June 18, 2019
You can use WP menu builder to build menus

SULTRALINE.ID, KENDARI – Ratusan masyarakat Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (28/11/2018).

Kedatangan mereka mendesa Gubernur Sultra untuk merevisi tapal batas antara wilayah Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton dengan mengembalikan tapal batas tersebut berdasarkan SK Gubernur Sultra No. 53a tahun 2003 pada saat awal pembentukan Kabupaten Bombana.

Koordinator lapangan, Rizal Iskandar, menguraikan, bahwa tahun 2009 Bupati Bombana mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 438 tahun 2009 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Prima Nusa Sentosa (PNS). Kemudian tahun 2010, Bupati Bombana kembali mengeluarkan SK Nomor 395 tahun 2010 tentang, Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT. PNS.

“Namun tahun 2011 pejabat Bupati Bombana mengeluarkan SK Nomor 25 Tahun 2011 tentang pencabutan SK Bupati Bombana Nomor 438 tahun 2009 dan nomor 395 tahun 2010 diatas. Akibatnya dari penjabutan tersebut seluruh areal IUP PT. PNS dialihkan oleh pemerintah provinsi menjadi IUP PT. Anugerah Harisma Barakah (AHB) dengan alasan bahwa kewenangan menerbitkan IUP tersebut menjadi kewenangan Gubernur Sultra (Nur Alam) karena IUP tersebut berada di wilayah lintas batas antara Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton,” terangnya.

Menurut Rizal, sesungguhnya wilayah IUP PT. PNS seluruhnya masuk dalam wilayah Kabupaten Bombana. Hal itu berdasarkan SK Gubernur Sultra (Ali Mazi) Nomor 53a tahun 2003 tentang tapal batas Kabupaten Bombana dan Kabupaten Bombana adalah bermula dari tanjung Wulala kecamatan Kabaena Timur menelusuri punggung bukit Wulaende dan bermuara ke kali asin.

 

(Ketgam: Massa aksi sempat dihalangi pihak Satpol PP Pemprov Sultra)

 

Lanjut ia, yang kemudian tapal batas tersebut di rekayasa dengan menggeser jauh dari tapal batas berdasarkan SK Gubernur No. 53a tahun 2003 , sehingga kewenangan mengeluarkan IUP adalah Gubernur Sultra Nur Alam

“Akibatnya, selama 9 tahun PT. AHB beroperasi di wilayah IUP PT. PNS, dana CRS yang seharusnya menjadi hak penuh masyarakat Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana terpaksa dibagi dengan masyarakat Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton saat itu. Sementara dalam operasi produksinya PT. AHB tidak sedikitpun mengelolah di wilayah kecamatan Talaga Raya. Sedangkan dampak kerusakan lingkungannya dialami oleh masyarakat Kabaena Selatan akibat proses penambangan yang di lakukan PT. AHB,” bebernya.

Olehnya, mereka meminta Gubernur Ali Mazi untuk merevisi itu. selain itu mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar bertanggungjawab terhadap semua akibat yang ditimbulkan dari penambangan yang dilakukan di wilayah mereka kurang lebih 9 tahun dan ditinggalkan secara terlantar sehingga saat ini tidak ada yang bertanggungjawab.

“Kami juga mendesak pemerintah agar memberikan jaminan pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan yang telah ditinggalkan dan kami ingin tahu jaminan reklamasi yang disimpan oleh perusahaan yang beroperasi selama 9 tahun itu ditaruh di kas mana dan kembalikan ditempatnya dan segera melakukan perbaikan. Saya kira itu tuntutan kami dan kami inginkan pemerintah segera menindaklanjuti itu dan sebenarnya kami harapkan untuk diskusi agar proses ini berjalan cepat supaya kami tidak lama menunggu di lapangan,” Darmawi, selaku kepala Desa Pongkalero, Kecamatan Kabaena Selatan

Aksi mereka sempat dihalangi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena memaksakan masuk. Setelah berorasi kurang lebih satu jam, akhirnya merek ditemui Sayidina Suparhadi selaku Kasubag Administrasi Wilayah Pemerintahan, Biro pemerintahan Setda Provinsi Sultra.

Menurut Sayidina Suparhadi, menceritakan kronologisnya sehingga tapal batas ini disepakati. Yang mana awalnya Bombana mekardari Kabupaten Buton berdasarkan Nomor 29 tahun 2003. Penyelesaian batas itu mengacu pada UU Perrujukan Daerah.

“Kami dalam menyelesaikan batas daerah itu mengacu pada peta lampiran UU Perujukan. Pemerintah Provinsi tidak punya kepentingan atau potensi untuk menggeser garis batas berdasarkan potensi yang ada. Kami hanya bicara sesuai aturan, setelah itu ada dasar hukumnya kemudian kita undang masing-masing pemerintah daerah,” ujarnya

Ia menambahkan, aturan tentang penyelesaian batas-batas wilayah Bombana dengan Buton yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Buton Tengah itu sudah keluar peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2015 tentang batas antara Bombana dengan Buton pada saat itu.

Lanjut ia, artinya semua tahapan-tahapan penyelesaian tapal batas itu kita sudah lalui. Tahapan penyelesaian itu ada empat, pertama dari penyiapan dokumen, kita cari dokumen sebagai bahan rujukan, kedua survei lapangan. Survei lapangan juga sudah sepakati bahwa apa yang kita sepakati sudah sesuai dengan ketentuan UU.

“Batas antara Buton dengan Bombana berdasarkan keputusan Pemendagri No. 42 tahun 2015 itu sesuai aturan dan disepakati oleh masing-masing yang berbatasan. memang penyelesaian tapal batas antara Kabupaten dan Kota itu tanggungjawab Gubernur. Gubernur memfasilitasi kedua daerah untuk menyelesaikan dan Gubernur tidak mempunyai kepentingan untuk merekayasa garis batas karena masing-masing daerah berpatokan pada UUnya,” katanya.

Tak puas mendengar penjelasan pihak Pemerintah Sultra, mereka kemudian ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.

 

Laporan : La Ode Asrudin/KSL

Editor : Irdwan Jeko

 

No Comments