Siapa Dalang Kasus PT BIS Mengendap, LBH Buton Raya Meradang

SULTRALINE.ID, KENDARI – Penuntasan kasus perusahaan pertambangan nikel PT Bumi Inti Sulawesi (PT BIS) yang telah diadukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2011 silam diduga mengendap. Hal ini mengakibatkan LBH Buton Raya meradang karena hingga saat ini tidak ada kejelasan atas kasus tersebut.

Pasalnya hasil temuan investigasi LBH Buton Raya dan Walhi pada 10-12 Juli 2011. Dimana tim Investigasi WALHI Sultra melakukan kerja investigasi lapangan Setibanya di lokasi dimaksud, tim investigasi mengambil beberapa sampel titik koordinat pada lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan dokumentasi gambar aktivitas pertambangan nikel PT BIS; pengambilan titik koordinat dilakukan dengan alat GPS (Global Possition system) Tipe Garmin GPS map Seri 60 CSx. Sampel diambil dengan sistim grid geografis dengan tingkat Error Possition mencapai radius 5-7 M. Beberapa sampel titik koordinat yang diambil terlampir dalam Laporan Kepolisian pada 18 Juli 2011 melalui harian cetak Kendari Pos edisi 18 Juli 2011 yang memuat bahwa Amirul Tamim mengakui PT BIS belum memilki izin Menhut RI dan DPRD Kota Baubau merekomendasikan PT BIS di proses hukum.

“Tim LBH Buton Raya bersama Walhi Sultra pada Kamis, 11 Agustus 2011 melaporkan tindak pidana Kehutanan PT. BIS di Kota Baubau dengan Nomor : 100/WALHI-ST/VIII/2011, Tanggal 08 Agustus 2011 disertai dengan 1 (satu) buah CD tentang laporan hasil Investigasi WALHI Sultra Tambang PT.BIS. Laporan ini diterima langsung oleh Kasubdit II Tipiter Hotlank Damanik, SH.MH disertai dengan surat tanda terima laporan. Dengan dugaan Pelanggaran yaitu : 1. Undang-undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, Khususnya Pasal 38 ayat 3, Pasal 50 ayat (3) Huruf (a,b,c,d,e), Pasal 78 ayat (2,3,5,14) 2. Undang-undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Jo. Peraturan Pemerintah (PP). No. 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional. 3. Permenhut No. P.43-Menhut-II-2008 tentang pedoman pinjam pakai kawasan. 4. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Baubau No. 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bau-Bau, Khususnya Pasal 7 ayat 2 huruf (e) dan (f),” urai Dedi Ferianto, SH Direktur Eksekutif LBH Buton Raya periode 2014-2017, saat mengelar konferensi pers di salah satu warkop di Kota Kendari, Selasa (10/4/2018).

Lanjut Dedi, 30 September 2011 Kepolisian Daerah (Polda) Sultra melalui Dit Reskrimsus Kombes Pol Drs. Nurfallah, SH NRP.6411059 melayangkan surat balasan kepada Direktur Walhi Sultra dengan Nomor : B/145/IX/2011/Dit Reskrimsus, Perihal Hasil pengecekan lokasi IUP PT.BIS di Kec.Sorawolio dan Kec.Bungi Kota Baubau. Pada point (f) menyatakan bahwa Lokasi IUP PT.BIS di Kec.Sorawolio Kota Baubau diduga masuk dalam kawasan untuk itu perlu pendalaman lidik dan berkordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Biphut Sultra.

“Namun 2012, Amirul Tamim selaku Walikota Baubau pada saat itu bersama DPRD Kota Baubau melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (PERDA) No. 02 Tahun 2004 4 tentang RTRW Kota Baubau menjadi Perda No. 01 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Baubau dengan menambahkan fungsi Kawasan pada Blok Sorawolio yang sebelumnya sebagai kawasan Pertanian menjadi Kawasan Pertambangan,” ungkap yang juga ketua DPC POSPERA Kota Baubau ini

Sambung Dedi, pada 21 Mei 2016 bertepatan dengan Hari Bumi Sedunia Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) yang terdiri dari LBH Buton Raya, WALHI Sultra, DPC POSPERA Baubau melakukan pernyataan pers bersama yang pada pokoknya mempertanyakan kepada Polda Sultra terkait perkembangan penyelidikan laporan tindak pidana kehutanan PT BIS sejak 5 tahun terakhir. Dan pada 26 April 2016 dijawab oleh Kasubbid PID Humas Polda Sultra Kompol Dolfi Kumaseh melalui media online Sultrakini.com yang menyatakan meminta agar LP dibawa kembali dan akan dilakukan pengusutan ulang.

