Penembakan di Konsel Banjir Kecaman, Ini Tanggapan PT GMS

46 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

SULTRALINE.ID, KENDARI – Kasus penembakan yang dialami Sarman (35), warga Desa Tue-tue Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), oleh oknum yang tidak dikenal tepatnya pada Minggu (14/1/2018). Banyak menuai kecaman dari berbagai pihak.

Sarman dan para nelayan lainnya berusaha menghadang sebuah kapal tongkang bermuatan alat berat milik salah satu perusahaan tambang  PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) di tengah laut.

Permasalahan bermula atas dugaan bahwa PT GMS telah merampas tanah leluhur maasyarakat, terjadi konflik lahan atau sengketa tanah antara masyarakat, dan terdapat sengketa izin usaha pertambangan (IUP)

Terkait akan hal itu PT GMS angkat suara dan mencoba mengklarifikasi insiden tersebut melalui Humas Herman Pambahako, menjelaskan bahwa menyangkut sengketa tanah itu tidak ada di wilayah IUP PT GMS. “Sama sekali tidak ada sengketa hingga saat ini,”ujarnya saat ditemui di salah satu warkop di Kota Kendari, Selasa (16/1/2018) Malam.

Menurutnya pernah bersengketa tapi itu telah dibebaskan dan sadah keluar keputusan inkrah dari Mahkamah Agung (MA).

“Menyangkut sengketa IUP saya sampaikan tidak ada di IUP selain IUP PT GMS, sehingga yang menjadi sengketa itu seperti apa. Karena IUP PT GMS tidak ada IUP diatas IUP. Yang benar adalah adanya oknum-oknum dengan kepentingan ingin melakukan kegiatan yang sama pemilik IUP yang mengaku pemilik lahan, sehingga bermanuver di masyarakat dengan memprovokatori masyarakat,’jelasnya

Sambung Dia, di wilayah PT GMS masyarakat terbelah ada yang sepakat ada pula yang tidak sepakat keberadaan tambang. “95 persen masyarakat yang berada di wilayah kami itu setuju melakukan aktifitas penambangan, sisanya itu itulah yang tidak setuju dan melakukan gerakan itu,”ucapnya

Persoalan perampasan tanah lelulur, Ia membatah akan itu, PT GMS komitmen tidak akan pernah melakukan aktifitas penambangan di tanah yang belum dibebaskan. Dari 2522 hektare IUP PT GMS sudah ada 148 hektare yang telah dibebaskan.

“Kami akan melakukan aktifitas penambangan hanya lahan yang sudah dibebaskan dan itu sudah disetujui RKAB dinas ESDM, termasuk di lahan sengketa kalau ada yang berpekara kami komitmen tidak akan melakukan aktifitas penambangan,”imbuhnya

Ditambahkan pula, PT GMS memang melibatkan aparat kepolisian untuk mengawal alat tersebut. “Jadi aparat hadir karena kami yang minta. Alasan kami libatkan mereka karena kejadian penghadangan ini sudah berulang, maka itu kami tidak mau ambil resiko,” tandasnya

Hingga berita ini ditayangkan Tim Sultraline.id mencoba mengklarifikasi langsung kepada masyarakat disekitar areal IUP PT GMS.

Laporan : Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *