan Forum komunikasi pimpinan daerah sulawesi tenggara (Forkopimda) akan menyurati presiden jokowi guna membatalkan kebijakan tersebut, (sumber detikcom).
“Namun pada fakta hari ini 500 TKA tersebut telah diberikan izin untuk masuk diwilayah Sultra, sekarang para tenaga kerja asing ini sudah diberikan izin dan disetujui untuk bekerja di perusahaan yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry,” ucap Suar Santo.
Lanjut santo, Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara ternyata sedang membuat Prank dan membohongi seluruh masyarakat atas penyataanya diawak media yang lalu.
“Sehingga saya menduga Gubernur provinsi sultra telah masuk angin untuk memuluskan masuknya TKA ini karena sebelumnya merekalah yang gentor gentorkan atas penolakan TKA ini tetapi faktanya mereka mengizinkan untuk masuk bekerja,” bebernya.
Mantan sekertaris Hipma kulbar ini juga menjelaskan bahwa pemerintah terkesan tidak mengahrgai pengetahuan para tenaga kerja lokal kita.
“Apalagi tenaga lokal kita sudah lama bekerja diperusahaan tersebut masa belum ada yang menguasai teknlogi,” dengan nada bertanya.
“Pemerintah sangat terkesan tidak mengahargai pengetahuan para tenaga kerja lokal kita,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menekankan, maka bukan hal yang tidak mungkin sekian lamanya perusaahan tersebut beroperasi dan para TKA ini selalu memberikan pendidikan untuk pekerja lokal, belum ada juga yang menguasai teknologi.
Apalagi tenaga lokal kita sudah lama bekerja diperusahaan tersebut masa belum ada yang menguasai teknologi?
“Seharusnya tiap tahunnya TKA ini makin dikurangi, karena kewajiban TKA adalah mengajari secara teknis para pekerja lokal kita, tentu akan semakin banyak pekerja lokal yang menguasai teknis di bidang bidang tertentu,” cetusnya.
Sambungnya, tetapi sampai hari ini belum ada keberhasilan para TKA ini dalam mengajari para pekerja lokal kita. yang ada hanya para TKA yang selalu berdatangan dengan alasan klasik sebagai pekerja teknis.
“Disisi lain sulawesi tenggara tidak selamanya akan terus menerus mendatangkan TKA sedangkan Banyak pribumi yang sedang menantikan lapangan pekerjaan dinegerinya sendiri,” ujarnya.
“Saya harap pemerintah lebih selektif dan memperdeyakan pekerja lokal yakni masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutup Santo.
Laporan : TIM