“27 April 2016 FRAT melalui LBH Buton Raya melayangkan surat kepada Polda Sultra dengan Nomor : 051/B/LBHBR/IV/2016 Tanggal 27 April 2016 Perihal Penyampaian Data dan Desakan penuntasan kasus Laporan Tindak Pidana Kehutanan PT.BIS.Yang dilampirkan dengan LP. Surat tanda terima laporan dan surat balasan Dit reskrimsus Polda Sultra,” terangnya

Sementara itu masih di tempat yang sama Direktur Eksekutif LBH Buton Raya periode  2018-2021, La Ode Syarifuddin, SH menuturkan pada Jum’at 13 Mei 2016, FRAT melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Mapolresta Baubau dan melakukan hearing bersama DPRD Kota Baubau, Hearing dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Baubau La Ode Yasin Mazadu.

“Hasil dari hearing tersebut menyimpulkan bahwa Dewan akan segera menindaklanjuti aspirasi FRAT dengan mengundang Pemerintah setelah diagendakan dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah. Disamping itu terkait laporan di Polda Sultra menurut Wakil Ketua DPRD Kota Baubau pada media online (13 Mei 2016 kabarbuton.com) sebelumnya DPRD sudah mempertanyakan, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut. Namun setelah rapat Bamus, DPRD akan kembali mempertanyakan perkembangan Laporan Tindak Pidana Kehutanan PT BIS tersebut Ke Polda Sultra,” jelas Syarif sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, 18 Mei 2016, FRAT melalui LBH Buton Raya kembali mengirimkan Surat kepada Polda Sultra Nomor : 052/B/LBHBR/V/2016 Perihal Permintaan SP2HP atas Laporan Tindak Pidana kehutanan PT BIS. “Hingga surat ini dilayangkan kami belum mendapatkan perkembangan yang berarti. Besok (Rabu 11 April 2018) kami akan ke Mapolda Sultra untuk permintaan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) laporan tindak pidana korupsi dan ilegal mining PT BIS sejak 2011 lalu. Dan ini untuk ketiga kalinya permintaan SP2HP,” pungkasnya.

Foto kerusakan lingkungan akibat Eksplorasi Perusahan nikel PT BIS, di Kota Baubau, Sultra

