SULTRALINE.ID, KENDARI – Terkait kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang siap dipekerjakan smelter milik PT. OSS dan PT. VDNI, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menuai Pro-kontra. Pasalnya, Sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tadinya pernah bersepakat menolak kedatangan TKA Asal China itu, kini berbalik mendukung.
Kritik dari berbagai organisasi baik kemahasiswaan maupun NGO sampai saat ini masih mewarnai isu kedatangan 500 orang TKA asal China tersebut, salah satunya datang dari Bram Barakatino selaku mantan ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Kendari.
Bram menerangkan bahwa seharusnya pemerintah provinsi Sultra tidak terburu buru memutuskan dukunganya terkait hal itu. Ia menilai bahwa Pemda tidak tepat jika melihat persoalan ini hanya dari aspek ekonomi semata. Menurutnya, ini momen yang sangat tepat bagi Pemprov untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan smelter tersebut, misalnya meninjau tingkat pengelolaan lingkungan sekitar industri dan memastikan CSR industri tersebut tersalurkan dengan baik dan benar.
“Saya pikir kalau kita bicara investasi, itu amat positif. Sebagai masyarakat tentu kita patut mendukung hal-hal seperti itu. Namun ada hal yang lebih penting juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah terkait investasi, misalkan pengelolaan lingkungan dampak industri, CSR, keberimbangan rekruitmen tenaga kerja lokal dan yang paling utama itu kewajiban-kewajiban industri terhadap masyarakat sekitar yang aktifitas ekonominya terdampak,” ungkapnya, disalah satu tempat di Kota Kendari, Selasa (16/6/2020).
Aktivis lingkungan hidup ini juga menambahkan bahwa mindset pemerintah juga tidak baik terlalu transaksional. Bram mengingatkan bahwa PR (pekerjaan rumah) Pemprov Sultra masih sangat banyak terkait Industri pertambangan.
“Saya anggap Pemprov selama ini tidak belajar dengan baik dari semua persoaalan pertambangan khususnya terkait ketersediaan tenaga kerja soft skill. Sejak 2008 sampai 2020 ini, kita hanya berkutat pada kendala ESDM pekerja kita yang tidak memadai yang menjadi sebab membludaknya TKA sampai saat ini.
Andai perhatian Pemda bisa lebih serius lagi, saya rasa jumlah smelter serta jenis industri pertamabangan lainya di sultra ini sudah cukup untuk menunjang pembangunan pendidikan yang khusus mencetak sarjana – sarjana pertambangan yang siap kerja” bebernya.
Bram berharap, sebelum tanggal 23 nanti, dirinya bersama irganisasi lainya yang sepaham, bisa difasilitasi DPRD Provinsi Sultra untuk membahas persoalan ini lebih jauh lagi. Disisi lain, Koordinator AMPH-Sultra itu juga tak lupa terus mengajak seluruh element masyarakat khususnya mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak warga bumi anoa agar tidak disepelehkan investor maupun kelompok tertentu demi keuntungan pribadi.
“Tentunya saya tak akan pernah berhenti menghimbau masyarakat Sultra khususnya rekan mahasiswa tetap kritis dan solutif menyikapi persoalan industri pertambangan dan TKA ini. Kami juga dalam waktu dekat akan melayangkan surat ke DPRD Provinsi Sultra terkait permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh Forkompimda guna mengevaluasi alasan dukungan mereka serta ikut memberi masukan sebagai tambahan pemikiran nantinya,” cetusnya.
“Namun jika Pemda enggan atau mengabaikan permintaan kami, bisa saja kami akan turun kejalan atau sejenisnya,” tegasnya.
Untuk diketahui, Jumat (12/6/2020) Gubernur dan Forkopimda Sultra akhirnya menyetujui masuknya 500 TKA China.
Laporan : TIM
