June 18, 2019
You can use WP menu builder to build menus

SULTRALINE.ID, BAUBAU – Puluhan massa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Baubau menggelar aksi damai sebagai bentuk memperingati Hari Anti Korupsi (HAK) dan Hari Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 dan 10 Desember, dengan membawa Misi Menangkan Pancasila Wujudkan Pendidikan Gratis.

Aksi yang mereka lakukan dari Kantor Kejaksaan Kota Baubau menuju Polres Kota Baubau dan berakhir di Kantor DPRD Kota Baubau,Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (10/12/2018).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk pengantar pesan dan sekaligus kritikan terhadap pemerintah dengan dasar selama 73 tahun Indonesia Merdeka, masih banyak kasus pelanggaran HAM dan Tindak Pidana Korupsi, yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sosial menengah kebawah.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, adalah terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka dipandang perlu adanya sebuah renungan atas kemerdekaan yang dimiliki bangsa ini. Apakah haluan bangsa ini telah mendekat kearah tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

“Setiap manusia memiliki dasar hak yang sama termasuk, bukan hanya persolan hidup! jauh dari pada itu Kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berhak atas pelayanan kesehatan yang baik. Sesuai yang termaktum dalam butir kelima Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Ketua Eksekutif LMND Kota Baubau La Ode Farhan saat berorasi.

Lebih jauh ia menjelaskan, berangkat dari apa yang diamanahkan dalam pancasila, sudah sepatutnya untuk menanyakan apakah pemerintah hari ini berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam pancasila?.

Sambung ia, faktanya menunjukkan bahwa pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih banyak terjadi. Tahun 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima total sebanyak 7.188 pengaduan. Kepolisian menempati posisi pertama pihak yang diadukan sebagai pelaku pelanggaran dengan 2.290 pengaduan. Kedua adalah korporasi dengan data yang dilaporkan sebanyak 1.030 pengaduan. Data pengaduan menempatkan hak atas kesejahteraan sebagai urutan pertama pengklasifikasian hak yang diadukan dengan jumlah 2.748. Posisi kedua ditempati oleh hak memperoleh keadilan dengan jumlah 2.697 (komnasham.go.id).

“Fakta semacam itu menunjukkan belum adanya komitmen yang kuat dari negara untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM atau setidaknya menekan. Belum lagi banyaknya konflik agraria yang terjadi pada tahun 2017. Perampasan lahan-lahan milik rakyat, juga penyingkiran rakyat dari tempat tinggalnya menggunakan kekerasan baik oleh korporasi maupun institusi-institusi pemerintahan. Tahun 2017 lalu KPA mencatat ada 659 konflik agrarian yang terjadi dengan luas lahan 520.491,87 ha lahan dan sebanyak 652.738 KK. Posisi pertama ditempati sektor perkebunan dengan 208 konflik agraria. Sektor properti ada di urutan kedua dengan 199 konflik. Sedangkan yang ketiga adalah sector infrastruktur dengan 94 konflik.
Persoalan-persoalan yang berdampak langsung pada pelanggaran HAM tidak terlepas dari haluan perekonomian bangsa Indonesia yang kapitalistik. Kekayaan diserahkan begitu saja kepada siapa saja yang mampu menguasainya sehingga tidak ada kesempatan bagi rakyat kecil untuk menikmati kekayaan alam Indonesia. Bukannya menikmati justru rakyat mendapatkan intimidasi dan represi. Rakyat tersingkirkan dari tempat tinggalnya akibat haluan perekonomian yang dilakukan pemerintah. Haluan perekonomian yang mengedepankan pembangunan namun mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan akan memperparah nasib rakyat. Hal ini jelas sudah melenceng jauh dari amanah pancasila sebagai dasar negara. Apapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan HAM di negeri ini akan sia-sia jika haluan perekonomiannya masih menyediakan peluang bagi mereka yang ekonominya kuat untuk mengeksploitasi mereka yang ekonominya lemah,” paparnya.

Seharusnya, jalan keluar yang mestinya diambil oleh negara untuk mengatasi persoalan kemanusiaan adalah dengan merubah haluan perekonomiannya. Haluan ekonomi yang kapitalistik hanya akan memberikan kesempatan mereka yang perekonomiannya kuat untuk terus mengeksploitasi yang lemah.

“Oleh sebab itu, persoalan kemanusiaan hanya bisa diatasi jika kekayaan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyatnya. Kemerataan atau kesejahteraan dapat tercapai jika negara berkomitmen untuk merubah haluan ekonomi kapitalistik menjadi haluan ekonomi sesuai dengan pancasila yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya,” tegas Farhan.

Selanjutnya, ia juga berpesan kepada pemerintah agar selain berkomitmen merubah haluan ekonomi bangsa Indonesia, pemerintah juga harus berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini yang belum terselesaikan, bahkan ada juga yang belum tersentuh sama sekali.

“Beberapa kasus di antaranya yaitu peristiwa penghilangan paksa aktivis pada 1997-1998, tragedi penembakan di Universitas Trisakti, Semanggi I dan II, dan peristiwa lain yang diakibatkan konflik SARA,” bebernya.

Selain itu di momentum ini pula LMND Kota Baubau meminta kepada pemerintah untuk membangun industri Nasional yang bervisi kemanusiaan dan lingkungan.

“Tuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini, dan Tegakkan pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar perekonomian Nasional kita, sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Dalam aksi itu, ada yang unik mereka mencat tubuhnya berwarna merah dan mengenakan ikat kepala, serta melakukan aksi teatrikal pelanggaran HAM dan Tindak Korupsi.

 

Laporan : Tim Sultraline.id

No Comments