Jum. Feb 28th, 2020

‘Ngopi Hukum’ Hadirkan Sejumlah Narasumber Dari Dekan hingga Penggiat Hukum di Kolaka

1 min read
img-20200126-wa0050

SULTRALINE.ID, KOLAKA – Ngopi hukum menghadirkan sejumlah pemateri yakni Dekan Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, Yahyanto, Dekan Fakultas Teknologi Informasi USN Kolaka, penggiat hukum, dan Presidium LSM forsda Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (25/01/2020).

 

kegiatan yang dibalut diskusi mengangkat tema “Hukum kritis mengkaji problematik hukum dan menciptakan hukum yang berkeadilan”.

 

Dalam diskusi itu, Yahyanto, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum USN Kolaka menyampaikan terkait pandangan analisis hukum kritis yang berkeadilan.

 
Ia mengucapkan terima kasih pada panitia pelaksana kegiatan ngopi hukum yang sudah mengundang pada Kegiatan. Menurutnya diskusi publik yang menarik untuk di kaji baik itu isu nasional dan lokal.

 
“Fenomena Kajian hukum kritis itu berawal tahun 70an di amerika serikat, kehadirannya karena adanya perbedaan antara teori dan praktek hukum yang telah terlaksana yang tidak sesuai antara adanya harapan dan kenyataannya, kala itu sehingga melahirkan konsep CLS (critical legas study), di Indonesia masuk dari mahasiswa yang belajar di negara Aglo saxon khususnya amerika serikat yang pada saat tahun 80-90 hukum Indonesia hampir mirip-mirip hukum di era 70 an di amerika, ahli hukum yang terkenal dengan konsep hukum kritisnya adalah sucipto raharjo dengan konsep hukum progresifnya yg melihat hukum tidak pada positif pistik saja tapi bagaimana hukum itu diciptakan untuk berkeadilan. Hal inilah konsep yang kita akan bangun dalam forum diskusi ngopi hukum ini,” paparnya.

 

Sementara itu Hasdin Yadin, SH selaku Penggiat hukum menyampaiakan gagasan hukum kritis terhadap problematiknya yaitu soal Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK) sendiri masih sangat baru bagi kalangan hukum di Indonesia.

 
Menurut Hasdin, perkembangan awal Gerakan studi hukum kritis digunakan oleh kalangan penggiat hukum dan aktivis LSM untuk memahami kebijakan dan struktur hukum yang menindas.

 

“Hal ini sesuai dengan mainstream utama pemikiran yang cenderung kritis dengan menggunakan pemikiran-pemikiran mazhab kritis. Maka sudah saatnya pemikiran-pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis juga digunakan untuk memahami, mengkritik, membangun, dan menerapkan hukum di Indonesia. Khususnya di Wonua Mekongga Kabupaten Kolaka karena melihat banyaknya indikasi-indikasi kasus problematik di kolaka ini yang sangat jarang untuk di responi atau di kritisi, sementara masalah tersebut sudah bahan diskusi di kalangan masyarakat bawah,” terang Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum’ Universitas Hasanuddin ini.

 

Maka dari itu masih kata Hasdin, untuk tetap mengawal proses keberlangsungan penegakan hukum yang di constituendum seharusnya di mulai dari para pemuda dan lembaga yang tak terkontakminasi dengan pemerintah yang pada akhirnya akan sulit untuk dapat mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintahan yang baik dan transparan, di karenakan faktor adanya relationship yang telah di pelihara dan dikemas secara bersama.

 
“Demikian pula pada penegak hukum khususnya intansi Kejaksaan Negeri Kolaka agar tuntaskan pemeriksaannya terkait kasus-kasus yang terindikasi merugikan uang negara di kabupaten kolaka,” tegas yang juga alumni USN Kolaka ini.

 
Sementara itu, Djabir Teto Lahukuwi, S,Pi. SH selaku Presidium LSM Forsda Kolaka materinya Mengenai Problematik Hukum di Kabupaten Kolaka, yang paling sering muncul di permukaan wonua mekongga ini yaitu permasalahan kasus reforma agraria (tanah) yang telah terjadi di dalam aktivitas kehidupan masyarakat di Kecamatan Tanggetada.

 

“Dimana peran pemerintah saat ini tidak merespek permasalahan tersebut, sehingga yang terjadi adanya persengketaan antara masyarakat pendatang yang mempunyai sertifikat tanah dan ahli waris hak ulayat, yang seakan-akan di benturkan dengan adanya permasalahan ini,” beber Djabir.

 
“Belum lagi kawasan hutan yang telah banyak di seroboti oleh oknum-oknum tertentu. Maka dari itu di butuhkan peran DPRD Kabupaten Kolaka agar sigap menanggapi aspirasi yang telah di sampaikan oleh masyarakat Tanggetada demi keberlangsungan ketenangan kehidupan dengan adanya permasalahan tanah,” tambahnya.

 

Qamaddin, S,kom.,M,Kom selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi USN hadir pula di dalam kegiatan ngopi hukum ini. Ia menyampaikan terkait peningkatan daya saing desa yang berbicara tentang IT atau Information Technology, yang mana lebih penting Information atau Technology.

 
Menurut Qamaddin, pada dasarnya yang lebih pnting adalah Information yang telah diolah dan disebar atau diberikan melalui media internet karena ini merupakan sebuah kebutuhan atau demand, sehingga dapat membantu siapapun itu misalnya dalam mengambil sebuah keputusan.

 

“Terus informasi seperti apa yang dibutuhkan masyarakat hingga ke desa-desa? Tentu informasi yang berkualitas diantaranya adalah info yang efektif, efisien, dapat diakses, integrity (informasi yang valid), tepat waktu, bisa dipercaya karena akurat, dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan standart atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, sementara TECHNOLOGY merupakan SUPPLY atau ketersediaan.
Jadi masyarakat hingga ke desa-desa membutuhkan informasi, dan diluar sana ada teknologi yang dapat melakukan supplay atau pemenuhan kebutuhan tersebut,” urainya.

 
Lebih jauh ia menuturkan, tentu hal ini dapat dilihat pada dimensi yang berbeda yakni IT management pada dimensi proses tentang perencanaan dan pengorganisasian dan dimensi IT Governance tentang pihak yang bertanggujawab terhadap aktivitas tersebut karena selaku pelaksana utama dalam pembangunan infrastruktur teknologi.

 

“Nah gimana dengan fasilitas ini..?? Apakah sudah mencapai daerah pelosok?? Dan ini tanggungjawab siapa?? Tentu ini jdi PR (pekerjaan rumah) semua pihak dalam berkontribusi untuk kemajuan bangsa yang mana saat ini memang kita lagi bertransformasi, bermigrasi menuju bangsa digital (IT) di era revolusi industri 4.0 and society 5.0, dan memang perlu kerja-kerja yang luar biasa. Dengan TI internet masuk desa dapat menjamin pemerataan informasi dalam meningkatkan literasi masyarakat khususnya bidang pendidikan, ekonomi, dan dapat mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mempromosikan produk-produk lokalnya, serta memperpendek jalur birokrasi layanan pemerintah bagi masyarakat desa dan tentu harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai sampai ke pelosok desa agar kesenjangan digital masyarakat menipis. Jangan hanya orang kota saja tapi semua harus merasakan yang namanya internet, sehingga diharapkan dapat terbentuk masyarakat desa yang mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif baik dalam pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia,” pungkasnya.

 

Adapun moderator dalam kegiatan Ngopi Hukum ini Faat Almustaqim selaku sekretaris LHSK Fakultas Hukum USN Kolaka. Ia mengutarakan harapan dari pertemuan sederhana ini diskusi pembahasannya yang sangat mencerahkan bagi kalangan masyarakat, pemuda dan mahasiswa yang telah hadir.

 

“Tentunya dengan kegiatan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan hukum dan penanganannya,” tutupnya.

Laporan : TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *