SULTRALINE.ID, KENDARI- Sembilan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sultra, atas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) tahun 2016.
Sembilan daerah tersebut yakni Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Buton Utara (Butur), Kolaka, Kolaka Utara (Kolut), Bombana, Konawe, Wakatobi, dan Konawe Selatan (Konsel).
Kepala Perwakilan BPK Sultra, Widyamantoro mengungkapkan, untuk memperoleh predikat tersebut ada tiga jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaa tujuan tertentu.
“Dan yang kita sampaikan tadi jenis pemeriksaan keuangan karena output opini, untk penilaian opini ada empat kriteria yakni kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, pengelolaan keuangannya apakah sudah sesuai dengan koridor perundang-undangannya dan yang terakhir sistem interen yang memadai,” jelasnya Selasa (30/05/2017)
Disinggung terkait yang melanda auditor BPK pusat yang di tangkap KPK, Widyamantoro mengungkapkan, pihaknya melakukan pemeriksaan berdasarkan standar keuangan negara, standar akuntansi dan sesuai kode etik.
“Kalau memang ada pelanggaran kita akan tindak tegas, karena kita mengharuskan merencanakan pemeriksaan secara matang dari tahap pelaksanaan, perencanaan hingga pelaporan harus kita bekap kualitasnya baik itu secara berjenjang maupun secara impeltim,”paparnya
Dalam penyerahan WTP ada kabupaten baru mendapatkan yakni Kabupaten Konawe Selatan. Terkait hal ini, Bupati Konsel Surunuddin Dangga mengungkapkan, WTP tahun ini bisa diraih tidak lepas dari kerja sama semua pihak khususnya pemerintah kabupaten (Pemkab) , serta pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konsel.
“Tahun lalu kitakan meraih WDP disitu kita sudah mendapatkan catatan, itulah yang betul-betul yang kita perbaiki terutama aset, dan alhamdulilah kita berhasil tuntaskan dengan kita raihnya WTP ini,”ungkap Surunuddin di Kantor BPK sultra, Senin (30/05/2017)
Ia juga berjanji akan terus mempertahankan raihan WTP dengan terus berkomitmen bersama menjaga hasil tersebut. “Kedepan kita akan lakukan pengawasan yang ketat kepada seluruh SKPD yang ada, karena lebih sulit untuk mempertahakan dari pada meraihnya,” pungkasnya.
Laporan: La Irdwan
