Prihatin Akan Bahaya Narkoba, Mahasiswa Batauga Desak BNN Sultra Lakukan Sidak ke Pemerintahan Busel

SULTRALINE.ID, KENDARI – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Batauga (HIMPEL-SIAGA) Kendari melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Tenggara (Sultra) , Jum’at (07/12/2018).

Kedatangan mereka mendesak Kepala BNN Sultra agar turun langsung ke Buton Selatan (Busel) untuk melakukan sidak di setiap instansi-instansi. Apalagi beberapa waktu lalu Sultra dihebohkan dengan tertangkap nya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan.

Jendral lapangan (Jenlap) La Ode Andi Gusman mengatakan, tetap mempresur dan mengawal kinerja BNN Sultra untuk turun langsung di Buton Selatan.

“Saya mengharapkan BNN Sultra menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi kami pada hari ini,””ujarnya.

Olehnya itu mereka meminta pihak BNN Sultra dan Polda Sultra melakukan sidak di instansi pemerintahan di Buton Selatan, meminta kepada pihak BNN Sultra dan Polda Sultra untuk membuka hasil sidak secara transparan.

“Menindak secara tegas oknum-oknum yang terbukti positif narkoba,” tegasnya.

Mendengar suara aksi di depan kantor, p pegawai BNN Sultra melalui beberapa Kepala Bidang langsung menemui massa aksi.

Menurut Kepala Bidang Pencadangan dan Pemasyarakatan, Harmawati, menerangkan pada massa aksi bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba itu ditunjukkan kepada Gubernur Bupati dan Walikota.

“Maksudnya disitu gubernur, bupati, walikota menyiapkan dana untuk melakukan upaya pencegahan pemberantasan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah masing-masing untuk masyarakatnya. Nah siapa yang jadi sektornya disitu adalah Kesbangpol,” terangnya.

Ia menambahkan, melalui Kesbangpol untuk melakukan penyisipan dana dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.

(Ketgam : Perwakilan BNN Sultra menjelaskan kepada mahasiswa terkait permintaan untuk turun langsung sidak ke Pemerintahan Busel)

 

“Intinya ada tiga hal pertama, sosialisasi kedua tes urin, ketiga membentuk penggiat anti narkoba atau relawan. Namun tidak semua pemerintah kabupaten dan kota melaksanakanya. Memang sudah ada sebagian pemerintah kabupaten dan kota melaksanakan hal-hal itu,” ujarnya.

“Apa yang adik-adik suarakan bagus sekali karena generasi ini mau bebas narkoba dan bersih dari narkoba. Namun prosedurnya yang masih belum, karena sekarang itu ada intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang perencanaan aksi nasional P4CN jadi sampaikan aturan ini supaya mereka siapkan dana melaksanakan kegiatan ini secara aktif,” tandas Harmawati.

Laporan : La Ode Asruddin/KSL
Editor : Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.