March 20, 2019
You can use WP menu builder to build menus

SULTRALINE.ID, OPINI – Dewasa ini beredar kabar mengenai polemik internal organisasi HMI, dimana berbagai persoalan menggumpal bagai bola salju. Salah satu permasalahan yang muncul adalah reshuffle kepengurusan yang kemudian menjadikannya sebuah polemik mengenai keabsahaan kepengurusan hingga rapat harian dan sebagainya. Dari berbagai pendapat yang bermunculan, agaknya dapat disimpulkan bahwa mayoritas kader HMI memahami reshuffle kepengurusan adalah hak prerogatif Ketua Umum. Perlu diketahui bahwa hak prerogatif adalah hak khusus dan istimewa yang bersifat sepihak tanpa ada pertimbangan pihak lain.

Namun dalam interpretasi mekanisme organisasi HMI yang kita kenal dengan terminologi konstitusi secara jelas berkata lain, dimana reshuffle kepengurusan atau pergantian personalia yang dilakukan oleh Ketua Umum dapat dilakukan atas beberapa pertimbangan, yaitu keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat PB HMI, realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam satu semester, dan partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja PB HMI di bidang lain. Dalam arti lain, reshuffle kepengurusan atau pergantian personalia bukanlah hak prerogatif. Hal ini disebabkan adanya beberapa pertimbangan sebagaimana pasal 20 ayat 18 ART HMI.

 

 

Pertimbangan keaktifan, realisasi program kerja bidang dalam satu semester, dan partisipasi program kerja PB HMI di bidang lain adalah persoalan kedisipilan. Darimanakah indikator ini didapatkan? Konstitusi HMI menjabarkan secara gamblang dalam pedoman pokok kepengurusan, dimana hal-hal tersebut include dalam wewenang dan tanggung jawab Bidang Pembinaan Aparat Organisasi. Dengan kata lain, reshuffle kepengurusan atau pergantian personalia yang dilakukan oleh Ketua Umum dapat dilakukan dengan adanya pertimbangan dari Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi sebagai penanggung jawab dan koordinator bidang. Bagaimana jika ada data-data keaktifan yang didapatkan tanpa sepengetahuan Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi? Tentu dapat dipastikan data-data tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI juga mempunyai hasil pengawasan dan evaluasi satu semester terkait keaktifan dan prestasi bidang yang seharusnya dijadikan rujukan

Bagaimana jika reshuffle kepengurusan atau pergantian personalia dilakukan tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut? Tentu hal ini adalah suatu tindakan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang inkonstitusional atau cacat konstitusi karena mengambil suatu keputusan tanpa pertimbangan lain sebagaimana anggaran rumah tangga HMI. Apalagi jika ditambah dengan suatu upaya mengeluarkan Surat Keputusan. Hal ini ibarat PB HMI mengeluarkan SK kepengurusan kepada salah satu Cabang, namun tanpa melalui pertimbangan mekanisme pengesahan atau bahkan tanpa hasil konferensi dari cabang yang bersangkutan.

Lalu bagaimana posisi hukumnya apabila adanya suatu keputusan yang melewati prosedur pertimbangan tersebut? Didalam aspek hukum, suatu keputusan dikatakan sah apabila keputusan tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya. Dengan dipenuhinya aturan yang mendasarinya, maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan. sebaliknya apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana aturan yang mendasarinya, maka menurut hukum ketetapan atau keputusan tersebut menjadi tidak sah yang berakibat hukum menjadi batal. Ditambah lagi secara administratif tidak ada klausul yang bersifat konstitutif untuk membatalkan SK sebelumnya dan hanya menimbulkan status quo. Oleh karenanya, segala agenda yang diselenggarakan oleh kepengurusan berdasarkan SK kepengurusan saat pelantikan memiliki legal standing yang sah secara hukum.

 

Penulis : Rahim Key, SH

No Comments