March 25, 2019
You can use WP menu builder to build menus

SULTRALINE.ID, KENDARI – Keberadaan pedagang eks pasar panjang Bonggoeya, nampaknya makin berlarut saja. Apalagi Pemerintah Kota Kendari melalui Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Amir Hasan memberikan ultimatum kepada pedagang eks pasar panjang Bonggoeya untuk segera mengosongkan lokasi tersebut jika tidak pihak Sat Pol PP secara paksa akan menertibkan.

Menurut Kasat Pol PP seperti yang dilansir dari Inilahsultra.com, mengatakan apapun yang terjadi kalau pedagang tidak pindah tanggal 15 Januari 2019, maka tanggal 16 pihaknya akan turun menertibkan para pedagang tersebut, bahkan ia secara tegas bahwa ia sudah memegang rekomendasi dari Pelaksana tugas (Plt) Walikota Kendari Sulkarnain kadir.

“Suratnya juga kami sudah sebar, termasuk surat untuk pihak keamanan Polres Kendari,” ujar Amir Hasan melalui telpon selularnya, Jumat 11 Januari 2019.

Mendengar itu, perwakilan dari pedagang eks pasar panjang bonggoeya Bram Barakatino sesalkan pernyataan Kasat Pol PP  Kota Kendari Amir Hasan. Pasalnya menurut Bram, apa yang disampaikan Amir Hasan pernyataan yang sangat konyol, sebab Amir Hasan tak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang diusulkan para pedagang eks pasar panjang, pada Jumat (11/01/2019).

“Kami dari pedagang eks pasar panjang siap berlinang darah demi mempertahankan tanah kami tempat kami mencari nafkah,” kata Bram saat ditemui usai menggelar rapat dengan seluruh pedagang eks pasar panjang Bonggoeya, Minggu (13/01/2019)

Bram menjelaskan bahwa dalam RDP itu Kasat Pol PP turut diundang untuk menghadiri RDP itu, padahal yang hadir dari perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari cukup lengkap ada dari Dinas Tata Ruang, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), dan Kabag Hukum.

“Dalam RDP itu secara tegas DPRD kota Kendari memberikan putusan beberapa poin, yakni penertiban pertanggal 15 Januari harus dihentikan oleh Pemkot Kendari. Kedua, soal Zonasi  harus ditaktisi, sebab pada RTRW (rancangan tata ruang wilayah) Kota Kendari menyebutkan Kecamatan Wuawua merupakan wilayah perdagangan yang kemudian dikarenakan bahwa pedagang melakukan aktivitas tidak diatas lahan pemerintah namun diatas lahan milik mereka sendiri, maka seharusnya pihak Pemkot Kendari dalam hal ini Kasat Pol Pp tidak terlalu tumpul untuk melakukan penertiban, karena jelas itu melanggar hukum,” jelasnya.

Yang bikin geram Bram, bahwa Kasat pol pp mengaransikan jabatan untuk tetap menertibkan para pedagang, padahal kata Bram, Pemerintah itu sepatutnya mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan cara seperti itu.

“Terlalu rendah jika melakukan penggusuran mengaransikan jabatannya, seharusnya Amir Hasan harus mengaransikan nyawanya, sebab yang ia lakukan adalah benar-benar melawan hukum dan terkesan ingin memiskinkan ratusan pedagang eks pasar panjang Bonggoeya. Jika amir hasan tetap memaksakan penggusuran jangan salah kami jika ada pertempuhan darah di lokasi eks pasar panjang Bonggoeya,” tegas Pembina utama asosiasi pedagang eks pasar panjang Bonggoeya ini.

Ia juga berharap agar Pemkot Kendari terkhusus Kasat Pol PP Amir Hasan sejatinya tunduk terhadap putusan RDP itu yang telah dikukuhkan DPRD Kota Kendari.

“Karena jelas itu merupakan keputusan bersama dan berkekuatan hukum,” tandasnya.

 

Laporan : Tim Sultraline.id

No Comments