Jum. Apr 3rd, 2020

SVL : 3 Kecamatan di Kolaka Timur Butuh Perhatian Pemerintah Setempat

1 min read
img-20200322-wa0059

SULTRALINE.ID, KENDARI – Ada 3 Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara yang membutuhkan perhatian serius Pemerintah setempat. Ketiga Kecamatan itu Mowewe, Ulu iwoi dan Ueesi.

 

Hal itu diungkapkan mahasiswa USN Kolaka setelah melakukan peninjauan. Sendi Viola Lekatompessy mengatakan melihat kondisi di tiga kecamatan yang teletak di Kabupaten Kolaka Timur yaitu Kecamatan Mowewe, Ulu iwoi dan Ueesi itu perlu kiranya ada perhatian serius.

 

Dimana di tiga kecamatan ini kaya akan hasil pertanian serta wisata alam. Bermacam-macam hasil pertanian yang di hasilkan ke tiga kecamatan ini diantaranya tanaman nilam, merica dan lainnya.

 

“Seperti di desa alaha, kecamatan ueesi terdapat pesona panorama wisata alam tetewa atau nama lainnya wisata air terjun seribu sangat mengundang hasrat wisatawan untuk dikunjungi. Namun akses jalan di tiga kecamatan tersebut miris bagi para pengendara yang menggunakannya, serta kurang memperlancar aktivitas masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

 

Lebih jauh Ia menjelaskan, bahwa sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 28C ayat 2 yang berbunyi Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28E ayat 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

 

“Dengan amanat konstitusi saya pribadi selaku mahasiswa “the next generation” sesuai dengan cita tri dharma perguruan tinggi poin ketiga yang berbunyi pengabdian terhadap masyarakat, dengan ini saya sangat prihatin atas apa yang menjadi perkara/persoalan di tiga kecamatan tersebut, untuk itu saya menyimpan harapan yang sangat besar agar kiranya asas kesejahtraan dan keadilan di dapatkan pada masyarakat di tiga kecamatan ini,” tegas Pria yang kerap disapa SVL ini.

 

“Saya meminta dengan hormat kepada pemerintah daerah kabupaten kolaka timur, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang terkait agar memperhatikan dan menindaki persoalan tersebut dalam hal infrastruktur mengaspalan jalan dan pembangunan jembatan pada tiga kecamatan tersebut, agar mempermudah segala aktivitas masyarakat setempat dan para pengendara yang hendak menggunakan jalan tersebut,” sambungnya.

 

Ia menambahkan, sesuai dengan amanat PP nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, Pasal 57 ayat (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

 

Ayat (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

 

Pasal 58 ayat (3) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

 

“Dengan pernyataan sikap dan pikiran ini semoga dapat direspon dengan bijak oleh pihak yang terkait, sekian dan terima kasih,” tutupnya.

 
Laporan : TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *