October 17, 2019
You can use WP menu builder to build menus

SULTRALINE.ID, KENDARI – Belum lama dikabarkan salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) bernama Mahyudin sejak 1 tahun terakhir tidak menerima gaji akibat Nomor Induk Pegawai (NIP) dibekukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

 

 

Bahkan, Wahyudin mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo terkait permasalahan yang dialami.

 

 

Diketahui pembekuan itu diakibatkan adanya laporan palsu yang dituduhkan kepadanya menggunakan Surat Keputusan (SK) fiktif sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) pada tahun 2005 silam.

 

 

Padahal Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Konawe telah melaporkan hal tersebut ke BKN di Jakarta. Pasalnya, berdasarkan data yang terdapat di BKD Konawe, SK yang dimiliki oleh Mahyudin merupakan SK asli.

 

 

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Indonesia Konawe (IMIK) Jakarta, Muhamad Ikram Pelesa menyesalkan kinerja pemerintah kabupaten konawe yang tidak mampu menyelesaikan persoalan pegawainya sehingga menurut Ikram persoalan yang menimpa Mahyudin dinilainya bukan persoalan baru di Kabupaten Konawe.

 

 

“Persoalan ini menunjukan bahwa Pemda Konawe tidak mampu menyelesaikan persoalan pegawainya, sehingga persoalan seperti Salah Input Nomor Induk Kepegawaian dan hal lain yang berkenaan dengan legalitas PNS itu banyak menimpa pegawai di Konawe,” ujar Ikram dalam keterangan pers nya, Selasa (8/10/2019).

 

 

Menurut Ikram, perlu diketahui yang menimpa Mahyudin bukan persoalan baru di Konawe, malah sebelumnya ada pula salah satu guru di SDN 2 Amosilu, Besulutu yang salah Input NIP, sehingga bermasalah pengurusan dana sertifikasinya.

 

 

“Saya meminta Pemda konawe untuk tidak lagi lepas tangan mengenai persoalan yang menimpa Mahyudin, agar pemerintah daerah tidak kehilangan kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah mereka,” timpalnya Mantan Ketua IPPMIK Kendari ini.

 

 

Ia juga menyampaikan jika dibutuhkan, pihaknya siap mengawal pengaktifan kembali Nomor Induk Pegawai Mahyudin di BKN.

 

 

“Jika dibutuhkan, dalam kesempatan ini saya sampaikan, kami mahasiswa konawe yang berada di Jakarta siap mengawal dan memperjuangkan pengaktifan kembali NIP Pak Mahyudin di BKN,” pungkas Mahasiswa Pascasarjana Manajemen CSR Universitas Trisaksi ini.

 

 
Laporan : TIM

No Comments