Mahasiswa Sambangi Kantor DPRD Sultra, Tolak Revisi UU MD3 yang Baru

51 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

SULTRALINE.ID, KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengawal Demokrasi (AMPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Senin 19 Februari 2018.

Kedatangan mereka ingin menyampaikan aspirasi menolak secara tegas terkait di sahkannya  revisi undang-undang (UU) MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) yang baru.

Koordinator lapangan Lukman Sarifudin dalam orasinya mengatakan, duduk sama rata berdiri sama tinggi merupakan nafas pemersatu bangsa yang digaungkan Founding Father (Pendiri bangsa). Namun keotoriteran telah membutakan hati pemimpin bangsa saat ini khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan revisi UU MD3 nomor 17 tahun 2014.

“Kami menolak dengan tegas revisi UU MD3 Yang baru,” teriaknya

Ia menguraikan isi revisi UU MD3 no. 17 tahun 2014 karena sangat kontrovesial diantaranya yang terkandung pada pasal 245 tentang imunitas hak anggota DPR, pasal ini sangat berpotensi mempersulit upaya penegakan hokum. Jika anggota DPR terindikasi melakukan tindak pidana korupsi maupun pidana lain. Pada pasal 73 ayat 3 tentang kewenangan DPR memanggil paksa , pasal ini sangat berpotensi membuat DPR sebagai lembaga hokum yang berhak memanggil paksa pihak-pihak yang di nilai wakil rakyat tidak koperatif. Padahal sebagai lembaga politik memanggil tersebut sangat rawan di warnai kepentingan politik individu, parpol, maupun Institusi DPR sendiri.

“Lalu di pasal 123 huruf K tentang mengkritik DPR bisa di pidana, karena bisa membungkam kritik public terhadap kinerja DPR. Pasal 15 tentang pimpinan MPR menjadi genap. Pasal 84, pasal 260 dan pasal 249 ayat 1 huruf J yang sangat tidak masuk akal,” jelasnya

Selain menolak, pihaknya juga mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengabulakn Yudisial review terhadap UU MD3 yang baru.

“Kami juga memberikan dukungan penuh terhadap fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan fraksi Partai Nasional Demokrasi (NasDem) yang melakukan penolakan terhadap UU MD3 yang sampai saat ini sikap kedua fraksi tersebut masih memikirkan kepentingan rakyat,” tambah Asrul

Mereka secara tegas, jika keinginan tidak di kabulkan maka akan mendesak pemerintah mengeluarkan Perppu untuk mengganti pasal-pasal yang sangat kontroversial pada UU MD3 yang baru.

Sekitar dua jam berorasi, pihaknya tak kunjung ditemui oleh perwakilan DPRD, karena mereka menginginkan dari fraksi PPP atau NasDem yang temui.

“Karena hingga saat ini tidak ada yang temui kami, maka itu kami akan datang lagi beberapa hari ke depan dengan massa yang lebih banyak,” pungkas Asrul.

Laporan: Irdwan Jeko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *