Soal Tapal Batas, ini Penjelasan DPRD Sultra Kepada Masyarakat Bombana

SULTRALINE.ID, KENDARI – Tak puas mendengar jawaban dari pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) masyarakat Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana menyampaikan aspirasinya di kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sultra.

Mereka menuntut kepada Gubernur Sultra agar segera merevisi tapal batas antara wilayah Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton dengan mengembalikan tapal batas berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 53a tahun 2003 pada saat awal pembentukan Kabupaten Bombana. Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bertanggungjawab terhadap terbitnya izin pertambangan di wilayah selatan Kabaena Kabupaten Bombana yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebagaimana telah disebutkan dalam keputusan hukum terkait dengan Gubernur sebelumnya. Serta endesak pemerintah agar memberikan jaminan pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan di wilayah pertambangan yang telah ditinggalkan.

Mendengar itu masyarakat diterima langsung Ketua DPRD Sultra Abdulrahman Saleh dan Anggota DPRD Suwandi Andi. Abdulrahman Saleh berjanji akan meminta secara baik dari Biro Pemerintahan, kemudian Biro Hukum dan akan ke Gubernur Sultra. Menurutnya, nanti Suwandi Andi yang akan menjelaskannya karena yang mempunyai kewenangan di wilayah itu.

 

(ketgam: Masyarakat Bombana bersama DPRD Sultra)

 

Penjelasan Ketua DPRD Sultra Abdulrahman Saleh kepada Masyarakat Bombana

“Jadi sebentar bapak ibu sekalian mengungkapkan gagasan dan aspirasinya dan akan dicatat oleh sekretariat. Setelah itu kita akan mengundang tiap-tiap terkait untuk membicarakan tapal batas ini karena setelah saya membaca persrilis terkait batas-batas ini. Di era Ali Mazi adalah ditempat yang sudah ditentukan, kemudian di era Nur Alam dia berubah posisi. Sehingga tapal batas yang ada ini tidak bisa dirubah-rubah. Menurut hemat kita semua tergantung kebijakan untuk mengatakan kenapa tapal batas bisa pindah, dasarnya apa, aturannya dimana, jika hasil keputusannya itu. Kita akan surati baik Kemendagri maupun instansi yang bertugas, yang tahu kondisi di wilayah itu. Jadi sekali lagi terima kasih kehadiran kita semua bahwa ini adalah sudah benar kita hadir disini untuk bisa menyampaikan aspirasi mengenai tapal batas. Insya Allah anggota DPRD Provinsi disamping saya yang akan memperjuangkan,” kata Abdul Rahman Saleh

“Aspirasi pokok-pokok pikiran sekaitan dengan gambaran secara singkat kronologisnya di tahun 2009 PT. PNS di keluarkan izin eksplorasinya oleh Bupati Bombana kala itu Atikurrahman. Di tahun 2010 peningkatan status menjadi izin produksi juga ditandatangani oleh Atikurrahman. Kenapa Atikurrahman yang bertandatangan ketika itu, IUP PT. PNS ini masuk di wilayah Kabupaten Bombana.

Kebetulan saya mengerti tentang tapal batas ini, di mana di tahun 2003 saya sebagai ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Bombana. SK No 53a yang ditandatangani oleh Gubernur Ali Mazi ketika itu menyatakan bahwa tapal batas antara Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana menggunakan batas-batas alam yang dimulai dari tanjung wulala di Kabaena Timur seterusnya menelusuri punggung bukit wulaende dan bermuara kekali asin. Kalau batas SK Gubernur itu yang dipakai No 53a tadi, maka masih sangat jauh bergerak berkilo-kilo meter baru masuk ke wilayah Buton saat itu. Dalam perjalanannya ketika PJ Bupati Bombana Ahab mencabut IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Bombana tahun 2009 dan 2010. Kita tidak berpotensi mengatakan bahwa ada kepentingan besar disana, tetapi fakta menunjukkan bahwa dengan dicabutnya IUP PT. PNS maka ditempat yang sama dan sebangun keluarkan izin oleh pemerintah Provinsi kepada PT. Anugerah Harisma Barakah ketika itu warga menolak karena kita mengerti suasana saat itu masyarakat tidak berdaya sekalipun kami juga sempat mengadvokasi dengan mendatangkan ketua DPRD Provinsi Saudara Rusman Emba beserta 5 orang anggotanya tetapi karena kekuatan mungkin tidak seimbang sehingga menanglah PT. AHB ini, kenapa menjadi kewenangan Gubernur karena tapal batas di No 53a tadi digeser masuk jauh ke wilayah Bombana sehingga kesannya wilayah IUP PT. AHB itu lintas batas, kalau lintas batas berarti menjadi kewenangan Gubernur maka turunlah SK Gubernur tentang legalitas terhadap PT. AHB.

Singkat cerita dampak dari itu semua kewajiban perusahaan kepada masyarakat terpaksa harus dibagi dua antara Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton melalui Kecamatan Talaga Raya meskipun tidak semeterpun wilayah yang X caplokan tadi itu digarap tambangnya dan yang mendapatkan mudaratnya adalah masyarakat Kabaena yakni polusi debu, polusi airnya, dan penurunan kualitas lingkungan hidup lainnya. Nah disini ketidakadilannya.

Kemudian bukan hanya soal tambang, semua sumber daya manusia yang ada disitu saudara-saudara kita dari Talaga terlalu jauh masuk kesana. Dalam perjalanannya ada sebuah momentum dimana AHB dan seluruh aktivitasnya dibekukan karena menjadi masalah hukum seperti kita ketahui bersama telah memakan korban. Pada tahun 2012 MA telah memutuskan bahwa seluruh izin yang dicabut oleh Pj Bupati Bombana ketika itu Hakuwahab dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah karena dicabut oleh pejabat yang tidak punya kewenangan untuk itu. Jadi Pj Bupati itu tidak punya kewenangan mencabut ataupun menerbitkan IUP tapi itu dilakukan dengan demikian secara otomatis dinyatakan dalam putusan MA bahwa secara otomatis semua kembali kepada kepada pemilik IUP pertama. Tetapi kalau diakui bahwa pemilik IUP itu adalah PT. PNS berarti batas yang diakui adalah batas yang ditetapkan Gubernur sebelumnya. Sebab pengadilan dalam hal ini MA tidak mengakui berarti mengakui secara langsung tapal batas yang ditetapkan Gubernur belakangan, tetapi disitu diterima secara keseluruhan tuntutanya. Maka PT. PNSnya beserta wilayahnya atau kawasan IUPnya berarti resmi semuanya diakui masuk di wilayah Kabupaten Bombana. Ini sudah diputuskan di tahun 2012 tapi sampai saat ini belum pernah terjadi eksekusi. Nah barulah sekarang momentum itu ada maka masyarakat menyampaikan kepada kami dan kami bersedia memfasilitasi karena kami benar-benar paham tentang eksistensi tapal batas tersebut,” jelasnya.

 

Pernyataan Masyarakat Kabaena Selatan

Kami memberikan apresiasi kepada tetua-tetua kami 30 orang lebih yang datang dari kampung kalaupun yang lain ini adalah generasi muda Kabaena dan yang ada disini merasa punya tanggungjawab moral. Sehingga yang menjadi tuntutan kami adalah yang pertama kembalikan tapal batas sebagaimana tapal batas yang di SKkan oleh Gubernur No 53a tahun 2003. Yang kedua karena kesalahan dalam penetapan pengambilan keputusan penetapan batas itu tentu kami mendesak kepada pemerintah Provinsi untuk bsrtanggungjawab terhadap kesalahan itu. Karena ini kesalahan dan dibuktikan oleh pengadilan maka harus ada tanggungjawab disini bukan tanggungjawab personal tetapi tanggungjawab Institusi sebagai Gubernur maka itu kami minta Gubernur sekarang bertanggungjawab akibat kesalahan itu karena telah mengeluarkan izin tersebut sehingga terjadi kerusakan hutan secara besar-besaran disana. Yang ketiga tuntutan kami yaitu kami tahu di UU Minerba bahwa setiap pengusaha tambang punya kewajiban menyetorkan dana reklamasi. Nah sekarang ini perusahaan ditinggalbengkalaikan oleh perusahaan sebelumnya berarti dana reklamasi itu masih ada dan disimpan di kas mana kami tidak tahu yang pasti dana itu masih ada. Kami tuntut agar dana itu digunakan untuk reklamasi yang dibengkalaikan oleh perusahaan yang sekarang ini.

Saya kira tiga hal ini yang menjadi tuntutan kami. Ada permintaan pak ketua kita mau runding dengan para pihak apakah pemerintah Provinsi, Bupati, dan seterusnya kami masyarakat senangtiasa siap melakukan diskusi itu karena kami tahu dan sadar bahwa benar-benar duduk persoalannya seperti yang tertuang dalam SK No 53a tahun 2003″ terang Sahrun Gaus.

Tanggapan Anggota DPRD Sultra Suwandi Andi

“Mencermati apa yang menjadi catatan kita dari membaca kronologi sebuah masalah ini sebetulnya kalau saja Bombana itu tidak mekar dari Kabupaten Buton maka pasti tidak ada tapal batas. Oleh karena telah dimekarkan dari Kabupaten Buton induknya untuk menjadi DOB baru maka pasti ada catatan kecil kita tentang tapal-tapal batas sebelum daerah itu dimekarkan dan kemudian di SKkan oleh pemerintah saat itu. Saya yakin bahwa dalam dokumen percepatan Kabupaten Bombana untuk menjadi DOB baru pasti masih ada catatan itu dan batas-batas wilayah itu ada. Tidak mungkinlah biasanya kami tangani kasus seperti ini tidak mungkin Daerah Otonomi Baru itu berpisah dengan induknya kalau tidak ada tapal batasnya. Hal itu serupa kemudian hal itu diperkuat dengan setelah Bombana itu menjadi Daerah Otonomi Baru. Maka kemudian disitu ada yang namanya pelaksanaan Bupati dan Bupati kala itu. Munculah perbanding kebijakan kepala daerah sesuai dengan tapal batas yang ada.

Kalau saya membaca kronologi ini saya ngeri-ngeri memang karena kontribusi terbesar terhadap masalah yang pernah terjadi di Kabulaten Bombana dan Provinsi Sultra sudah ini yang dimaksud. Kalau kita melihat kronologis ini tentu sudah berjalan tapi saya mencermati sedikit apa yang disampaikan pak Rahman Saleh bahwa adapun kita RDP ini banyak yang terlibat termaksud pemerintah Buton, Kabupaten Bombana, biro Hukum, biro Pemerintahan, Pertanahan, Kehutanan, dan stekholder lain yang bisa menceritakan tentang kejadian itu. Kita harus percelap RDPnya lama tanggal 10 Desember setelah pulang kami dari Wawonii,” tutur Suwandi Andi.

 

Laporan: La Ode Asrudin

Editor : Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.