Ini Kronolgis Peristiwa Hasil Kajian LBH Buton Raya

  1. Perusahaan pertambangan nikel PT BIS adalah perusahaan swasta yang beralamat di Jalan Syech Yusuf Nomor 35 Kendari Sulawesi Tenggara yang mengelolah kawasan pertambangan di Blok Sorawolio. Blok ini terletak di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang secara geografis berada di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  2. Masyarakat umum mengenal lokasi pertambangan tersebut sebagai kawasan “BUSO”. Akronim BUSO diambil dari 2 (dua) nama Kecamatan yang masuk daerah lingkar tambang, yaitu Kecamatan Bungi yang berada di wilayah hilir, serta Kecamatan Sorawolio yang menjadi kawasan pertambangan (Daerah Hulu);
  3. Untuk mendapatkan kuasa pertambangan eksplorasi PT BIS mengajukan surat permohonan kepada Walikota Baubau Nomor: 01/BIS/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 untuk mendapatkan kuasa pertambangan eksplorasi nikel pada lokasi Kecamatan Sorawolio dengan luas kuasa pertambangan seluas 1.796 Ha;
  4. Pada tanggal 09 Agustus 2007, PT BIS mengajukan surat pada Walikota Baubau dengan Nomor: 02/BIS/VIII/2007 tentang permohonan izin rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan;
  5. Atas dasar surat dari PT. BIS pada point 3 dan 4 di atas, pada tanggal 10 Oktober 2007 Walikota Baubau, MZ. Amirul Tamim, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 072/109 Tanggal 10 Oktober 2007 tentang pembentukan tim identifikasi lokasi kawasan pertambangan nikel Blok Sorawolio PT BIS.
  6. Pemerintah Kota Baubau melalui Plt. Sekertaris Daerah, Drs. L.M.Arsyad Hibali, pada tanggal 11 Oktober 2007 melalui surat Nomor: 522/450 menyampaikan Hasil Identifikasi Lokasi yang ditujukan pada Walikota Baubau, yang pada intinya menyebutkan bahwa, kawasan Blok Sorawolio berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.796 Ha. Dan oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan Menteri kehutanan;
  7. Selanjutnya PT BIS diberikan Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi dengan nomor: 545/62/EUD/2007 tertanggal 23 Mei 2007 yang masa berlakunya 2 (dua) tahun. KP eksplorasi ini ditandatangani oleh Walikota Baubau, MZ. Amirul Tamim;
  8. Walikota Baubau, MZ. Amirul Tamim, juga menandatangani SK Walikota Baubau Nomor: 62 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi nikel PT BIS Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio. SK Walikota ini pada intinya berisikan kewajiban-Kewajiban pemegang kuasa pertambangan eksplorasi;
  9. Gubernur Sultra, Ali Mazi, SH pada tanggal 30 November 2007 mengeluarkan surat Nomor: 522/4288 tentang rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Surat ini didasarkan pada surat Walikota Baubau Nomor: 522/1952 tanggal 18 Oktober 2007 perihal rekomendasi untuk mendapatkan izin pengunaan kawasan hutan pada Menteri Kehutanan RI, serta surat Kepala Dinas Kehutanan Sultra No.127/650.B/KDST tanggal 10 November 2007 perihal pertimbangan teknis pengunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi;
  10. Pada tanggal 17 Maret 2008 Departemen Kehutanan Republik Indonesia mengirimkan surat nomor: S.186/Menhut-VII/PW/2008 tentang persetujuan ijin kegiatan eksplorasi bahan galian nikel di dalam kawasan hutan produksi terbatas An. PT BIS di Kota Baubau, Sultra yang ditandatangani Kepala Badan Planologi Kehutanan Dr.Ir. Yetti Rusli, M.Sc atas nama Menteri Kehutanan. Ijin ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani;
  11. Pada bulan April 2008, PT BIS menyelesaikan dokumen Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kegiatan penambangan nikel yang dikerjakan oleh sebuah tim konsultan yang diketuai oleh La Ode Santiaji Bande, SP., MP yang beralamat di Kompleks Perumahan Dosen Unhalu Blok R-13 Kampus Baru Andounohu Kendari;
  12. Pada tanggal 23 Mei 2009 Walikota Baubau, MZ. Amirul Tamim mengeluarkan Keputusan Walikota Baubau Nomor: 545/76.a/ASDA/2009 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada PT BIS. Surat ini didasarkan pada Surat Direktur Utama PT Bumi Inti Sulawesi Nomor: 18/BIS/XI/2008 tanggal 18 November 2008 perihal permohonan kuasa pertambangan eksploitasi bahan galian dan mineral pengikutnya terhitung untuk masa 20 (dua puluh) tahun hingga tanggal 23 Mei 2029;
  13. Dinas Kehutanan Sultra telah mengeluarkan surat Pertimbangan Teknis (PERTEK) Dishut Sultra Nomor: 122/679/KDST tertanggal 14 Desember 2010.
  14. Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam telah mengeluarkan surat rekomendasi Gubernur Sultra No.522/4862 tanggal 16 Desember 2010 tentang rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
  15. Sejak memegang IUP operasi produksi PT BIS sudah mulai membangun fasilitas jalan tambang, basecamp, serta fasilitas kantor di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Blok Sorawolio. Sejumlah protes dari warga setempat juga aktivis lingkungan hidup atas aktifitas perambahan kawasan hutan tersebut, namun tidak dihiraukan oleh pihak perusahaan. Demikian juga pemerintah Kota Baubau beserta dinas terkait;
  16. Sampai pada hari lni Menteri Kehutanan RI belum mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun PT. BIS tetap melakukan aktivitas pembukaan hutan (jalan produksi) dan ekplorasi (grid 25) di Kawasan HPT.
  17. Hasil investigasi WALHI Sultra pada tanggal 11 Juli 2011, PT BIS telah membuat jalan produksi sepanjang 24 KM dan lebar antara 30 – 35 Meter di dalam 3 kawasan HPT..
  18. Pada tanggal 25 Februari 2010 Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengirim surat Nomor: S 95/Menhut-IV/2010 kepada para Gubernur se-Indonesia Perihal untuk menginventarisasi pelanggaran kawasan hutan oleh perkebunan dan pertambangan. Dalam suratnya, Menteri Kehutanan memberikan deadline paling lambat 2 (dua) bulan kepada para Gubernur sejak inventarisasi pelanggarantersebut dilakukan, untuk segera melaporkan tindakan/l angkah yang diambil oleh para Gubernur terhadap pelanggaran kawasan hutan akibat aktivitas perkebunan dan pertambangan;

Laporan: Tim Sultraline.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.