Sen. Des 9th, 2019

Mahasiswa Desak Polres, DPRD dan Pemda Kolut untuk Hentikan Aktivitas Perusahaan Tambang yang Dinilai Bermasalah

1 min read
img-20191203-wa0027

SULTRALINE.ID, KOLUT – Dugaan ilegal mining (pertambangan ilegal) kembali disuarakan mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sultra.

 

Pasalnya wilayah Kolut dikenal kaya akan hasil bumi. Dengan menjamurnya perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kolut. Namun beberapa perusahaan disinyalir melakukan aktivitas pertambangan menyalahi aturan yang ada. Sehingga merugikan masyarakat sekitar.

 

Dengan semangat itu, Aliansi Mahasiswa Peduli Pertambangan (AMPP) yang terdiri dari beberapa lembaga yakni front mahasiswa Kolaka Utara, APMATA Sultra dan Forum Mahasiswa Pemerhati Tambang melakukan aksi demonstrasi di tiga titik yakni di Polres Kolut kantor Bupati Kolut dan Kantor DPRD Kolut.

 

Di Polres Kolut mereka mendesak Kepala Kepolisian Resort kolaka Utara, untuk segera menghentikan aktifitas pertambangan ilegal mining yang di lakukan oleh PT. KURNIA MINING RESOURCES, PT. KASMAR TIA RAYA, dan PT. TAMBANG MINERAL MAJU (TMM) /PT RAIDILI.

 

“Mendesak Kepala Kepolisian Resort Polres Kolaka Utara segera melakukan
penangkapan kepada Sdr. BURHAN (Bur) dan Sdr. ANDRE yang melakukan penjual ore atau biji nikel tanpa memiliki lUPdi kecamatan Batu Puti, Kabupaten Kolaka Utara,” teriak Hamruddin selaku ketua Front mahasiswa Kolaka Utara, Senin 2 Desember 2019
Selain itu AMPP mendesak Kapolres Kolut untuk segera memasang police line
serta memanggil dan memeriksa direktur PT KURNIA MINING RESOURCES atas nama ILHAM TAJUDDING yang telah mempasilitasi document dan jetty kepada pihak penambang liar yang tidak memiliki lUP (lsin Usaha Pertambangan).

 

“Kami meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kolut untuk memeriksa tim independent serta ESDM Sultra karna telah mengeluarkan surat rekomendasi dan surat ferivikasi asal barang sementara biji nikel(ore) tersebut ilegal,” tegasnya.

 

“Mendesak kepala kepolisian resort kolaka utara untuk segera Mempolisline kapal tongkang/pontong yang sekarang berada di jetty PT.KURNIA MINING RESOURCES milik sdr ANDRE dan sdr BURHAN (BUR) karena dianggap itu adalah ore ilegal,” tambahnya.

 

Setelah itu mereka melanjutkan aksi di kantor DPRD Kolut dengan tuntutan yang sama.

 

“Kami mendesak kepada DPRD Kabupaten Kolut untuk menyurati serta memanggil pihak ESDM, tim Independen, Pemda Kolut, SYABANDAR, serta pihak keamanan baik dari POLRI maupun TNI untuk bersama-sama turun ke lokasi menghentikan aktifitas pertambangan ilegal di Kecamatan Batuputi, Kabupaten kolaka Utara,” pintanya.
Kemudian aksi dilanjutkan ke kantor Bupati Kolut. Pihaknya mendesak Pemda Kolut untuk meminta Gubernur dan DPRD Provinsi Sultra untuk segera mengevaluasai para perusahaan yang di maksud dan betul-betul melaporkan pihak perusahaan kepada penegak hukum yang telah melanggar kaidah-kaidah dan undang-undang pertambangan.
“Jika apa yang menjadi tuntutan kami tidak diindahkan pihak terkait kami akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi,” pungkas Hamruddin.
Untuk diketahui massa aksi ditemui Ketua DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Kolut dan Kasatreskrim Polres Kolut.

 

 

Laporan : TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *