Ming. Nov 28th, 2021

Sukses Pertahankan WTP dari BPK dan Kemenkeu RI

2 min read
jpg_20211015_112259_0000

ADVERTORIAL – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dari BPK RI. Dengan capaian ini, Pemkot kendari berhasil mempertahankan Opini WTP selama delapan tahun berturut-berturut.

Penyerahannya pun langsung diterima Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir. Walikota Kendari Sulkarnain Kadir seusai menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 di kantor BPK Perwakilan Sulawesi tenggara, Senin (31/5/2021) mengungkapkan dirinya sangat menyambut baik atas capaian tersebut, sebab prestasi WTP merupakan berkat kerja keras semua pihak dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dan raihan tersebut akan terus di pertahankan di tahun – tahun berikutnya.

“Kami mengucap rasa syukur alhamdulilah hari ini kita bisa lagi mempertahankan opini dari BPK dengan wajar tanpa pengecualian untuk kota Kendari dan ini yang ke delapan kalinya.”Tutur Sulkarnain Kadir.

Perlu diketahui Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sementara itu kepala BPK Perwakilan Sultra Andi Sonny menjelaskan pemberian predikat Opini WTP kepada Pemkot Kendari berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan pemkot Kendari dan opini WTP yang di raih pemkot Kendari telah melalui seleksi atau pemeriksaan secara ketat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“jadi pemberian predikat ini merupakan hasil kerja keras pemerintah kota Kendari dan hal opini juga dilakukan melalui seleksi, pemeriksaan yang ketat di BPK RI.”Tutur Andi Sonny.

images-11-2

 

Tak sampai disitu, WTP kembali direngkuh Pemkot Kendari menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara (Sultra), Pada Kamis (30/09/2021) Penghargaan tersebut berupa piagam atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diterima oleh Pemerintah Kota Kendari atas laporan keuangan Kota Kendari Tahun 2020 serta plakat yang diberikan karena berhasil meraih minimal 5 kali WTP berturut-turut terhitung dari tahun 2015 hingga 2019.

Penghargaan itu diberikan setelah Pemkot Kendari delapan kali berturut-turut memperoleh opini audit WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Predikat WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenal kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Kriteria tersebut yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menyebut, dengan capaian WTP yang hingga kini berjumlah 8 kali berturut-turut sering menjadi acuan dari BPK dalam memeriksa keuangan di kota lain di Sulawesi Tenggara.

“Capaian Kota Kendari yang sudah ke 8 ini bukan pekerjaan yang mudah, karena seringkali kami dijadikan barometer dari BPK, kadang tim yang diturunkan di Kota Kendari itu berbeda dengan tim yang diturunkan di kabupaten dan kota lain di Sulawesi Tenggara. Sering dikumpulkan para ketua tim itu untuk bertugas di Kota Kendari,” ungkapnya.

img-20211004-wa0066

Sulkarnain juga berharap, Ditjen Perbendaharaan Sultra dapat terus mendampingi dan memberikan masukan dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan di Kota Kendari terkhusus bidang keuangan.

“Untuk Tahun 2021-2022, kami masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional, kami tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan untuk membangun komitmen terkait program ini. Semoga capaian Pemkot Kendari ke depannya dapat terus dipertahankan,” pungkasnya.

Makna Capaian Opini WTP

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban melalui perbaikan sistem pengelolaan keuangan pemerintah. Temuan dan rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPP tahun-tahun sebelumnya ditindaklanjuti secara serius. Tujuannya, agar dihasilkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel sehingga opini WTP dari BPK pun dapat diraih. LKPD yang beropini WTP memberikan arti bahwa secara umum semua informasi yang disajikan dalam LKPD adalah wajar dan tidak ada yang dikecualikan.

Capaian opini WTP atas LKPP merupakan hasil dari upaya yang konsisten untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah. LKPD juga mencerminkan kerja keras dari seluruh pengelola keuangan negara terutama Pemerintah Daerah DPRD, dan BPK selama kurun waktu terakhir. Namun demikian, opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. APBD yang dikelola harus dapat dirasakan hasilnya oleh segenap rakyat. Ketika LKPD yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas APBD memperoleh opini WTP, dapat diartikan bahwa telah dilakukan perbaikan terus-menerus di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, seluruh jajaran pemerintah terus bekerja keras meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Diharapkan, rakyat menjadi semakin percaya bahwa setiap rupiah yang digunakan pemerintah digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai dengan amanat Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Capaian opini tersebut bukan hanya patut dibanggakan dan disyukuri, tetapi sekaligus juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kesejahteraannya.

