POSPERA Kendari Bakal Gelar Lokakarya Pertambangan se Sultra

SULTRALINE.ID, KENDARI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Kota Kendari akan menggelar kegiatan seminar Lokakarya Pertambangan se Sulawesi Tenggara (SULTRA) pada Mei 2018 mendatang.

Ketua POSPERA Kota Kendari Mukmin, mengatakan kegiatan Lokakarya pertambagan se Sultra nanti akan di digelar pada 10 Mei 2018 mendatang, dengan menghadirkan beberapa kementerian.

“Seminar Lokakarya Pertambangan se Sultra kami rencanakan itu di bulan Mei tepatnya pada 10 Mei mendatang,” ujarnya saat ditemui di salah satu warung kopi di Kota Kendari, jum’at (13/04/2018).

Nantinya kegiatan itu lanjut dia, akan dihadiri langsung oleh beberapa  kementerian, diantaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Selain itu akan hadir pula Presidium PENA 98 Erwin Usman, serta anggota Komisi VII DPR RI (Komisi Pertambangan) termasuk Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) juga turut  hadir sebagai narasumber,” terangnya.

Pria yang akrab disapa Bram itu juga mengatakan, kegiatan yang akan di laksanakan 10 Mei mendatang, turut  mengupayakan kehadirkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber.

“Kita juga mengupayakan, di kegitaan bulan mei itu bisa di hadiri KPK,” ujarnya.

Kedatangan KPK di kegiatan itu sangat penting, sebab menurut Bram, diskusi pengelolahan pertambangan di Sultra hari ini harus di perhatikan, mengingat beberapa contoh kepala daerah di Sultra banyak tersandung masalah pertambangan.

“Kedatangan KPK Ini sangat penting. Diskusi tambang di Sultra hari ini memang harus di perhatikan, mengingat sebelum-sebelumnya itu ada beberapa kepala daerah yang tersandung masalah pertambangan. Contoh Mantan Gubernur Sultra Nur Alam, Mantan Bupati Konawe Utara Aswad Suwarman itu semua terjerat masalah tambang,” paparnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini, untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, termasuk merangsang kepedulian investor tambang terhadap lingkungan. Sebab menurutnya, dampak lingkungan pertambangan sangat besar dirasakan masyarakat.

“Kami berharap dengan suksesnya kegiatan ini nantinya investor, masyarakat maupun pemerintah, bisa lebih konsisten dengan regulasi peraturan perundang-undangan, terkhusus peraturan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi sumber permasalahan tambang selama ini,” pungkas Bram.

Laporan: Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *