€sl Promotion

€sl Promotion
19/01/2022

Pemkot Kendari Genjot PAD di Sektor Pajak

2 min read

ADVERTORIAL – Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal adalah ditandai dengan pemberian kewenangan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan daerah serta menciptakan kemandirian fiskal. Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor pelayanan publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Dari berbagai riset yang ada, menunjukkan bahwa telah terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan juga terjadi ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka penataan dan perluasan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana terjadi beberapa perubahan mendasar atas Pajak Daerah untuk provinsi dan Pajak Daerah kabupaten/kota. Dalam ketentuan tersebut Pajak Daerah untuk provinsi terdiri atas: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Air Permukaan; dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah untuk kabupaten/kota terdiri atas: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah harus sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Sedangkan untuk Retribusi Daerah, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah kepada daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Penataan dan perluasan basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan adanya kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana potensi yang ada pada daerah masing-masing. Namun, dalam kenyataannya, terkait dengan penerimaan yang bersumber dari PAD seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, beberapa daerah belum mampu mengoptimalkan PAD akibat besarnya gap antara potensi dan target yang ditetapkan. Terutama pada pemerintah Kabupaten Sarmi saat ini, akibat kemajuan teknologi yang begitu cepat dan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar kendaraan bermotor akibat berkembang pesatnya jumlah kendaraan bermotor maka potensi PAD yang terkait dengan Pajak Daerah Provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan cepat mengalami perubahan.

Pada wilayah kabupaten/kota menunjukkan bahwa seluruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu keberadaan PAD juga dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sekaligus dapat meningkatkan upaya kemandirian fiscal daerah, terutama bagi daerah-daerah pemekaran dan yang belum mengalami pengembangan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Dilihat dari konteks pendapatan asli daerah tentunya sangat terkait erat dengan potensi daerah, sarana dan prasarana serta erat kaitannya dengan kemampuan apparat daerah, khususnya aparat Dinas Pendapatan Daerah yang secara teknis melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentunya sangat dibutuhkan kompetensi aparatur yang baik serta memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi.

Olehnya itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus berupaya peningkatkan PAD ditengah kondisi pandemic. Menjelang tahun kedua Pandemi COVID-19 melanda Kota Kendari, menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) terjadi penurunan signifikan.

Namun, kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari Sri Yusnita terdapat tiga sektor yang hingga saat ini mengalami peningkatan di tengah pandemi. Kenaikan pemasukan di tiga sektor ini sedikit banyak menyelamatkan pencapaian PAD Kota Kendari selang dua tahun terakhir ini.

Tiga sektor pajak yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

“Untuk tahun 2021 ini belum bisa di kalkulasi karena masih terus berjalan. Tapi untuk tiga item pajak itu tentu naik karena memang tidak berpengaruh ada tidaknya Pandemi,” terang Kepala Bapenda Sri Yusnita, dilansir dari Lajur.co

Bapenda Kota Kendari mencatat tahun 2019, PAD Kota Kendari mencapai kisaran angka Rp 119 miliar. Pasca pandemi tahun 2020, angka PAD turun menjadi Rp 116 miliar.

“Pajak hotel dan restoran, parkir reklame, hiburan yang betul-betul terasa. Pas pandemi tahun 2020, ada penurunan sekitar 2,32 persen. Untuk tahun ini, belum bisa dihitung kalkulasinya. Tapi tahun 2018 ke tahun 2019 itu meningkat dari Rp 103 miliar naik menjadi 119 miliar. Sejak pandemi terutama PPKM, banyak usaha ditutup dan dibatasi jam operasionalnya, tentu berpengaruh ke pajak,” jelasnya.

(Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Knedari, Sri Yusnita)
(Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, Sri Yusnita)

Melalui Bapenda Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir juga mengeluarkan dispensasi waktu pelunasan pajak untuk usaha terdampak pandemi.

“Pelunasan bisa hingga Desember. Ini bagian dari Program Pak Wali Kota. Karena kan efek PPKM ini begitu terasa. Hotel, restoran parkir benar-benar omzet mereka turun drastis,” ungkapnya.

Untuk itu, para wajib pajak bisa mengajukan permohonan permohonan penundaan pembayaran pajak periode Juli dan Agustus.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari juga mencatat hingga triwulan ke tiga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak sebesar Rp 104,672 miliar.

Kepala Bapenda Kota Kendari Sri Yusnita menjelaskan, dari 11 item pajak yang dikelola Bapenda, sejumlah pajak tidak berpengaruh terhadap pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Ini terbukti dari peningkatan pajak tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama.

Sri Yusnita mengatakan, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Hingga 30 September 2021 pendapatan pajak ini sebesar Rp 30,766 miliar naik dari tahun 2020 periode yang sama Rp 29,184 miliar.

“Ini pajak penerangan jalan merupakan salah satu sektor pajak yang tidak berpengaruh pada pandemi baik tahun lalu maupun tahun ini jadi meningkat terus,” ungkap Sri Yusnita.

Selanjutnya kata Sri Yusnita, pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga September 2021 sebesar Rp 27,399 miliar meningkat dari tahun lalu periode yang sama Rp 17,842 miliar.

Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga September 2021 PBB telah menyumbangkan pendapatan Rp 14,822 meningkat dibanding tahun lalu Rp 11,430 miliar.

Selain itu sejumlah sektor pajak yang mengalami peningkatan yakni pajak restoran hingga September 2021 Rp 14,386 meningkat dari tahun lalu Rp 9,518 miliar, pajak hotel Rp 6,769 miliar di tahun 2020 naik menjadi Rp 9,681 miliar 30 September 2021.

Pajak reklame juga terjadi peningkatan meskipun tidak signifikan termasuk pajak parkir. Sedangkan pajak hiburan terjadi penurunan karena penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pajak Hiburan hingga September 2021 memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar Rp 3,248 miliar turun dari tahun lalu sebesar Rp 3,986 miliar.

“Hiburan ini memang ada penurunan dia, tapi tidak terlalu signifikan ini terjadi karena di tahun 2020 bioskop dan tempat hiburan beroperasi normal di bulan Januari hingga Maret karena pandemi datangnya pertengahan Maret,” tutur Sri Yusnita.

Pemkot Kendari bersama bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) guna meningkatkan PAD khususnya di sektor UMKM.

Untuk diketahui, Kota Kendari  hingga saat ini terkait dengan peningkatan PAD ada beberapa peran dari Dinas-dinas terkait dengan beberapa tugas dan fungsi yang merekalakukan dan semuanya bermuara kepada upaya peningkatan PAD. Dari badan perencanaan daerah Kabupaten Sarmi sendiri, secara spesifik itu menjadi tugas pokok dan fungsi dari badan pendapatan daerah, sebelumnya dispenda peraturan pemerintah yang baru bapeda tidak mempunyai kegiatan tertentu untuk optimalisasin PAD, karena Bapenda hanya menjadi polisi untuk mengatur, pengawasan itu berkaitan apakah perencanaan ini sesuai berubah menjadi badan pendapatan daerah, kemudian Bapenda yang menggodok strategi berkaitan dengan PAD. Posisi perencanan akan membahas bersama terkait dengan, startegi-strategi yang di tawarkan, misalkan optimalisasi PAD pajak bumi dan bangunan, pajak rokok, itu akan sampai pada autputnya bagaimana, pendapatan ini menjadi program dan kegiatan dikelola lagi oleh OPDT, Bapenda melakukan koordinasi, sinergitas program dan kegiatan yang diusulkan sesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.