SULTRALINE.ID, KENDARI – Sekretaris umum Aliansi Pemuda Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra) Al Aksar sangat geram atas ketidak seriusan dari Pemerintah Desa (Pemdes) Tomoahi, Kabupaten Buton Utara.
“Saya merasa kecewa dengan pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Tomoahi, Kecamatan Kulisusu, kabupaten Buton Utara, dimana dengan adanya Pandemi Covid 19 ini, beliau tdak serius atau tdak bersungguh” dalam penanggulangan/penanganan covid 19, dimana pada saat adanya orang yang baru datang dari luar kota, dari pihak pemdes tidak ada persiapan untuk dilakukan karantina, baik itu tempat maupun logistik,” ujarnya, Rabu (6/5/2020).
“Kami tiba pada hari minggu, 3 Mei 2020, dan karantina dilakukan setelah malam kedua sejak kedatangan kami. Setelah satu dua hari dikarantina ternyata masih banyak kebutuhan yang kurang, bahkan kami tidur hanya berbantalkan tangan saja, saat mati lampu kami hanya mengandalkan sinar hp, dikarenakan tdak ada penerang lainnya/lilin yang disiapkan,” tuturnya.
Ia menambahkan pihaknya yang dikarantina mengeluh dan melaporkannya kepada salah satu orang anggota gugus tugas Covid-19 yang sering datang memantau keadaan mereka, dan meneruskannya kepada Kepala desa tomoahi semua keluhan telah sampaikan.
“Namun kami menilai seolah-olah pemerintah desa/Kepala desa tomoahi tidak mengindahkan hal tersebut. Dan juga beberapa keperluan yang kami butuhkan sudah memakai uang pribadi salah satu orang hansip yang memperhatikan dan mempedulikan kami. Bahkan masker pun masyarakat yang berantusias memberikan kami. Sudah 24 jam keluhan kami sampaikan namun belum ada tindakan dari Pemerintah desa,” paparnya.
Atas kejadian tersebut dirinya menyatakan bahwa pemerintah Desa/Kepala Desa Tomoahi tidak bersungguh sungguh atau tdak serius dalam penanggulanga dan penanganan pandemi covid 19 ini,
“Kepala desa tomoahi sudah tidak mengindahkan kebijakan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah terkait penanganan covid 19. Anggaran yang diporsikan untuk penanganan covid yang begitu banyak tidak di kelola dengan baik. Sehingga dengan hal tersebut saya menduga anggaran tersebut hanya mnjadi tabungan d kantong dan dugaan adanya potensi korupsi anggaran covid 19,” bebernya.
Dengan kondisi tersebut, ia berhasil pihak yang berwenang agar segera melakukan tindak lanjut terkait hal ini, dan anggaran untuk covid 19 di pergunakan dengan sebaik mungkin dan jalankan sesuai prosedur, agar musibah yang melanda negara saat ini bisa terselesaikan.
“Kalau memang pemdes/kades tidak mengelola anggaran tersebut maka ditarik saja anggaran tersebut dan di salurkan ke tempat lain untuk membantu saudara-saudara kita yang serius melakukan penanganan covid 19. Mari kita bersatu mengawal anggaran covid 19 untuk menyelesaikan problem pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Laporan : TIM
