Jum. Apr 3rd, 2020

Seleksi Pendamping BSPS di Sultra Syarat Kepentingan, Diduga Panitia Tidak Transparan

1 min read
img_20200325_103637

SULTRALINE.ID, KENDARI – Seleksi pendamping Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Fasilitator (Korfas) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2020 telah usai. Namun dari hasil pengumuman banyak kejanggalan yang ditemukan.

 

Seperti yang dialami Halimin salah satu pendaftar yang dinyatakan tidak lulus, padahal syarat dan ketentuan telah diikuti dengan baik.

 

Halimin mengatakan panitia seleksi tidak transparan. Itu terbukti sejak diumumkan pendaftaran hingga pengumuman berkas dan pengumuman hasil ujian tertulis panitia selalu tertutup. Seolah tidak mau ketahuan di publik.

 

“Misalnya pengumuman hasil seleksi berkas dan seleksi tertulis selalu tidak terjadwal. Tiba-tiba diumumkan. Parahnya lagi pengumuman seleksi berkas pada tanggal 12 Maret hanya akal-akalan panitia. Sebab pada tanggal 11 Maret, beberapa yang lulus berkas sudah disampaikan oleh panitia melalui telpon seluler. Jadi sebelum diumumkan tertulis, sudah ketahuan nama-nama yang lulus,” bebernya, Selasa (24/3/2020).

 

Lanjut ia, salah satu syarat pendamping tidak menjadi anggota partai politik. “Namun faktanya, banyak diantara yang lulus adalah titipan partai. Inikan aneh,” timpalnya.

 

Ia menambahkan, hal lain yang sangat aneh adalah ada beberapa pendaftar yang tidak lulus berkas pada tanggal 12 Maret diikutsertakan untuk ujian tertulis pada tanggal 13 Maret di Hotel Zahra Kendari. “Ini sangat lucu,” ucapnya.

 

Kejadian tersebut dibenarkan oleh Nukman. Saat mendaftar dia dinyatakan tidak lulus berkas.

 

“Itu benar. Saya dinyatakan tidak lulus berkas pada tahapan seleksi berkas, namun saya mengikuti ujian tertulis pada tanggal 13 Maret di Hotel Zahra Kendari. Saya dipanggil kembali panitia karena saya melakukan presur dengan mengancam akan memboikot kegiatan,” kata Nukman.

 

Atas kejadian tersebut Nukman menganggap panitia tidak konsisten terhadap putusannya.

 

Hal lain yang mengganjal adalah tidak adanya standar nilai yang ditentukan oleh panitia pada tahapan ujian tertulis. Diduga panitia memberikan nilai dengan seenaknya.

 

“Mungkin saja kalau peserta yang dikenal nilainya bagus, yang tidak dikenal lembar jawabannya langsung dihilangkan,” tuduhnya.

 

Atas hal tersebut mereka akan melaporkan di Ombudsman Sultra dan akan melakukan demonstrasi di DPRD Sultra.

 

Selain itu Nukman juga mengancam akan melaporkan di Kejaksaan Tinggi Sultra terkait pengelolaan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun kemarin. Menurutnya banyak Kabupaten yang bermasalah.

 

“Masalahnya beragam. Ada yang terlambat pekerjaan. Ada juga yang memanipulasi toko. Kalau kita cek di lapangan. Hampir semua toko yang digunakan hanya modal stempel. Sementara suplai bahannya semua dari pengelolah bantuan. Ya, mungkin PPK atau tenaga fasilitator lapangannya,” duganya.

 

Hingga berita ini ditayangkan awak media mencoba mencari kontak panitia namun belum juga mendapatkan keterangan.

 
Laporan : TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *