Sen. Des 9th, 2019

Suarakan Aspirasi ke DPRD, Konsorsium LSMKM Minta RDP dengan Pemda Kolaka Terkait Kosongnya Rujab Wakil Bupati

1 min read
img-20191204-wa0017

SULTRALINE.ID, KOLAKA – Kembali Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Kolaka Mandiri (KLSMKM) melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan meminta pemerintah daerah (Pemda) Kolaka untuk selalu memperhatikan kondisi masyarakatnya.

 

Mereka melakukan aksi di DPRD Kolaka meminta memanggil pengelola barang milik negaraDaerah dalam hal ini bagian umum dan perlengkapan Pemda kolaka untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait fasilitas rumah dinas jabatann wakil Bupati kolaka. Selain itu meminta kepada DPRD memanggil wakil bupati terkait alasan tidak menempati fasilitas rumah dinas jabatan wakil bupati.

 

Koordinator aksi Dudy mengatakan, anggota DPRD komitmen konsisten dalam melaksanakan tugas dan tupoksinya sebagai anggota DPRD harapan komitmen yang paling penting karena kenapa jika tidak maka kolaka akan begini terus kondisinya.

 

“Dan hari ini saya suarakan adanya rujab wakil bupati yang hari ini tidak ada kejelasan keberadaan rujab itu harusnya di tempati oleh wakil bupati dan dilengkapi fasilitas yang ada sesuai aturan yang ada atau UU yang berrlaku, namun kemudian wakil bupati itu sendiri tidak menempati rujab ini yang jadi pertanyaan kenapa tidak di tempati,” kata dudy, Selasa 3 November 2019.

 

“Kemudian masalah ini baru pertama ini bawa aspirasi karena kondisi juga tidak lama artinya terkesan ada pembiaran. Makanya kita suarakan ini mudah-mudahan DPRD tambah aktif memanggil wakil bupati alias Jayadin bersama bagian umum untuk dengar pendapat apa keluhan atau kendala apa yang terjadi atau alasan kenapa rujab itu tidak di tempati. Dan bersamaan pula dalam aksi ini kami memberi warning pada kejaksaan dengan adanya gerakan ini bisa melakukan penyelidikan seperti apa dan kenapa rujab sampai hari ini tidak di tempati ini juga ruang pihak penegak hukum melakukan penyelidikan di dalamnya berproses tidak di tempatinya rujab oleh wakil bupati,” paparnya.

 

(Konsorsium LSMKM saat hearing dengan pihak DPRD Kolaka)
(Konsorsium LSMKM saat hearing dengan pihak DPRD Kolaka)

 

Lebih jauh warning kepada kepala kejaksaan negeri Kolaka, berhubungan dengan korupsi yang ada di Kolaka. Kata ia selama kepemimpinan Kepala kejaksaan Taliwondo selama hampir 2 tahun ini belum ada yang kelihatan maupun ada yang tertangkap hanya peninggalan zaman Kajari lama.

 

“Kasi intel hanya melanjuti yang di tinggalkan pak salam. Persoalan kasus baru sampai hari ini belum ada yang terungkap ketika saudara Taliwondo menahkodai kejaksaan kolaka, ini jadi pertanyaan tapi tunggu kita akan ketemu di hari anti korupsi dan akan mempertanyakan Kita akan berhadapan dan nemberi klarifikasi terkait laporan yang saya bawakan yang punya tanda terima, namun sampai hari ini tak satupun penyampaian sampai di mana terproses apakah selesai atau tereksekutor, saya kira akan ketemu dan saya akan pertanyakan laporan saya. Kemudian kita tahu kejaksaan kemarin satu kebanggaan punya Rekor ke 2 se indonesia mengungkap kasus KORUPSI tapi kepala kejaksaan sampai hari in tak satupun kasus baru yang terungkap,” tegasnya.

 

Menurutnya, kejaksaan negeri Kolaka hanya menikmati fasilitas negara dan berteman hanya orang-orang tertentu supaya diam dan agar tidak di kritisi terkait kasus-kasus yang ada di kolaka.

 

“Saya tantang pak kalau ingin bukti, apakah di kolaka ini sudah bebas korupsi ini jadi pertanyaan ada apa 2 tahun kepemimpinan kajari kasus baru belum ada yang terungkap,” terang Dudi lagi.

 

Masa aksi di terima oleh anggota DPRD Asmani Arif, Dr. Hakim dan beberapa anggota DPRD lainnya.

 

“Tadi anggota dewan mengatakan akan menyurati dan memanggil wakil bupati serta bagian umum dan perlengkapan Pemda dalam hal ini pak yahya untuk datang di DPRD untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai apa yang di suarakan Konsituen LSMKM,” tandas Dudy.

 

 

Laporan : Sri

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *