Menilai Baik Buruk Keadaan Dari Perbandingan Sejarah

SULTRALINE.ID, SULTRASIANA – Tulisan ini tidak bermaksud menggurui apa lagi menghakimi. Anggaplah tulisan Ini sekedar berbagi cerita sejarah sebagai perbandingan. Selanjutnya biarlah kejernihan nalar dan pengetahuan masing masing kita menilai baik buruk keadaan hari ini dengan perbandingan sejarah untuk menjadi pandu patut tidaknya pilihan pilihan tindakan.

Sejarah mengajarkan bahwa setiap generasi memiliki masalahnya sendiri dan setiap generasi akan membuat prestasi sejarahnya sendiri tanpa terobsesi pada pilihan tindakan heroisme kesejarahan generasi sebelumnya.

——–

Aktivis 1998 menuntut turun Jendral yang berkuasa 32 tahun.

Aktivis 2018 menuntut turun tukang kayu yang baru berkuasa 4 tahun

———

Aktivis 1998 meminta Soeharto turun karena dalam satu tahun Dollar naik 572 %

Aktivis 2018 meminta Jokowi turun sementara dalam satu tahun Dollar hanya naik 16 %

———

Aktivis 1998 menuntut Soeharto turun karena UMR Jakarta satu bulan hanya senilai 69 kg beras.

Aktivis 2018 menuntut Jokowi turun padahal dengan UMR Jakarta satu bulan saat ini mampu membeli 364 kg beras

——-

Aktivis 1998 menuntut Soeharto turun UMR Jakarta satu bulan hanya senilai 160 liter Premium.

Aktivis 2018 menuntut Jokowi turun padahal hari ini UMR Jakarta satu bulan senilai 556 liter Premium.

———

Aktivis 1998 menuntut Soeharto turun karena 6 kali menjadi calon tunggal dalam 6 kali pemilu 6 kali ditetapkan MPR.

Aktivis 2018 menuntut Jokowi turun sementara Jokowi bukan calon tunggal dan di pilih langsung oleh Rakyat.

——–

Aktivis 1998 menuntut Soeharto turun tanpa dukungan elit politik.

Aktivis 2018 di salah satu Perguruan Tinggi menuntut Jokowi turun 1 minggu setelah di datangi Cawapres Oposisi.

———

Aktivis 1998 menuntut Soeharto turun 58 bulan sebelum Pemilu.

Aktivis 2018 menuntut Jokowi turun 7 bulan sebelum Pemilu.

———-

Aktivis 1998 menuntut Soeharto turun karena anak anak nya membangun kerajaan bisnis dengan 340 – an jaringan perusahaan.

Aktivis 2018 menuntut Jokowi turun sementara anak anak Jokowi hanya jual Martabak dan Goreng Pisang.

———-

Aktivis 1998 menuntut Soeharto turun karena memiliki harta 30 Milyar Dollar (New York Times) atau setara dengan Rp 443 Trilyun.

Aktivis 2018 menuntut Jokowi turun sementara harta Jokowi Rp 50 Milyar.

———

Aktivis 1998 menuntut Soeharto turun karena menjual hak atas kekayaan alam pada perusahaan asing Freeport, Rio Tinto, Caltex, Inco, Newmont, Exxon dll

Aktivis 2018 menuntut Jokowi turun sementara Jokowi mengambil alih Freeport, Blok Mahakam dan Blok Rokan dari negara asing.

——–

Aktivis 1998 menuntut Soeharto turun karena menculik dan atau membunuh puluhan aktivis Mahasiswa, Buruh dan Wartawan.

Aktivis 2018 menuntut Jokowi turun sementara Jokowi memberi beasiswa pada 248.000 Mahasiswa tidak mampu.

——-

Aktivis 1998 menuntut Soeharto turun karena menggusur ratusan ribu rumah Rakyat.

Aktivis 2018 menuntut Jokowi turun sementara Jokowi sudah membangun 900.000 rumah untuk Rakyat.

——–

Aktivis 1998 menuntut Soeharto turun karena merampas tanah-tanah Rakyat.

Aktivis 2018 menuntut Jokowi turun sementara Jokowi melindungi tanah Rakyat dengan 7 juta sertifikat.

——-

Aktivis 1998 menuntut Soeharto turun karena ketimpangan ekonomi dengan menjadikan Etnis tertentu membangun gurita bisnis bernuansa KKN antara lain :

  1. Liem Bian Koen
  2. Liem Sioe Liong
  3. Liem Hong Sien
  4. Oei Ek Tjhong
  5. Oei Hwie Tjhong
  6. Cai Daoping
  7. Tjoa To Hing
  8. Oei Hwie Siang
  9. Lie Moe Tie
  10. Poo Tjie Gwan
  11. Tjie Tjien Hoan
  12. Li Bai La
  13. Tjia Han Poen
  14. Liem Yu Chan.
  15. Oei Suat Hong

 

Aktivis 2018 menuntut Jokowi turun sementara Jokowi tidak membangun konglomerasi bisnis berdasarkan etnis, kelompok atau keluarga.

——–

Masih banyak perbandingan yang tak tertuliskan tapi sedikit peristiwa pembanding diatas mungkin cukup menjadi masukan bagi kita.

Akhir kata bila aktivis 1998 menurunkan Soeharto semoga aktivis 2018 tidak dimanfaatkan politisi untuk menjadi alat Menantu Soeharto yang juga ayah kandung dari cucu Soeharto kembali berkuasa….. semoga.

 

 

OLEH:

Adian Napitupulu (Politisi PDI=Perjuangan dan Sekjen PENA 98)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.