Penjelasan Kepala BLP Sultra, FORSUB: Semakin Menguatkan Dugaan Kami

26 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

SULTRALINE.ID, KENDARI – Front Rakyat Sultra Bersatu (FORSUB) menilai penjelasan Kepala Biro Layanan Pengadaan (BLP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Rony Yacob Laute, terkait dugaan mereka atas adanya kongkalikong dalam proses lelang proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 merupakan apologi atau pembenaran semata.

“Kami meminta kepada yang bersangkutan agar tidak melakukan apologi atau pembenaran. Kami sangat sayangkan sebab hampir seluruh penjelasan beliau di media hanyalah apologi, Dan itu semakin menguatkan dugaan kami,” Kata Humas Forsub, Wahidin Kusuma Putra, saat ditemui di salah satu warkop, Kota Kendari, Senin (12/3/2018).

Menurutnya, Forsub memiliki data yang akurat terkait informasi perubahan jadwal lelang juga terkait banyaknya tahapan yang digabung dan dihilangkan untuk kepentingan mempercepat jadwal pelaksanaan lelang. “Terkecuali jika situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diotak atik lagi isinya, namun jika itu mereka lakukan kami sudah memback up seluruh informasi di LPSE terkait pelaksanaan lelang tersebut,” ujar Wahidin

Dalam penjelasan Kepala BLP Pemprov Sultra Rony Yacob Laute di salah satu media online (zonasultra.com) mengatakan, Berdasarkan jadwal secara fisik lelang umum dari 1 sampai 27 Februari 2018, pemilihan langsung 1-20 Februari 2018. Lalu dalam pengawasan, seleksi sederhana dimulai 1 sampai 20 Februari 2018 dan
seleksi umum 1-27 Februari 2018. Kemudian tahap perencanaan, seleksi sederhana dimulai 1-20 Februari 2018 dan seleksi umum 1 Februari-5 Maret 2018.

Lanjut Rony, tidak ada pelaksanaan lelang yang dipersingkat, semuanya telah sesuai pepres 54 yang berasaskan tidak merugikan pihak penyedia yang mendaftar dan semua tahapan dilaksanakan sesuai jadwalnya.

“Jadwal pelaksanaan lelang melalui LPSE tidak ada hubungannya dengan  berakhirnya masa jabatan gubernur. Perubahan jadwal yang ada untuk menyesuaikan kegiatan pokja dalam hal mengevaluasi bukan hak penyedia yang dirugikan/dikurangi semua bisa terproses pada sistem LPSE. Hal yang biasa kalau dalam pelelangan ada pemenangnya,” papar Rony, Kamis (8/3/2018) malam. Dikutip dari zonasultra.com

Forsub menilai Sesungguhnya pernyataan itu justru semakin menguatkan dugaan mereka terkait adanya kongkalikong itu. Sebab faktanya, hampir seluruh paket fisik tahapan lelangnya lebih cepat dari waktu yang dipaparkan oleh beliau yakni 27 hari menjadi 19 hari.

“Pada laman situs LPSE Pemprov Sultra, seluruh paket proyek baik fisik maupun pengawasan dan perencanaan telah diumumkan pemenangnya sebelum tanggal 19 Februari 2018. Tidak wajar, jika seluruh paket itu dilelang dengan waktu 19 hari bahkan kurang dari 19 hari. Kita ambil contoh misalnya paket Pengadaan Jaringan Air Minum SPAM di Kolono, Konawe Selatan yang anggarannya Rp 1,145 Miliar, paket ini mulai dilelang sejak tanggal 1 Februari. Dan tanggal 12 Februari sudah pengumuman pemenang. Tanggal 13 Februari 2018 sudah masuk tahapan masa sanggah,” urai Wahidin.

“Sangat tidak rasional jika ada kontraktor yang bisa mengikuti tahapan lelang dalam waktu 12 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenang lelang ini sudah mendapatkan bocoran informasi sebelum proses lelang dibuka. Jika demikian, maka proses lelang ini sudah diatur pemenangnya oleh panitia sehingga proses lelang ini berlangsung tidak adil, cacat hukum serta cacat prosedur. Olehnya patut diduga kuat bahwa ada kongkalikong beraroma suap menyuap dalam proses ini,” duga Wahidin.

Ditambahkan, sudah seharusnya Pejabat (Pj) Gubernur Sultra, Teguh Setiyabudi untuk turun tangan menangani persoalan ini. Sudah menjadi kewenangannya untuk mengambil langkah tegas menuntaskan masalah ini.

“Saat ini, citra Pemprov Sultra sangat buruk di mata masyarakat akibat penangkapan mantan Gubernur Sultra karena kasus korupsi. Jangan lagi diperburuk akibat masalah ini dibiarkan berlarut – larut. Kami meminta Pak Pj Gubernur Sultra segera melakukan evaluasi dan membatalkan seluruh proses lelang yang sudah dilakukan karena terbukti cacat hukum dan cacat prosedur,” pintanya.

“Kami juga meminta agar Pj Gubernur Sultra mengundang KPK RI untuk turun memeriksa proses lelang proyek APBD Prov. Sultra 2018 yang sarat dengan praktek suap menyuap ini,” pungkas Wahidin.

Laporan: Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *