June 18, 2019
You can use WP menu builder to build menus

SULTRALINE.ID, KENDARI – Mengingat maraknya tindak korupsi yang terjadi di tanah air maka tepat hari ini mahasiswa yang tergabung dalam cipayung plus melakukan demo aksi damai, sekaligus merangkaikan dengan peringatan hari anti koropsi oleh para mahasiswa USN Kolaka Selasa (11/12/2018)

Aksi mahasiswaini di lakukan di dua titik. Pertama di depan kampus USN kolaka dan kemudian menuju ke kantor kejaksaan negeri Kolaka.

pantauan media ini, para mahasiswa melakukan aksinya pada pukul 7. 30 dan selesai pukul 10.24 Wita.

Menurut salah satu korlap Fajar Malik dari Fakultas Fisip mengatakan, yang tergabung dalam aksi ini terdiri dari beberapa organisasi Cipayung Plus wilayah Kabupaten Kolaka yang terdiri dari GMNI, PMII, HMI, GMNI dan KMHDI dengan tujuan adalah aksi damai supaya pihak kejaksaan Kolaka minimal mampu mengawal kasus-kasus korupsi yang teradi di tanah air terutama di kabupaten Kolaka.

“Khususnya dana-dana desa yang hari ini ada penambahan anggaran yang terjadi di desa-desa minimal itu yang kita ingin capai dari cipayung plus dan hingga sampai hari ini kami melakukan aksi dan lngin kita hearing dengan pihak yang terkait yaitu kejaksaan. Yah minimal untuk memperkuat bagaimana layanan kejaksaan dalam hal korupsi yang terjadi di kolaka khususnya. Itulah yang kita ingin tahu ketika kita hearing nanti,” tuturnya.

Fajar menambahkan, sebagai mahasiswa yang agen of control cara kerja kejaksaan ini belum melihat kasus-kasus apa apa yang di tangani, maka dari itu tujuan mereka ini nantinya ingin tahu sampai dimana kinerja kejakasaan dalam mengawal kasus korupsi tentunya di Kolaka.

” tadi juga kita lihat dan dengar teman kami dengan tegas memgatakan kami mahasiswa keras jangan menghalangi membakar ban karna itu adalah simbol mahasiswa ketika demo yang perlu pengamanan halangi adalah para koruptor bukan kami, dan kami punya tema praktek-praktek koruptor yang ada di Indonesia terutama di kolaka itu adalah satu kegiatan yang haram hukumnya di halangi pihak-pihak keamanan khususnya pengadilan negeri Kabupaten Kolaka untuk kemudian menangkap para koruptor di Kolaka,” tegasnya.

Bahkan, sejarah membuktikan mahasiswa tidak puas dengan hukum yang di berikan pada pelaku tikus tikus berdasi itu dan yang paling ramai saat ini di perbincangkan oleh mahasiswa adanya persoalan E-KTP yang seharusnya E-KTP itu sudah selesai di era pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Namun sampai hari ini masih ada karena banyaknya kongkalikong di jalankan oleh praktek -praktek koruptor sehingga sampai saat ini belum tuntas.

“Ketika pihak kejjaksaan menemui kami di lapangan area demo, pjhak kejaksaan berjanji akan menuntaskan masalah ini,” tandas Fajar.

Laporan : Sri

No Comments