Manfaat Opini WTP

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas LKPD yang beropini WTP adalah sebagai berikut: Manfaat bagi Pemerintah sebagai pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan suatu entitas. Jika laporan keuangan suatu entitas memperoleh opini WTP maka dapat dimaknai bahwa secara umum tata kelola keuangannya adalah baik. Dengan LKPD yang beropini WTP, Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan Daerah dapat menginformasikan kepada publik bahwa APBD yang diamanatkan oleh rakyat telah dikelola sesuai praktik pengelolaan keuangan yang baik (best practices) serta sesuai dengan ketentuan perundangan. APBD yang dikelola dengan baik diharapkan menghasilkan output berupa pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta menurunnya tingkat kemiskinan. Sehingga, bukan hanya proses penyusunan laporan yang taat pada peraturan, tetapi laporan tersebut menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai bukti kerja keras pemerintah. LKPD yang beropini WTP dapat juga digunakan oleh pemerintah untuk tujuan manajerial dan pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan perpertanggungjawaban.

Secara umum, opini WTP yang diperoleh LKPD memberikan gambaran bahwa pemerintah telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara akuntabel, profesional dan transparan, meskipun terdapat begitu banyak transaksi keuangan negara serta melibatkan banyak entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam prosesnya. Capaian WTP ini hendaknya tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Predikat WTP seyogyanya semakin meningkatkan semangat pengelola keuangan negara untuk terus bekerja keras meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

“Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah untuk Indonesia sejahtera. Kita harus selalu memperkuat kesadaran untuk pengelolaan keuangan negara yang baik, dengan ultimate goal-nya adalah kesejahteraan rakyat.” (Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono).

(Raih Penghargaan)
(Raih Penghargaan)

 

Berdasarkan hal tersebut, membuat Pemkot Kendari di Era Kepimpinan Sulkarnain terus melakukan Transparansi dan akuntabilitas terkait penggunaan APBD. Hal itu sejalan dengan Visi yakni Mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi.

Terlebih Sejak Kepemimpinan H. Sulkarnain K, SE, ME dan dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM Periode 2017-2022, sejumlah program yang telah dilaksanakan, utamanya program berbasis informasi dan teknologi. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipacu untuk menciptakan program pelayanan masyarakat berbasis informasi dan teknologi,diantaranya Layanan Integrasi Kendari atau LAIKA, layanan aduan masyarakat melalui aplikasi e-Humas, SiCantik Cloud yakni aplikasi yang memudahkan pelayanan pada pengurusan izin dan usaha dengan sistem teknologi informasi dan pelayanan satu pintu, e- signature, e-SPPD, SimpleSP2D, SIMSETGIS (Sistem Manajemen Informasi Aset Berbasis GIS), E-Planning, E- Monev, SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian Daerah), SIMPER (Sistem Informasi Persuratan) aplikasi mempermudah proses administrasi persuratan, JARI (Jaga Kendari) , TP-PNS, SIP-PBB, SIP-BPHTB, SIP-PAD, SIMANTAP.

Sejalan program digitalisasi pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Kendari juga terus berbenah pada program fisik. Sejak awal tahun 2019 Walikota Kendari H. Sulkarnain K, SE., ME. telah menuntaskan dan membebaskan lahan peruntukan jalan serta merevitalisasi kawasan pedestrian, melakukan normalisasi kali serta saluran air (drainase). Melalui program Bina Marga, Cipta Karya dan SDA, Pemerintah Kota kendari terus meningkatkan jalan di beberapa kawasan dalam kota, diantaranya jalan kawasan Mandonga, Jalan Kawasan Kambu-Poasia, dan Jalan Kawasan Kambu-Poasia-Nambo.

Penataan kawasan kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di seluruh Kecamatan se Kota Kendari.

€sl Promotion

€sl Promotion