May 20, 2019
You can use WP menu builder to build menus

SULTRALINE.ID, KENDARI – Setelah melakukan aksi demonstrasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra (8/4/2019) beberapa waktu lalu terkait dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum pejabat Dinas ESDM Sultra berinisial YM kepada perusahaan tambang dalam hal penerbitan Surat Keterangan Verifikasi (SKV).

Kini Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (FORSEMESTA) Sultra akan kembali melaporkan persoalan tersebut di Markas besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Hal tersebut diungkapkan Muhamad Ikram Pelesa selaku Koordinator Presidium Forsemesta Sultra, dalam rilis persnya, Minggu (21/4/2019).

Menurut Ikram, bahwa berbekal pengakuan salah seorang unsur pimpinan perusahaan tambang di  Kabupaten Konawe Utara (Konut) berinisial AK, pihaknya menganggap telah cukup bukti untuk menjerat pejabat tersebut dengan perbuatan pengutan liar atas penerbitan SKV di Dinas ESDM Sultra.

“Minggu depan kami laporkan di mabes polri dan KPK RI, Kami punya bukti pengakuan AK salah satu unsur Pimpinan Perusahaan Tambang di Konawe Utara, itu ada rekaman dan bukti percakapan jelas YM yang minta uang jutaan rupiah pertongkang setiap kali penerbitan SKV Perusahaan,” bebernya.

Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI ini mengatakan bahwa pihaknya telah lama mendengar adanya dugaan pungli yang terjadi dilingkup Dinas ESDM Sultra dimana, menurut, Ikram hampir semua perusahaan tambang di bumi anoa ini mengeluhkan kejadian tersebut. Hingga akhirnya ada seseorang yang menyampaikan Adanya Dugaan Pungli yang dilakukan oleh Oknum pejabat berinisial YM kepada pihaknya.

“Sebenarnya sudah lama saya dengar rumor soal itu, hampir semua penambang mengeluh soal itu. Hingga akhirnya kuasa hukum salah satu perusahaan tambang di Konut berinisial AK membeberkan kepada saya soal adanya dugaan pungli yang dilakukan Pejabat Dinas ESDM sultra berinisial YM dengan Modus penerbitan SKV,” ujarnya.

Selain itu, Mantan Ketua IPPMIK Kendari ini meminta Plt. Kepala Dinas ESDM untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut, Ia juga menegaskan akan membongkar dugaan pungli untuk setiap penerbitan SKV perusahaan tambang yang dilakukan oleh oknum pejabat Dinas ESDM Sultra.

“Pak Kadis harus bertanggung jawab atas persoalan ini, Kami akan bongkar dugaan pungutan liar untuk setiap penerbitan SKV Perusahaan Tambang yang dilakukan YM selaku pejabat Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Untuk diketahui, polemik pertambangan di Sultra dua bulan terakhir bergulir kencang, terlebih lagi belum lama ini adanya penolakan tambang yang dilakukan masyarakat di beberapa daerah seperti di pulau Wawonii, Konawe Kepulauan.

Laporan : Tim Sultraline.id

No Comments