SULTRALINE.ID, KENDARI – Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akhir-akhir ini menjadi tranding topic diskusi publik para kaum intelektual muda, baik itu masyarakat Kabupaten Bombana itu sendiri maupun kalangan civitas akademik kampus khususnya para aktivis yang bergerak didunia pergerakan dan pemerhati dunia sosial. Daerah dibawah kekuasaan H. Tafdil tersebut bahkan disentil oleh salah satu pejabat KPK republik Indonesia, La Ode M. Syarif melalui akun twitter nya yang menyebut di daerah tersebut merupakan sarang kejahatan lingkungan dan kemanusiaan. Diantaranya banyaknya perusahaan tambang ‘Super’ bandel yang menyebabkan terjadinya banjir, kerusakan hutan, serta makin banyaknya begal didaerah tersebut yang menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya makin menurun sehingga dalam kepemimpinan H. Tafdil daerah bombana masih berstatus daerah tertinggal.
Kondisi sistem pemerintahan Bombana yang sedang carut-marut kini mendapat perhatian serius dari Muhammad Karunia Jafar selaku Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra atau kerab disapa MKD La Cossa Nostra Panatagama.
Ia menyebutkan bahwa Bupati Bombana hari ini sedang dilanda penyakit akal sehat.
“Apa yang mau dibanggakan dengan tatanan sistem pemerintahan Wonua Bombana? Daerah petro dollar kaya gitu kok masih berstatus daerah tertinggal ? Bupati nya ngapain aja??, ” Canda yang lebih di kenal DON 2, Selasa (25/6/2019).
Lebih lanjut, Presidium Persatuan Kampus Hebat (PKH) Sultra itu menyebut seharusnya banyaknya dosa pemerintahan H. Tafdil di periode pertamanya mesti memberikan wajah baru tatanan sistem pemerintahan Bombana yang lebih santun dan berintegritas, bukan malah menjadi carut-marut seperti saat ini.
“Hari ini masyarakat Bombana menjerit kesakitan, setelah penunjukan PLT Kadis Kominfo yang tidak berlandaskan akal sehat, kini Masyarakat dalam tahap percobaan untuk dimiskinkan secara bertahap dengan menaikkan nilai NJOP pajak PBB yang bukan hanya mencekik leher warga namun juga coba dibungkam mulut mereka dengan kesewenang -wenangan perangkat kekuasaannya” ungkap DON 2 Sultra.
Selain itu, Ketua Barisan Mafioso Pengkanalisasi H. Tafdil itu juga menyebut Bupati Bombana sangat lihai dalam membangun janji manis kepada masyarakat Bombana, khususnya warga kabaena kepulauan yang justru secara politik suara dominan masyarakat disana yang memenangkan dan mengantarkan Ibu Bupati Bombana dalam hal ini Hj Andi Nirwana meraih kursi DPD RI dapil Sulawesi Tenggara sebagai peraih suara terbanyak.
“Sebelum pemilihan DPD RI saat itu, H. Tafdil sebagai Bupati Bombana memberi janji bahkan menyatakan dimedia bahwa Jalan dikabaena kepulauan akan segera diaspal beton, tapi apakah itu dilaksanakan?? Itu hanyalah bualan omong kosong Bupati Bombana yang belum terbukti sampai detik ini ” tegasnya.
Terakhir, DON 2 Sultra menyatakan bahwa sudah saatnya Barisan Mafioso Pengkanalisasi H. Tafdil (BASOKA HT) turun kejalan mengajak seluruh warga Bombana, baik itu warga Poleang , Rumbia, dan Kabaena untuk bersama-sama menemui Wakil Ketua KPK RI Bapak L.M Syarif yang lagi berada di Sultra dalam rangka melaporkan segala bentuk kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang terjadi di Bombana selama kepemimpinan Rezim H. Tafdil.
Hingga berita ini di publish, awak media ini mencoba menghubungi Bupati Bombana H. Tafdil, terkait tudingan itu.
Laporan : TIM
