Parah! PT BIS Tak Tersentuh Hukum, LBH Buton Raya Sambangi KPK Senin Depan

SULTRALINE.ID, KENDARI – Mengendapnya selama tujuh (7) laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya terkait tindak pidana korupsi (Tipikor) kehutanan dan pertambangan oleh  PT Bumi Inti Sulawesi (PT BIS) di kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra).

LBH Buton Raya mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk mencopot Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra). Bahkan LBH Buton Raya akan mengadukan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada Senin depan (15/4/2018).

“Karena menilai selama ini Polda Sultra lemah dalam mengatasi kasus PT BIS ini padahal jelas Laporan Polisi (LP) telah Kami sampaikan dan WALHI Sultra pada tanggal 11 Agustus 2011 di Ditreskrimsus Polda Sultra diterima oleh Kasubdit II Tipiter HOTLAN DAMANIK, SH, MH,” ungkap Direktur Eksekutif LBH Buton Raya, La Ode Syarifuddin, saat ditemui di Mapolda Sultra, Rabu (11/4/2018)

Menurutnya, dugaan tipikor kehutanan dan pertambangan PT BIS terjadi sejak tahun 2007-2012, melibatkan sejumlah pejabat pusat dan daerah. Diantaranya, Menteri Kehutanan periode 2009-2014 Zukifli Hasan (kini Ketua MPR),  Gubernur Sultra Ali Mazi dan Nur Alam, Kadis Kehutanan Sultra Amal Jaya, Kadis ESDM Sultra, Muh. Hakku Wahab, Walikota Baubau Mz Amirul Tamim (kini anggota DPR RI F-PPP), serta 25 anggota DPRD kota Baubau periode 2009-2014.

La Ode Syarifuddin menguraikan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor) kehutanan dan pertambangan. Dimana tahun 2012, Amirul Tamim selaku Walikota Baubau pada saat itu bersama DPRD Kota Baubau melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (PERDA) No. 02 Tahun 2004 4 tentang RTRW Kota Baubau menjadi Perda No. 01 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Baubau dengan menambahkan fungsi Kawasan pada Blok Sorawolio yang sebelumnya sebagai kawasan Pertanian menjadi Kawasan Pertambangan.

“Namun berdasarkan hasil investigasi kami bahwa jelas telah terjadi kerusakan lingkungan pada 2011 lalu dan anenhya lagi baru keluar izin ekspolasinya pada 2012 ini ada apa,” tanya Dia

Padahal Sejak tahun 2011 LP telah masuk di Polda Sultra, sambung Ia, namun hanya 1 (satu) kali Polda Sultra memberikan surat berisi hasil pengecekan lapangan yaitu tanggal 30 September 2011. Setelahnya itu sama sekali tidak pernah ada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan/penyidikan (SP2HP).

“Kasus PT BIS ini telah 5 (lima) kali Kapolda Sultra berganti pasca laporan disampaikan, tidak pernah ada atensi atas LP tersebut. Berkali-kali LBH Buton Raya bersurat resmi ke Kapolda Sultra dengan tembusan ke Kapolri dan Irwasum, namun tidak pernah ada atensi dan balasan. Tampak penyidik dan pimpinan di Mapoda Sultra tidak profesional,” terangnya

“Sikap tidak profesional pimpinan dan penyidik Polda Sultra yang bertanggung jawab atas kasus tipikor ini mesti mendapatkan pemeriksaan Kapolri. Tidak menutup kemungkinan ada sesuatu kesepakatan di bawah meja untuk secara sengaja ‘mengendapkan’ kasus ini,” tegas La Ode Syarifuddin

Sementara itu, Dedi Ferianto menambahkan berdasarkan kajian itu, LBH Buton Raya mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda Sultra dan mengambil alih penanganan kasus ini dengan segera. dan akan membawa kasus ini ke KPK. LBH Buton Raya berjanji akan ke KPK pada Senin mendatang untuk membawa bukti-bukti hasil investigasi mereka terkait tindak pidana korupsi (Tipikor) kehutanan dan pertambangan PT BIS yang mengakibatkan kerugian Negara dan kerugian masyarakat sekitar akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktfitas pertambangan PT BIS.

“Kami juga meminta pimpinan KPK RI yang sedang menjalankan agenda Korsub Minerba di provinsi Sultra untuk turunkan tim memeriksa kasus ini. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BIS seluas 1.796 Ha di Kecamatan Bungi dan Sorawolio Kota Baubau berjarak hanya 15 menit dari bandara Betoambari atau pelabuhan Murhum. Berada di tengah kota. Di dalam kawasan hutan, di pusat sumber air warga kota dan wilayah sekitarnya,” tandas  Dedi Ferianto yang juga Direktur Eksekutif LBH Buton Raya periode 2014-2017.

Permintaan SP2HP LBH Buton Raya kepada Kapolda Sultra yang ditembuskan KPK RI, Komisi III DPR RI, Kapolri, Irwasum Mabes Polri, Kadiv Propam Mabes Polri, dan Kompolnas RI.

 

Menanggapi itu pihak Polda Sultra melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) AKBP Yandri Irsan mengatakan akan mendalami kembali kasus tersebut dengan membuka berkas-berkas yang lama yang sudah dilakukan penyidik. “Kan ini baru juga suratnya dari LBH Buton Raya. tapi kita akan kerjasama dengan LBH Buton Raya untuk melakukan pendalaman lagi terkait kasus yang dilaporkan ini,” ujarnya usai menerima laporan LBH Buton Raya, di  Mapolda Sultra, Rabu (11/4/2018)

Disinggung terkait keterlambatan dan terkesan lambat dalam mengusut kasus tersebut, AKBP Yandri Irsan menerangkan tidak ada kendala, karena berkasnya lengkap. Untuk sementara ini penyelidikan akan di cocokan dengan data LBH Buton Raya.

“Kalau kemarinkan data itu tidak ada unsur pidananya, hanya mungkin ada masukan dari LBH Buton Raya kita akan dalami lagi,” akuinya

 

Laporan: Tim Sultraline.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *