Jum. Feb 28th, 2020

Wali Kota Kendari dan Sejumlah Kepala Daerah Ikuti Rakor Percepatan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

1 min read
whatsapp-image-2020-02-12-at-20-23-20

SULTRALINE.ID, KENDARI – Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, mengikuti rapat koordinasi Pusat dan Daerah tentang percepatan penetapan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk mendukung Online Single Submission (RDTR OSS), Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Rapat ini digelar untuk memproses percepatan pembuatan perda tata ruang di kabupaten/kota.

Sulkarnain Kadir Walikota Kendari saat di hubungi oleh Sultraline.id menyatakan bahwa Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang mengamanatkan bahwa Semua kabupaten kota setelah terbitnya undang-undang ini harus menyusun RTRW paling lambat 2 tahun setelah terbitnya undang-undang ini.

 

Ia juga menambahkan bahwa RDTR merupakan turunan dari RTRW. Yang bersifat rinci dan detail untuk menyempurnakan pengaturan ruang dalam RTRW yang masih bersifat umum.

 

Untuk diketahui Rencana tata ruang kabupaten/kota, memang sangat diperlukan dan harus ditetapkan dalam rangka keterbukaan informasi penanfaatan ruang dan investasi di daerah dan dapat berkolaborasi secara bersama dalam investasi pembangunan di daerah, Karna RTRW dan RDTR bukan penghambat investasi.
Dengan tema Tata ruang sebagai piranti kemudahan investasi dan penciptan lapangan kerja. Diperlukan dalam upaya memberikan kepastian hukum, kepastian investasi yang terbuka dan transparan. Untuk pelaku investasi dan usaha. Termasuk juga dalam penyederhanaan dan kemudahan perizinan. Dimana Tata ruang menjadi panduan investasi.

 

Penyempurnaan Inovasi dan teknologi yang digunakan dalam penggunaan OSS. Adalah penggunaan ruang yang ada dalam Rencana tata ruang di mana Rencana detail tata ruang (RDTR) merupakan salah satu sistem yg ada dalam OSS.

 

Sehingga diperlukan percepatan penyususan RDTR yang diharapkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota , Dprd kabupaten/kota. Dapat bersinergi untuk melakukan percepatan proses dan Penetapan perda RDTR OSS Ini sesuai time line di bulan Maret 2020.
Acara di hadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria Tata ruang dan pertanahan, yang diwakili oleh direktur jenderal penataan ruang. kementerian Lingkungan hidup, kementerian perekonomian dan deputi KPK. Bupati/Wali Kota. Instansi dinas PUPR DAB Bappeda Kabupaten/Kota perwakilan dari 70 Kabupaten/Kota.

 

 

Laporan : Fidel

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *